Pemkab Bantul Akan Siapkan Mobil PCR untuk Percepat Penanganan COVID-19

Ilustrasi virus corona. Foto: Shutterstock

Pemerintah Kabupaten Bantul berencana akan membeli Mobil PCR. Di mana Mobil PCR tersebut diyakini sangat membantu percepatan penanganan COVID-19. Selama ini, analisis pasien terpapar COVID-19 atau tidak sangat bergantung kepada Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) DIY.

"Selama ini kan Bantul selalu mengirimkan sampel ke BBTKL. Dan itu membutuhkan waktu," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis, Senin (21/9/2020).

Helmi mengatakan teknis pengadaan tidak bisa dijadikan patokan apakah akan selesai sebulan ataupun dua bulan. Tetapi sangat tergantung ketersediaan alat dan kesiapan SDM terkait dengan penyempurnaan mobil tersebut.

Sehingga asumsi awal adalah pertengahan Desember 2020 kemudian maju menjadi awal November 2020 menunjukkan bahwa karoseri yang menyediakan siap segala sesuatunya dan siap membantu penanganan COVID-19. Helmi menandaskan jika mobile PCR tersebut sangat membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Selama ini kan Jateng DIY sangat tergantung pada BBTKL. Dengan kami berinisiatif membeli mobil PCR ini akan sangat membantu pengungkapan," terangnya.

Terkait dengan SDM, Helmi menandaskan jika Dinas Kesehatan telah menyiapkan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang akan bertugas. Sehingga tidak perlu dipersoalkan terkait ketersediaan Nakes yang akan mengerjakan.

Selain itu, lanjut Helmi, tentu ada infrastruktur lain yang dibutuhkan seperti VTM. Dan tentu akan ditambah setelah mobilnya tersebut ada. Hal tersebut sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan. Namun karena operasional masih sebulan atau dua bulan ke depan maka tambahan lainnya akan diakomodir 2 bulan ke depan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja menambahkan mobil PCR diperlukan untuk mengefektifkan percepatan penanganan COVID-19 di wilayah ini. Paling tidak nanti akan memotong waktu pengungkapan status warga yang terindikasi COVID-19 sehingga bisa lebih cepat tertangani. Untuk keperluan tersebut, Pemkab telah menganggarkan Rp 4,6 miliar.

"Paling tidak menghilangkan ketergantungan dengan BBTKL," ujarnya.