Politisi Belanda Tuding Rusia Lancarkan Perang Dingin di Internet

Presiden Vladimir Putin murka atas pembunuhan duta besar Rusia di Turki. (Foto: Maxim Shemetov)

Dugaan Rusia menggunakan internet untuk mengintervensi negara lain menguat. Sinyalemen itu disampaikan pemimpin Christen Democratisch Appèl (CDA), salah satu partai politik terbesar di Belanda, dalam wawancara di harian Algemeen Dagblad versi online,

"Rusia melancarkan kebijakan ‘Perang Dingin di internet’ dan menghadapi itu Belanda harus mempersenjatai diri,” ujar Sybrand Buma, seperti dikutip oleh kumparan Den Haag (kumparan.com), Selasa (28/11)..

Perang Dingin berlangsung dari 1947 sampai 1991. Dua negara adidaya Uni Sovyet Rusia dan AS bersama bloknya saling berebut pengaruh, ideologi, geopolitik, dan ekonomi, dengan segala akibatnya terutama bagi negara-negara berkembang.

“Lihat ini. Pada saat Menhan Hennis mengundurkan diri, pada saat itu juga tagar #hennisdebat diretweet ratusan kali dari akun Twitter di Rusia. Hal ini terungkap dari pemantauan universitas di Amerika,” imbuh Buma, sambil menunjukkan berkas yang dia simpan.

Akibatnya, lanjut Buma, tagar #hennisdebat menjadi trending. Dampaknya orang jadi berpikir bahwa debat parlemen (yang berujung Menhan Hennis meletakkan jabatan, red) mendapat perhatian luas. Tapi pembaca tidak tahu siapa di balik itu semua.

“Bukankah ini sangat mencemaskan, bahwa kita sama sekali tidak tahu?” imbuh Buma.

Sybrand Buma, pemimpin Christen Democratisch Appèl (Foto: AFP/Bas Czerwinski)

Pemimpin salah satu partai koalisi pemerintah Belanda itu, mengimbau untuk selalu waspada karena Rusia melancarkan politik Perang Dingin di internet. Negara itu di dunia maya melakukan aktivitas infiltrasi dan aktif mempengaruhi opini publik.

“Di negara mana pun yang terancam destabilisasi, di situ Rusia aktif online. Hal itu terbukti pada terjadinya Brexit, pemilu presiden Amerika, dan upaya Catalunya memerdekakan diri dari Spanyol melalui referendum baru-baru ini,” terang Buma.

Buma mengatakan bahwa dulu kita perlu pasukan militer untuk mempengaruhi demokrasi di suatu negara, sekarang cukup dengan menjangkau kadang tak sampai 1% dari jumlah penduduk negara tersebut. Lihat betapa kecilnya selisih hasil pemilu di AS.

Tentang tudingan bahwa pandangan seperti itu adalah bentuk Rusofobia, seperti dilontarkan oleh Geert Wilders dari partai PVV, Buma justru menyayangkan tudingan itu.

Catatan kumparan, medio bulan ini parlemen Belanda terkejut mendapat laporan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Kajsa Ollongren bahwa Belanda juga menjadi target dinas intelijen Rusia melalui penyebaran hoax.

Ollongren menyebut penyebaran berita palsu berbahaya bagi Belanda. Sedangkan parlemen atas laporan itu menyatakan kekhawatiran, terutama dengan upaya aktif Rusia untuk mempengaruhi opini publik di Belanda.

Laporan: Eddi Santosa dari Den Hague