'Siapkan Payung', Demokrasi Lagi Mendung

Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock

Demokrasi, sebagai sebuah sistem politik, adalah salah satu bentuk pemerintahan yang paling diinginkan dan diidealkan dalam dunia modern. Konsep dasar dari demokrasi mencakup partisipasi politik yang bebas, hak asasi manusia yang dihormati, pemilihan umum yang adil, serta perlindungan terhadap kebebasan individu dan ekspresi.

Meskipun demokrasi menjadi nilai yang dianut oleh banyak negara di seluruh dunia, tidak jarang terjadi bahwa sistem politik yang secara resmi mendukung demokrasi diwarnai oleh ketidaksempurnaan yang signifikan.

Dalam konteks ini, istilah "demokrasi mendung" digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pemerintah otoriter mempertahankan kendali yang kuat atas kekuasaan dan menghambat perkembangan demokrasi.

Dengan demikian demokrasi mendung menggambarkan kondisi di mana sebagian besar aspek demokrasi tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Meskipun ada beberapa tanda-tanda demokrasi yang muncul, seperti pemilihan umum yang diadakan secara teratur, sebagian besar mekanisme demokrasi tersebut dibatasi atau dikendalikan oleh pemerintah otoriter.

Maka demokrasi mendung adalah fenomena yang mempertanyakan konsep demokrasi itu sendiri. Ini menyadarkan semua pihak, bahwa memiliki pemilihan umum saja tidaklah cukup untuk mencapai demokrasi yang sehat. Melainkan pula perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, partisipasi politik yang bebas, dan media yang independen semua harus ada dalam praktik.

Pemahaman Demokrasi Mendung

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang diidealkan, berpusat pada prinsip-prinsip kunci, seperti partisipasi warga, perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum yang adil, dan mekanisme berbicara yang bebas.

Namun, demokrasi mendung menghadirkan tantangan serius dalam mencapai tujuan tersebut. Kendati pemilihan umum sering diadakan secara teratur, mereka mungkin tidak berlangsung secara bebas dan adil.

Salah satu karakteristik utama demokrasi mendung adalah upaya pemerintah otoriter untuk mempertahankan kendali mereka atas kekuasaan. Pemerintah tersebut dapat menggunakan berbagai cara, termasuk penindasan oposisi politik, pembungkaman protes, dan pembatasan kebebasan berbicara.

Dalam hal ini, demokrasi digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi pemerintah, tetapi kekuasaan sesungguhnya masih dipegang oleh pemerintah yang otoriter. Hal ini dalam konteks filsafat politik, demokrasi mendung menimbulkan pertanyaan penting tentang etika, keadilan, dan kebebasan.

Pemikir seperti John Rawls, menekankan pentingnya moralitas politik dalam demokrasi. Ketidaksempurnaan dalam sistem politik yang mendukung demokrasi mendung, menciptakan dilema etis yang serius. Perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip moral politik, menjadi dasar kritik terhadap sistem semacam ini.

Adapun Jean-Jacques Rousseau menggarisbawahi konflik antara kekuasaan dan kebebasan dalam konteks demokrasi mendung. Pemikiran Rousseau tentang kedaulatan rakyat, menunjukkan bahwa demokrasi seharusnya memberikan warga negara kebebasan untuk mengambil keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Namun, demokrasi mendung menciptakan ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, mengancam gagasan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi mendung, kebebasan seringkali terancam, menciptakan ketegangan antara nilai-nilai demokrasi dan praktek politik.

Masyarakat Sipil dan Keberlangsungan Demokrasi

Ilustrasi seminar politik. Foto: Shutter Stock

Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat --LSM) memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Dalam situasi demokrasi mendung, LSM sering menghadapi hambatan dan tekanan dari pemerintah otoriter untuk beroperasi secara independen.

Pejuang hak asasi manusia, mungkin, menghadapi risiko besar dalam upaya mereka untuk membela nilai-nilai demokrasi. Namun, masyarakat sipil adalah elemen penting dalam upaya memperbaiki demokrasi dan melindungi nilai-nilai demokrasi dari ancaman.

Masyarakat sipil dan LSM memiliki peran penting dalam menjaga dan memperbaiki demokrasi dalam situasi seperti ini. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu harus menjadi prioritas utama, dan komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung perjuangan untuk nilai-nilai demokrasi yang sehat.

