Tilang Elektronik Menjadi Bukti Serius Korlantas Polri Lakukan Pelayanan Terbaik

Dr Aqua Dwipayana foto bersama di acara Sharing Komunikasi dan Motivasi oleh Kompolnas. Foto/dok Dr Aqua

JAKARTA - Kebijakan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara nasional yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat apresiasi dari Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana. Kebijakan ETLE menunjukkan upaya serius Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat terutama pengguna lalu lintas.

Hanya saja, Dr Aqua menyoroti belum meratanya pemasangan kamera Closed Circuit Television (CCTV) di seluruh jalan di Indonesia. Akibatnya masih banyak pelanggar lalu lintas yang tidak ditindak.

Hal itu disampaikan Dr Aqua saat menyampaikan Sharing Komunikasi dan Motivasi bertajuk “Strategi Komunikasi Organisasi untuk Upaya Peningkatan Tugas Pre-emtif Polri dalam Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat”.

Dr Aqua Dwipayana saat menyampaikan materi Sharing Komunikasi dan Motivasi di acara yang diselenggarakan oleh Kompolnas. Foto/dok Dr Aqua

Sharing tersebut menjadi bagian dari Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) dengan tema “Upaya Peningkatan Tugas Pre-emtif Polri dalam Melindungan, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Kamis, 24 November 2022 di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Dr Aqua yang merupakan doktor Komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut menjadi salah satu dari narasumber lain yang diundang. Mereka adalah Kakorbinmas Polri, Irjen Pol Drs Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si dengan topik “Peluang dan Kendala Fungsi Binmas untuk melakukan Upaya Peningkatan Tugas Pre-emtif Polri dalam Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat”, Komjen Pol Purn Drs Putut Eko Bayu Seno, S.H (“Upaya Peningkatan Tugas Pre-emtif Polri dalam Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat; Pengalaman ketika Bertugas”).

Kemudian, Irjen Pol Purn Drs Tjetjep Agus Supriyatna (“Posisi Strategis Intelijen untuk Upaya Peningkatan Tugas Pre-emtif Polri dalam Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat”) serta Ir Agus Pambagio, M.Eng.Mgt., CPN (Pakar Kebijakan Publik) dengan tema “Strategi Pemolisian Pre-emtif sebagai solusi kebijakan Polri dalam Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat”. Diskusi dipandu Moderator Poengky Indarti, S.H., LL.M (Anggota Kompolnas).

Masalahnya, lanjut motivator laris ini, sejak diberlakukan ETLE, polisi lalu lintas yang bertugas di jalan tidak boleh melakukan penilangan. Hanya bisa mengingatkan pengguna jalan yang melanggar.

Dr Aqua Dwipayana saat menyampaikan materi Sharing Komunikasi dan Motivasi. Foto/dok Dr Aqua

"Wibawa polisi lalu lintas jadi menurun. Bahkan mungkin ada yang demotivasi karena tidak bisa menindak langsung pengguna jalan yang melanggar," kata Dr Aqua.

Dikutip dari kompas.com, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstrusikan jajarannya untuk tidak melakukan dan menggelar operasi penindakan tilang secara manual alias di jalan secara langsung.

Instruksi itu sebagaimana tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, tanggal 18 Oktober 2022. Apabila ditemukan petugas yang langgar, akan diberi sanksi internal.

Sehingga, apabila terdapat pelanggar lalu lintas hanya akan diberi edukasi oleh petugas setempat. Setelah itu, pelanggar dilepaskan.

"Lakukan langkah-langkah edukasi. Kalau ada yang melanggar, tegur, perbaiki, arahkan, dan kemudian setelah itu dilepas," kata Sigit disitat dari situs NTMC Polri, Senin (24/10).

Sebagai gantinya penindakan mengandalkan tilang elektronik atau ETLE yang tersedia dua jenis, statis dan mobile (kamera dibawa oleh petugas).

