Uruguay Round: Transformasi Rezim Perdagangan Global Beserta Kontroversinya

Ilustrasi Uruguay round. Foto : Tangkapan Layar Youtube Lutfur The Law's Insect

Dalam era peningkatan aliran perdagangan internasional, memahami evolusi sistem perdagangan global yang mendorong percepatan liberalisasi perdagangan saat ini sangat penting. Salah satu tonggak sejarah yang krusial dalam evolusi perdagangan global adalah Uruguay round.

Ini adalah serangkaian negosiasi perdagangan multilateral kedelapan di bawah naungan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dimulai di Punta Del Este, Uruguay, pada September 1986 dan berakhir di Marrakesh, Maroko, pada Maret 1994 dengan partisipasi dari 123 negara.

Tujuan dari Uruguay round adalah mempercepat liberalisasi perdagangan global dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Putaran ini memperluas cakupan sistem perdagangan, terutama dalam perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual, serta melakukan reformasi di sektor pertanian dan tekstil. Hasilnya adalah serangkaian kesepakatan penting yang memperkuat rezim perdagangan global.

Kesepakatan Penting dalam Uruguay Round

Ilustrasi Uruguay. Sumber foto: Unsplash

Kesepakatan terkait "Tariff & Non-tariff measures" telah mengubah signifikan cara perdagangan global dikelola. Pemangkasan tarif di berbagai sektor membuka pintu akses bagi berbagai produk dari negara-negara lain, bahkan ada produk yang bebas dari tarif, mendorong perdagangan bebas hambatan.

Pemangkasan tarif bagi negara-negara maju akan terjadi secara bertahap selama lima tahun setelah 1 Januari 1995. Tarif pada produk industri akan mengalami penurunan sebesar 40 persen, dari rata-rata 6,3 persen menjadi 3,8 persen. Nilai produk industri impor yang akan mendapatkan keringanan tarif di negara maju akan meningkat dari 20 persen menjadi 44 persen.

Selain itu, jumlah produk yang dikenakan tarif tinggi juga akan berkurang. Persentase impor ke negara-negara maju dari sumber-sumber yang dikenai tarif di atas 15 persen akan menurun dari 7 persen menjadi 5 persen.

Persentase ekspor dari negara berkembang yang akan terkena tarif di atas 15 persen di negara industri juga akan menurun dari 9 persen menjadi 5 persen (WTO, n.d.). Uruguay round juga menekankan pengurangan hambatan non-tarif seperti kuota impor, pembatasan kuantitatif, dan aturan teknis.

Kesepakatan dalam regulasi menciptakan kerangka hukum untuk mengatur berbagai aspek perdagangan global, termasuk peraturan penyelesaian sengketa, mekanisme perlindungan terhadap praktik dumping, dan subsidi.

Kesepakatan di Uruguay round menciptakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota WTO melalui Dispute Settlement Understanding (DSU), memberikan struktur dan mekanisme untuk penyelesaian sengketa perdagangan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan WTO.

Kesepakatan di sektor jasa, General Agreement on Trade in Services (GATS), membuka pintu bagi liberalisasi perdagangan jasa global dengan menghilangkan hambatan seperti batasan kuota dan persyaratan lokal.

Kesepakatan terkait hak kekayaan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property atau TRIPS) menetapkan standar global untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk paten, hak cipta, merek dagang, informasi yang dirahasiakan, transfer teknologi, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Kesepakatan di sektor tekstil dan pakaian menghapus bertahap kuota dan pembatasan perdagangan global, membuka peluang bagi negara-negara produsen untuk mengakses pasar global dalam kerangka perdagangan global yang lebih luas.

Kesepakatan dalam sektor pertanian (The Agreement on Agriculture atau AOA) bertujuan mengurangi hambatan perdagangan termasuk tarif dan kuota impor. Aturan baru untuk akses pasar produk pertanian adalah tariffs only, dengan negara maju memangkas tarif rata-rata 36 persen selama enam tahun, negara berkembang memotong sebesar 24 persen dalam 10 tahun, dan negara kurang berkembang tidak diwajibkan memangkas tarif.

Hasil paling penting dari putaran Uruguay adalah pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, menggantikan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai badan pengatur perdagangan global dengan kewenangan yang lebih luas dalam menangani sengketa perdagangan, regulasi perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan aspek perdagangan lainnya secara komprehensif.

Perubahan Tata Kelola Rezim Perdagangan Global

Ilustrasi World Trade Organization. Sumber foto: Unsplash

Pasca Putaran Uruguay, rezim perdagangan global mengalami perubahan mendasar dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) sebagai pengganti GATT. WTO mengambil alih peran GATT sebagai badan internasional, meskipun GATT masih tetap berlaku sebagai kerangka perjanjian WTO untuk mengatur perdagangan barang.

