PLD Ulubelu Gelar Pelatihan eHDW

Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Pendamping Lokal Desa (PLD) Ulubelu menggelar Pelatihan Electronic Human Development Worker (e-HDW) yang di ikuti oleh aparatur pekon se kecamatan ulubelu, yang bertempat di balai desa karang rejo, kecamatan ulubelu, Tanggamus Jumat (15/03/2024)

Perlu diketahui Electronic Human Development Worker (e-HDW) merupakan tools pendataan , pengumpulan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di desa. Aplikasi eHDW merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan Bank Dunia untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program konferensi stunting di tingkat desa.

Hal ini diungkapkan oleh yusuf setiawan dalam keterangannya Kementrian Desa telah melaunching aplikasi baru Bernama eHDW. Aplikasi eHDW merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan Bank Dunia untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat desa. Penanganan stunting telah ditetapkan sebagai salah satu isu sekaligus program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan kemudian berlanjut dalam RPJMN 2020-2024 dengan target penurunan prevalensi stunting dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024

“Ditetapkannya Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting membawa konsekuensi terhadap kebutuhan penyesuaian pada aplikasi EHDW, seperti dalam hal penambahan kelompok sasaran layanan baru dalam pencegahan stunting (yaitu remaja puteri serta calon pengantin dan pasangan usia subur) serta penyesuaian kembali lingkup layanan bagi masing-masing kelompok sasaran termasuk kelompok anak usia 24 – 59 bulan. Bagi kelompok sasaran anak, perlu juga reklasifikasi dari 2 kelompok (0-23 bulan dan 24-59 bulan) menjadi satu kelompok saja (0-59 bulan). Dari sisi aplikasi eHDW eksisting, juga dibutuhkan penyesuaian agar mampu mengatasi kendala seperti gangguan sinyal saat pendataan oleh KPM, respon penyampaian informasi yang agak lama pada platform mobile selaras dengan bertambahnya jumlah data base, data ganda kelompok sasaran layanan, hingga penyesuaian score cards layanan desa. Kondisi-kondisi di atas, berimplikasi pada dilakukannya pengembangan aplikasi eHDW berbasis Android dan Website versi 2.0 untuk mengoptimalkan kinerja KPM saat melakukan input data dan pelaporan dalam upaya meningkatkan konvergensi penurunan stunting di desa”

Hal yang sama diungkapkan kordinator kecamatan (Korcam) Kecamatan Ulubelu kami menggelar sosialisasi dan pelatihan Aplikasi eHDW atau Human Development Worker akan mempermudah tugas dan fungsi kader desa. Dengan adanya aplikasi mobile ini, maka kader desa dapat lebih efektif mengadvokasi Pemerintah Desa.

“Aplikasi eHDW 2.0 diharapkan memberikan ruang lebih banyak bagi KPM dalam melakukan advokasi konvergensi pencegahan stunting. Aplikasi ini akan membantu masyarakat dan Pemerintah Desa untuk mengidentifikasi permasalahan stunting di wilayahnya dan menyusun usulan program pencegahan stunting di desa. Pada level Pemerintah Pusat dan Daerah, aplikasi ini akan membantu proses monitoring dan evaluasi kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa sekaligus merumuskan kebijakan tentang program/kegiatan pencegahan stunting secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis data riil dan terkini”

Aplikasi eHDW 2.0 terdiri dari dua platform, yaitu platform mobile dan website. Platform mobile dikembangkan dengan berbasis OS Android, dan digunakan terutama oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat dusun untuk membantu proses pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan pada sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemantauan paket layanan pencegahan stunting di Desa, serta mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa. Sementara platform website digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah (termasuk Pemerintah Desa) sebagai pendukung terwujudnya keterpaduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program konvergensi stunting di tingkat desa.