Namun pada suatu kasus tertentu, petugas di lapangan masih dibolehkan untuk melakukan tindak hukum secara langsung. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Kecuali memang sifatnya laka lantas (kecelakaan lalu lintas) dan sebagaimana yang rekan-rekan harus lakukan penegakan hukum, silakan," ujar dia.

Karena kamera CCTV yang ada di jalan masih terbatas, Dr Aqua menyarankan Kapolri untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Penerapan ETLE sebaiknya lebih diprioritaskan pada daerah yang telah siap melaksanakannya dan memiliki banyak kamera CCTV di jalan-jalannya.

"Sebaiknya Kapolri meninjau ulang kebijakan ETLE secara nasional karena sebagian besar provinsi di Indonesia belum siap menerapkannya. Terutama disebabkan terbatasnya kamera CCTV yang ada di jalan," tutur Dr Aqua.

Dr Aqua Dwipayana menerima cendera mata dari Kompolnas. Foto/Dr Aqua

Di sisi lain dengan meninjau kebijakan tersebut, menurut pria yang telah memotivasi ratusan ribu anggota Polri ini, dapat meningkatkan moral polisi lalu lintas. Mereka diberi wewenang untuk menindak masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Dahsyat dan Luar Biasa

Dr Aqua yang sering mendatangi kantor polisi mulai dari Polsek hingga Mabes Polri mengatakan melihat banyak inovasi yang dilakukan anggota Polri. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Semua inovasi itu menurut pria yang hobi silaturahim tersebut, jika disatukan hasilnya dahsyat dan luar biasa. Cuma sayangnya selama ini sering terjadi ketidakkonsitenan di satuan.

"Begitu komandannya ganti, sering inovasi itu tidak dipakai. Diganti oleh pemikiran dan program pimpinan yang baru. Padahal jika dianggap baik, bisa diteruskan," tegas Dr Aqua.

Ironisnya, membuat inovasi itu tidaklah mudah. Membutuhkan banyak hal di antaranya pemikiran yang cemerlang berupa ide, waktu, tenaga, dan biaya. Sehingga mestinya dihargai.

Di sisi lain, lanjut Dr Aqua, masih ada keengganan dari sesama anggota Polri untuk mencontoh inovasi yang telah ada buat diterapkan di satuan masing-masing. Padahal bisa menerapkan ilmu "ATM" yaitu amati, tiru, dan modifikasi.

"Mencontoh dari yang lain bukanlah negatif. Malah lebih meringankan karena tidak perlu melakukan inovasi terhadap hal serupa. Selain itu mereka yang inovasinya dicontoh pasti senang karena karyanya digunakan banyak orang," papar Dr Aqua.

Polisi Baik

Dalam bagian lain paparannya, Dr Aqua mengungkapkan bahwa di tengah keterpurukan citra Polri karena banyak masalah dan kasus yang mencuat, masih banyak polisi baik yang dapat meningkatkan citra Polri.

Dr Aqua Dwipayana foto bersama di acara Sharing Komunikasi dan Motivasi oleh Kompolnas. Foto/dok Dr Aqua

Persolannya, informasi kebaikan dan prestasi mereka "tenggelam" dikalahkan oleh perilaku negatif segelintir polisi yang membuat reputasi institusinya jadi "terjun bebas". Oleh karena itu, komunikasi publik dari organisasi Polri menjadi salah satu kunci yang harus diperbaiki untuk segera memulihkan citra dan mendorong perbaikan internal.

Dr Aqua mengungkapkan selama belasan tahun hampir setiap hari keliling Indonesia. Mengunjungi semua provinsi mulai dari Aceh sampai Papua. Dirinya berinteraksi dengan banyak anggota Polri yang pangkatnya mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi. “Mereka umumnya adalah polisi baik yang berdedikasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” ungkap Dr Aqua.