Dengan begitu menjadi tantangan bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berperan dalam memperkuat demokrasi. Bersamaan pula LSM seringkali menghadapi hambatan dan tekanan dari pemerintah untuk beroperasi secara independen, dan pejuang hak asasi manusia dapat menghadapi risiko besar dalam upaya mereka untuk membela nilai-nilai demokrasi.

Meskipun demokrasi mendung memiliki beberapa ruang untuk aktivisme politik, namun masyarakat sipil perlu berjuang keras untuk memastikan suara mereka didengar dan hak-hak mereka dihormati.

Ada upaya formal untuk mempertahankan elemen-elemen demokrasi, walau kendali yang kuat dari pemerintah otoriter sering mengakibatkan dominasi yang tidak seimbang dalam hubungan antara pemerintah dan oposisi politik.

Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam proses pemilihan umum, di mana pemerintah dapat memanipulasi hasil atau melarang partai-partai oposisi untuk berpartisipasi secara efektif.

Dalam perspektif ini, demokrasi mendung menjadi alat politik bagi pemerintah otoriter untuk mempertahankan kontrol mereka.Sehingga pemerintah otoriter seringkali menekan hak-hak individu dan kelompok, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok yang memprotes, atau mengkritik pemerintah, bisa menghadapi tindakan represif atau penindasan hukum.

Metafora "Siapkan Payung”

Kerumunan orang berdemo memegang papan tanda. (foto. Rosemary Ketchum www.pexels.com)

Metafora "Siapkan Payung" menggambarkan perlunya tindakan preventif, dan persiapan dalam menghadapi ketidaksempurnaan sistem politik. Upaya ini untuk menjaga demokrasi yang kuat dan berkeadilan memerlukan perhatian yang berkelanjutan dan komitmen untuk melindungi nilai-nilai dasar demokrasi dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, "payung" menjadi simbol perlindungan, dan persiapan yang diperlukan untuk menjaga nilai-nilai dasar demokrasi dalam masyarakat. Metafora ini memberikan kita pemahaman yang dalam tentang upaya yang harus dilakukan, demi menjaga demokrasi yang kuat dan berkeadilan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang idealnya didasarkan pada partisipasi warga, hak asasi manusia yang dihormati, pemilihan umum yang adil, serta kebebasan berbicara dan berpikir. Namun, realitas politik seringkali tidak sesuai dengan ideal ini. Maka metafora "Siapkan Payung" kemudian menggarisbawahi pentingnya tindakan preventif, dan persiapan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh demokrasi dalam situasi demokrasi mendung.

Sebagian besar ketidaksempurnaan dalam sistem politik ini dapat dihindari, atau diperbaiki, jika kita memiliki payung perlindungan yang tepat. Ini mencakup upaya untuk mencegah manipulasi pemilihan, melindungi kebebasan berbicara, dan mendukung organisasi masyarakat sipil yang memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Dalam konteks ini, "tindakan preventif" mencerminkan peran masyarakat sipil dan individu dalam memonitor, dan melaporkan ketidaksempurnaan dalam sistem politik. Masyarakat sipil adalah mata dan telinga demokrasi yang membantu mengungkapkan tindakan korup atau penyalahgunaan kekuasaan.

Mereka juga bertindak sebagai wadah pendidikan masyarakat, membantu warga negara memahami hak-hak mereka dan proses politik. Tindakan preventif ini melibatkan upaya untuk menginformasikan masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang sehat dan memicu partisipasi aktif dalam proses politik.

Selain tindakan preventif, "persiapan" dalam konteks metafora ini merujuk pada pembentukan sistem dan institusi yang kuat yang mampu melindungi demokrasi.

Ini mencakup peran media yang independen dalam mengawasi pemerintah, sistem peradilan yang mandiri untuk menegakkan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pemilihan umum yang transparan dan bebas dari manipulasi.

Dalam metafora "Siapkan Payung," kita melihat pentingnya perhatian yang berkelanjutan dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar demokrasi. Perlindungan demokrasi bukanlah usaha sekali jalan. Diperlukan perhatian yang berkelanjutan, dan komitmen dari seluruh masyarakat untuk menjaga demokrasi yang kuat dan berkeadilan.

Karuan saja ini melibatkan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, pendidikan yang berkelanjutan tentang proses politik, dan partisipasi aktif dalam pemilihan dan pengawasan pemerintah.

Dalam dunia yang kompleks dan sering kali berubah, metafora "Siapkan Payung" mengingatkan bahwa kita memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi yang kuat, dan melindungi nilai-nilai dasar demokrasi dalam masyarakat.