Pemkab Blora Tak Miliki Rencana Pembangunan di Kawasan Wonorejo

Bupati Blora, Djoko Nugroho.

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, diketahui tidak memiliki rencana pembangunan pada tanah di kawasan Wonorejo, Kecamatan Cepu, yang ditempati warga.

“Sampai sekarang saya tidak pernah uthak-uthik tanah Wonorejo. Meminta uang saja tidak pernah kok,” kata Bupati Blora, Djoko Nugroho, Senin (12/3/2019).

Bupati dua periode tersebut mengucapkan terima kasih karena aksi ribuan warga Cepu tidak menyinggung dirinya. Bahkan dia mengiginkan agar tahan tersebut segera dimiliki masyarakat. Tapi dengan cara dan aturan yang benar.

“Demo warga kemarin, terima kasih karena tidak menyinggung saya. Saya sudah memberikan kesempatan yang luar biasa,” tandasnya.

Saat ditanya terkait munculnya sertifikat atas nama Pemkab Blora pada tahun 2013 lalu. Kokok sapaan akrabnya enggang menjawab.

"Prosesnya panjang. Tanya DPRD dulu sebelum tanya saya,” kata dia.

Secara singkat, Kokok menjelaskan, bahwa pada tahun 1980an Pemkab Blora tidak punya uang untuk tukar guling tanah Wonorejo yang sebelumnya milik Perhutani.

"Sehingga difasilitasi oleh beberpa orang pada saat itu. Tetapi tetap atas nama Pemkab Blora,” jelasanya.

Dengan konsekwensi perjanjian, lanjut dia, akan mendapat prosentase dari lahan yang telah ditukar guling tersebut.

Terpisah, Muhammad Husaini, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Muhammad Cepu, menampik pengakuan Bupati Djoko Nugroho, yang menyatakan tidak pernah meminta uang.

"Kami setiap tahun bayar pajak. Resmi lho,” kata Gus Husain, sapaan akrabnya.

Namun, saat itu dirinya belum bisa menunjukkan bukti pembayaran pejak tersebut.

Sekadar diketahuii, tanah di kawasan Wonorejo terbagi empat wilayah. Diantaranya Wilayah Wonorejo dan Tegal Rejo, Kelurahan Cepu, Wilayah Sarirejo, Kelurahan Ngelo, dan Wilayah Jatirejo, Kelurahan Karangboyo. Dihuni kurang lebih 2500 kepala keluarga. (ams)