Hanya saja, kata bapak dari Alira Vania Dwiyapana dan Savero “Ero” Karamiveta Dwipayana tersebut, kebaikan mereka kepada masyarakat "tenggelam" dikalahkan oleh perilaku negatif segelintir anggota Polri. “Terutama yang berpangkat jenderal. Sehingga reputasi insitusi ini jadi negatif,” katanya menegaskan.

Meski begitu, Dr Aqua mengingatkan kepada semua anggota Polri agar jangan pernah lelah berbuat baik. Yakinlah bahwa berbagai kejahatan akan dikalahkan oleh banyak kebaikan. Itu hanya masalah waktu saja.

Di antara seluruh narasumber, Dr Aqua saat memaparkan materinya berbeda dengan yang lainnya. Jika para pembicara lainnya berbicara di podium, motivator ulung ini lebih memilih turun dari panggung agar posisinya lebih dekat dengan seluruh peserta. Ini merupakan kebiasaannya setiap memberikan Sharing Komunikasi dan Motivasi.

"Bu Poengky, saya mohon izin untuk presentasi di depan agar dekat dengan peserta. Juga supaya berbeda dengan pembicara lainnya," kata Dr Aqua kepada Poengky yang menjadi moderator, dengan bercanda.

Pria yang telah memotivasi lebih dari sejuta orang baik di Indonesia maupun di puluhan negara itu melanjutkan, banyak jenderal polisi yang memberikan keteladan. Jadi contoh jajarannya.

Dr Aqua Dwipayana foto bersama di acara Sharing Komunikasi dan Motivasi oleh Kompolnas. Foto/dok Dr Aqua

Dr Aqua kemudiannya menyebutkan namanya satu-persatu. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amelza, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono.

"Mereka bertiga adalah teman lama saya. Selama menjadi anggota Polri termasuk saat mendapat amanah menjadi komandan, mereka selalu menunjukkan keteladanan," ungkap Dr Aqua.

Pria yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat ini kemudian memaparkan keteladanan mereka satu-persatu. Itu merupakan contoh nyata yang dapat diikuti para anggota Polri.

Keteladan Rycko saat mendapat amanah sebagai Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sering menjadi imam saat sholat zuhur dan ashar. Sesibuk apa pun aktivitasnya, begitu mendengar suara azan langsung ke masjid di PTIK untuk memimpin sholat.

Kebiasaan positif itu konsisten dilaksanakan Rycko di Lemdiklat Polri. Jajarannya banyak yang mengikutinya.

Tidak hanya itu, Rycko juga melarang seluruh siswa PTIK memarkir mobilnya di halaman perguruan tinggi itu. Sehingga kesan sebagai "showroom mobil" jadi hilang.

Sedangkan Rusdi di awal menjabat Kapolda Jambi langsung menunjukkan keteladanan. Saat pertama kali mendarat di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Rabu (19/10/22) siang Rusdi tidak mau pakai mobil pengawal ke Mapolda Jambi. Juga pergi ke mana pun tidak mau dikawal.

Keteladanan berikutnya pintu ruang kerjanya selalu terbuka termasuk saat Rusdi menerima tamu. Itu sengaja dilakukannya karena menurutnya tidak ada yang perlu dirahasiakan.

Keteladanan lain sepatu kerjanya selalu disemir sendiri. Tidak dilakukan anggotanya.

Rusdi juga telah mengumumkan kepada jajarannya untuk tidak memberinya uang dan melayaninya. "Saya yang harus melayani para anggota," tegas pria rendah hati itu.

Sedangkan Suharyono mengubah "wajah" Polda Sumbar secara drastis. Siapa pun yang datang kepadanya selalu diterima. Menyimak pengaduan yang disampaikan dan bersama jajarannya berusaha memberikan solusi terbaik.

Meski baru hitungan bulan menjabat Kapolda Sumbar, Suharyono sangat populer di internal. Dikenal sebagai jenderal yang ramah pada semua orang.