WTO memiliki mandat yang lebih komprehensif, mencakup regulasi dalam jasa dan hak kekayaan intelektual. WTO bertugas mengawasi dan memfasilitasi perdagangan global, dan memastikan bahwa aturan-aturan perdagangan global diikuti oleh semua negara anggotanya. Hasil dari putaran Uruguay membentuk dasar hukum dan peraturan internasional yang lebih kokoh untuk sistem perdagangan global.

Kontroversi dalam Mencapai Kesepakatan Uruguay Round

Ilustrasi perdebatan dalam Uruguay round. Sumber foto: iStock photo

Selain manfaat positifnya bagi perdagangan global, beberapa kesepakatan dalam Uruguay round melibatkan kontroversi dan perdebatan penting. Di antaranya termasuk kesepakatan GATS tentang liberalisasi perdagangan jasa yang menimbulkan perdebatan, meskipun dianggap sebagai peluang pertumbuhan ekonomi, beberapa negara khawatir bahwa ini dapat mengancam sektor jasa nasional.

Kesepakatan TRIPS mengenai hak kekayaan intelektual menetapkan standar yang ketat, hal ini memunculkan kontroversi karena negara-negara berkembang menganggap biaya tinggi untuk mematuhi paten dan lisensi sebagai beban.

Selanjutnya salah satu kontroversi yang signifikan dalam putaran Uruguay adalah sektor pertanian. Negara-negara maju cenderung ingin membuka pasar pertanian mereka kepada produk pertanian dari negara berkembang, sementara negara berkembang ingin melindungi sektor pertanian mereka yang masih dalam tahap berkembang. Negara berkembang khawatir terkait impor pertanian yang murah akan mengancam keberlangsungan pertanian domestiknya.

Dari beberapa perdebatan di atas, pertanyaan terkait siapa yang dirugikan dan bentuk kerugiannya dari kontroversi ini dapat bervariasi tergantung pada sektor dan negara tertentu. Misalnya dalam sektor pertanian, negara maju yang memiliki pertanian maju bisa mendapatkan akses baru ke pasar negara berkembang, sementara petani negara berkembang bisa merasa terancam oleh persaingan impor yang lebih murah.

Kontroversi ini dicoba untuk diselesaikan melalui negosiasi dan kompromi. Banyak dari kontroversi ini berakhir dengan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, meskipun tidak selalu sepenuhnya memuaskan semua pihak. Beberapa kontroversi ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam menyeimbangkan kepentingan global dalam perdagangan internasional.

Dapat kita ambil benang merahnya, kontroversi yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan masing-masing negara anggota, serta masih ada perdebatan terkait dikotomi irasional antara negara maju dan negara berkembang dalam sistem perdagangan global.

Negara-negara berkembang memiliki beragam kepentingan dalam sistem perdagangan global. Isu utama adalah pandangan berbeda mengenai manfaat liberalisasi perdagangan yang melihat perdagangan sebagai pendorong pembangunan dan yang berpendapat bahwa industrialisasi lebih baik dilakukan dengan proteksi perdagangan (O’brien & Williams, 2016).

Selama perundingan Uruguay, fokus utama bagi negara-negara berkembang adalah pertanian, serta isu lain seperti jasa, hak kekayaan intelektual, dan tekstil, di mana negara berkembang berjuang agar kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam kebijakan internasional. Beberapa kontroversi juga mencerminkan kekhawatiran tentang legitimasi, terutama dalam konteks pembentukan WTO.

Kekhawatiran ini mencerminkan pandangan bahwa lembaga internasional seperti WTO mungkin berada di luar jangkauan kendali demokratis, dengan pengaruh besar yang dikuasai oleh elite bisnis dan politik dalam pembentukan perjanjian perdagangan global (O’brien & Williams, 2016).

Ada kekhawatiran lain bahwa lembaga internasional ini mungkin bertujuan untuk mempercepat globalisasi ekonomi tanpa memperhatikan masalah ketidakadilan sosial. Kontroversi-kontroversi ini muncul karena perbedaan kepentingan dan sudut pandang antara negara-negara anggota WTO.

Negara-negara berkembang merasa bahwa kesepakatan tersebut tidak menguntungkan bagi negaranya dan dapat merugikan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi negaranya. Sebaliknya, negara-negara maju ingin membuka lebih banyak peluang perdagangan global, yang mungkin menguntungkan perusahaan mereka tetapi dapat menghadapi resistensi di negara berkembang.

Oleh karena itu, kontroversi yang terjadi terkait kesepakatan putaran Uruguay mencerminkan perjuangan antara berbagai kepentingan nasional dan ekonomi di tingkat global.