Secara informal Suharyono sering mengajak jajarannya untuk ngobrol santai. Sekaligus menerima masukan dari mereka.

Tiga Kasus Menonjol

Beberapa bulan terakhir ini Polri menjadi sorotan. Setelah mengalami kasus beruntun yang membuat heboh masyarakat.

Kasus pertama dilakukan Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Purn Ferdy Sambo yang menggemparkan publik. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana anak buahnya sendiri, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Jenderal yang karirnya dengan cepat melejit itu diduga memerintahkan bawahannya, Richard Eliezer atau Bharada E untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Setelah itu Sambo sengaja menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding rumahnya untuk merekayasa kasus, agar seolah terjadi tembak-menembak antara Bharada E dan Brigadir J.

Akibat perbuatannya itu Sambo tidak hanya dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri, tetapi juga dipecat dari kepolisian. Kini persidangan kasusnya sedang berlangsung.

Kasus ini juga membuat banyak orang jadi tersangka. Selain Sambo, ada empat tersangka lainnya yakni Putri Candrawathi, Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf.

Mereka jadi tersangka perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Tidak hanya itu. Kematian Brigadir J juga berbuntut pada kasus obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan yang menjerat tujuh personel Polri.

Lagi-lagi, Sambo menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini. Lalu, enam tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rachman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Kasus Sambo belum tuntas, muncul masalah baru yang melibatkan Polri yakni tragedi yang menewaskan 132 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022) malam.

Kejadiannya berawal dari kerusuhan seusai pertandingan Arema versus Persebaya yang digelar di stadion tersebut. Penonton panik karena aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribune. Akibatnya, massa berhamburan keluar dan berdesakan hingga kehabisan oksigen dan kehilangan nyawa.

Presiden Joko Widodo kemudian membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Hasil investigasinya mengungkapkan ratusan korban jiwa dalam tragedi tersebut karena tembakan gas air.

"Mereka yang mati dan cacat serta sekarang kritis, dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang ditembakkan, itu penyebabnya," kata Ketua TGIPF Mahfud MD usai melaporkan hasil investigasi TGIPF ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (14/10/2022).

Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi.

Beberapa saat setelah kejadian itu Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dimutasi menjadi Staf Ahli bidang Sosial dan Budaya Kapolri per 10 Oktober 2022. Dia digantikan Irjen Pol Toni Harmanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Dua kasus di atas belum tuntas, muncul kasus baru yang menggemparkan publik. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang akan dimutasi jadi Kapolda Jawa Timur jadi tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Teddy sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan pada Kamis (13/10/2022).

Penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (14/10/2022) menetapkan Teddy sebagai tersangka. Keputusan itu diambil setelah pemeriksaan pada Kamis (13/10/2022).

"Sudah ditetapkan Bapak TM (Teddy Minahasa) jadi tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat.

Teddy dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun.

Akibat kasus ini, Teddy batal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Kasus peredaran narkoba yang menyeret Teddy pertama kali diungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (14/10/2022).

Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro mengamankan tiga orang dari unsur masyarakat sipil.

Menurun Tajam

Akibat tiga kasus yang menonjol itu, sorotan tajam ditujukan ke Polri. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini cenderung menurun tajam. Hasil survei yang diselenggarakan Populi Center pada 9-17 Oktober 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri merosot dibandingkan survei sebelumnya.

“Hal ini tentu merisaukan dan menjadi kenyataan yang wajar ketika banyak persoalan melilit tubuh kepolisian kita. Diperlukan Langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara optimal. Termasuk dalam kaitan dengan bagaimana menjalin srategi komunikasi organisasi Polri,” ungkap Dr Aqua.

Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat Bidang Komunikasi Publik ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang.

Oleh karena itu, memperkuat kemampuan komunikasi sangat strategis untuk mewujudkan Polri yang Presisi.

Di awal penyampaian materinya Dr Aqua menegaskan agar sukses melaksanakan tugas-tugasnya, senjata utama Polri adalah komunikasi. Namun di sisi lain masalah utama kepolisian juga komunikasi.

"Semua anggota Polri dan keluarganya adalah humas bagi Polri. Untuk itu komunikasinya harus bagus. Salah satu manfaatnya mensyiarkan semua hal positif tentang institusi ini," terang Dr Aqua.

Kemudian anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat ini menyampaikan berbagai contoh lemahnya komunikasi di Polri baik di internal maupun eksternal. Akibatnya menimbulkan banyak masalah yang membuat citra dan reputasi institusi ini turun drastis.

Dr Aqua menyarankan agar semua anggota Polri tanpa terkecuali memperbaiki dan meningkatkan kemampuan komunikasinya. Ini sangat penting karena efektif sekali untuk mensukseskan tugas-tugasnya.

Untuk mewujudkan semua itu pria yang linier kuliah S1, S2, dan S3 Ilmu Komunikasi menyarankan seluruh anggota polisi di mana saja berada agar secara konsisten melaksanakan Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble, Action dan Consistensy (REACH Plus A+C). Jadi tidak hanya saat bertugas saja.

Menurut Dr Aqua selama ini telah terbukti REACH Plus A+C sukses mengatasi berbagai persoalan komunikasi. Jadi semua anggota polisi tinggal menjalankannya saja secara konsisten.

Aspek pertama adalah sikap menghargai orang lain tanpa kecuali yang diwakili dengan kata “Respect”. Penulis buku “super best seller” trilogi The Power of Silaturahim ini menegaskan di mana pun kita berada, jangan pernah menganggap remeh siapa pun. Hormati dan hargai semua orang yang berkomunikasi dengan kita.

“Jangan karena punya pangkat dan jabatan, merasa lebih hebat dari yang lain. Sehingga tidak menghargai orang lain,” kata pria yang selalu bicara apa adanya ini.

Amanah sebagai anggota polisi, ujar Dr Aqua, sebaiknya dimanfaat sebaik-baiknya dengan menghargai semua orang. Sehingga semuanya merasa nyaman saat bekomunikasi.

Selain itu, tambah Dr Aqua, masyarakat tidak ragu-ragu menyampaikan berbagai informasi kepada polisi. Sedikit banyak info yang disampaikan mereka bermanfaat buat polisi.

Kedua adalah sikap “empathy” (empati). Semua anggota polisi harus bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Ini juga penting buat para komandan kepada seluruh anggotanya.

“Upayakan bisa merasakan yang dialami orang lain. Dengan begitu semuanya merasa nyaman. Apalagi kalau kemudian dapat membantu mengatasi kesulitan mereka,” tutur Dr Aqua.

Ketiga, tambah motivator ulung ini adalah Audible atau dapat dimengerti yaitu semua yang disampaikan dengan mudah dipahami seluruh orang meski latar belakang termasuk pendidikannya berbeda-beda.

Untuk melengkapi itu, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara ini, maka perlu yang keempat yakni Clarity atau penyampaiannya menggunakan kalimat terbuka dan sederhana. Terakhir adalah Humble atau rendah hati, tidak ada yang perlu disombongkan. REACH akan sangat berarti jika dilengkapi dengan huruf ‘A’ dan ‘C’ yakni Action dan Consistency atau Tindakan nyata dan cepat serta Konsistensi dalam pelaksanaannya.

Apresiasi Bhabinkamtibmas

Dr Aqua juga menyinggung tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang selama ini menjadi garda terdepan Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat. Keberadaan sangat strategis.

"Saya telah ketemu banyak anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas mulai dari Aceh sampai Papua. Saya sangat mengapresiasi mereka. Cuma kemampuan komunikasinya beragam, tidak standar," papar Dr Aqua.

Pria yang memiliki jejaring sangat luas ini melihat ada anggota Bhabinkamtibmas yang komunikasinya bagus, ada yang biasa-biasa saja, namun ada juga yang perlu diperbaiki. Padahal senjata utama mereka agar sukses melaksanakan tugas-tugasnya adalah komunikasi.

Terkait itu Dr Aqua menyarankan agar kemampuan komunikasi semua anggota Bhabinkamtibmas terus ditingkatkan. Sehingga keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan citra Polri.

Mantan wartawan di banyak media nasional ini juga menyoroti tentang terbatasnya jumlah anggota Bhabinkamtibmas. Sehingga sampai sekarang belum dapat diwujudkan satu anggota bertugas di satu desa atau kelurahan.

"Bahkan beberapa bulan lalu, saya dapat info ada seorang Bhabinkamtibmas yang mendapat tugas menangani 36 desa. Hal itu terjadi karena terbatasnya anggota Polri yang bertugas di sana," ucap Dr Aqua.

Bhabinkamtibmas tersebut lanjut pria yang memiliki banyak teman anggota Polri ini adalah Aipda Andri Ramli. Dia bertugas di Polsek Bastem, Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Membawahi 3 kecamatan yang masing-masing 12 desa sehingga totalnya 36 desa. Rinciannya Kecamatan Bastem Utara dengan 12 desa yakni Desa Pantilang, Maindo, Uraso, Salubua, Karatuan, Bonglo, Tede, Barana, Dampan, Buntu Tallang, Tasangtongkonan, dan Desa Ta'ba.

Berikutnya Kecamatan Bastem yang membawahi Desa Lissaga, Kanna, Ledan, Kanna Utara, To'long, Tabi, Buntu Batu, Sinaji, Mappetajang, Andulan, Lange, dan Desa Bolu.

Terakhir Kecamatan Latimojong yang membawai Desa Ulusalu, Pajang, Boneposi, Tolajuk, Rante Balla, Tabang, Tobarru, Kadundung, Buntu Sarek, Lambanan, Tibussan, dan Desa Pangi.

"Hebatnya Aipda Andri Ramli sebagai anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di 36 desa itu sangat dekat dengan penduduk di sana. Itu dibuktikan sendiri oleh Kapolresnya saat datang ke desa-desa tersebut," ungkap Dr Aqua.

Pesan Presiden

Dr Aqua juga mengingatkan Polri untuk melaksanakan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan di depan 559 prajurit kepolisian yang merupakan pejabat utama Mabes Polri, kapolda, dan kapolres di seluruh Indonesia, Jumat, 14 Oktober 2022 lalu.

Pesan itu terkait dengan slogan Presisi Polri yang mendapat kritikan dari Jokowi. Dikutip dari Medcom.id, menurut Presiden, slogan Polri tersebut jelimet dan harus disederhanakan.

"Visi Presisi Pak Kapolri, saya minta jangan menjelimet, tolong disederhanakan, sehingga di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan," kata Jokowi dalam video yang dipublikasikan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Merujuk KBBI daring, menjelimet dapat diartikan sebagai urusan yang ruwet atau rumit.

Presisi sendiri menjadi visi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak Januari 2021. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Sebelum Presisi, Polri mengusung jargon Promoter, yang merupakan akronim dari profesional, modern dan terpercaya.

Presiden Jokowi ingin Listyo sebagai pemimpin tertinggi di Mabes Polri dapat menyederhanakan visi itu agar mudah dipahami penerapannya oleh seluruh personel kepolisian di lapangan. Jokowi menekankan agar Polri kembali kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Apa sih yang harus disederhanakan, itu yang Polri selalu sampaikan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Intinya ke sana, presisinya jelaskan secara sederhana, sehingga gampang ditangkap oleh anggota di bawah itu," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar visi Kapolri harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh para kepala satuan kerja di wilayah masing-masing. Para pimpinan kepolisian di wilayah, kata Jokowi, jangan gamang dalam menjalankan kebijakan organisasi dan menerapkan standar prosedur operasional.

"Saya kira yang berkaitan dengan kebijakan organisasi jangan terkesan kita itu gamang, sebagai pemimpin di wilayah jangan gamang apalagi cari selamat, yakin sesuai dengan prosedur, yakin sesuai SOP, yakin sesuai dengan undang-undang maka lakukan," ucap Jokowi.

Dr Aqua menyarankan agar konsisten melaksanakan motto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas Polisi di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu juga melaksanakan Tri Brata dan Catur Prasetya.

Isi Tri Brata adalah :

Kami Polisi Indonesia

 Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

 Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan isi Catur Prasetya yaitu :

Sebagai insan bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk :

 Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.

 Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak azazi manusia.

 Menjamin kepastian berdasarkan hukum.

 Memelihara perasaan tentram dan damai.

"Jika semua itu konsisten diterapkan seluruh anggota polisi, saya yakin citra dan reputasi Polri dapat segera pulih," tegas Dr Aqua.

Krisis Kepercayaan

Sementara itu, dalam papaparannya Irjen Pol Drs Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si menegaskan bahwa krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadikan instutusi Polri wajib melakukan pembenahan.

Indikatornya adalah peningkatan pemeliharaan kamtibmas dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, terciptanya kondisi masyarakat yang partisipatif dalam mewujudkan kamtibmas terutama dalam menghadapi ancaman ekonomi global dan persiapan Pemilu mendatang.

Di sisi lain, Komjen Pol Purn Drs Putut Eko Bayu Seno, S.H menyoal tentang Tugas Pokok Polri sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002.

“Polri dengan Tugas Pokok Melindungi, Mengayomi dan Melayani segala lapisan Masyarakat tentunya hal tersebut tidak mengenal kasta dan dilaksanakan dengan sepenuh hati serta keikhlasan adalah Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, sebagai bentuk pelayanan maka anggota senantiasa siap melaksanankan setiap tugas, “ ungkap Putut Bayu Eko.

Ia melanjutkan bahwa tugas-tugas pokok itu adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan, Irjen Pol Purn Drs Tjetjep Agus Supriyatna membahas tugas strategis intelijen sebagai organisasi adalah organ yang melaksanakan tugas-tugas intelijen mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek

Intelijen memilik prinsip-prinsip pokok antara lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Polri, intelkam senantiasa mendukung dan mengamankan semua kebijakan pemerintah dan pimpinan Polri.

“Kemudian, dalam menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelkam selalu mendahului, menyertai, dan mengakhiri kegiatan dan operasi Polri, dengan mempertimbangkan bentang keamanan dalam kondisi tentram, aman, dan darurat polisionil,” katanya.

Dalam kedudukannya sebagai bagian dari intelijen nasional, intelijen keamanan melaksanakan tugas kontra intelijen (counter inteligence) terhadap usaha-usaha penyilidikan gangguan keamanan yang dilakukan oleh pihak yang mengganggu kamtibmas.

“Dalam rangka pembinaan karier personel pengemban fungsi intelijen, mereka harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman serta kualifikasi kemampuan intelijen,” ucapnya.

Di awal acara Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purn Dr Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si dalam sambutannya mengungkapkan Kompolnas sengaja melaksanakan acara Focus Group Discussion untuk mendapat masukan dari para ahli dan masyarakat yang terkait dengan “Upaya Peningkatan Tugas Pre-emtif Polri dalam Melindungan, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat”.

"Acara hari ini sangat penting. Saya yakin bakal banyak mendapat masukan berharga untuk kemajuan Polri ke depannya," ujar pria kelahiran Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, 7 Juni 1955 ini.

Acara itu selain dihadiri perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, juga seluruh anggota Kompolnas. Mereka adalah Benny, Poengky, Irjen Pol Purn Pudji Hartanto Iskandar, Albertus Wahyurudhanto, Yusuf, dan Muhammad Dawam.*