Sekolah Akan Digusur, Ratusan Siswa SD di Pekanbaru Belajar di Musala

Para Wali Murid melakukan unjuk rasa menentang kebijakan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, menggusur bangunan SDN menjadi Pasar Higienis, Rabu, 10 Juli 2019.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Sudah tiga hari ini, puluhan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, terpaksa belajar di musala sekolah. Sebab, kelas yang biasa mereka pakai, kini sudah tidak ada.

Sehari sebelumnya, puluhan murid SD tersebut juga harus belajar di halaman sekolah dengan beralaskan tikar. Bahkan, mereka harus bergantian tikar dengan murid kelas lainnya, lantaran sekolah tersebut kekurangan lokal atau kelas.

Ketua Komite Sekolah SDN 10, Endah, bercerita ini merupakan dampak dari pemerintah kota yang mengeluarkan kebijakan menggabungkan tiga SDN di satu kompleks tersebut dan menggusurnya menjadi bangunan Pasar Higienis.

Atas aturan tersebut, puluhan wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, pun melakukan unjuk rasa di halaman sekolah, mereka menuntut Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, untuk meninjau kembali kebijakan menggusur sekolah dengan pasar.

“Dua tahun lalu, bangunan SDN 019 di belakang sekolah ini juga dibongkar dijadikan bangunan pasar. Hasilnya, hingga kini pasar itu pun sepi, tidak berfungsi dan penghuninya kosong. Kita sebagai orang tua murid menolak bila Pemko (Pekanbaru) menghancurkan sekolah untuk dijadikan pasar,” kata Endah.

Nestapa puluhan murid belajar di halaman sekolah beralaskan tikar terungkap usai viral di media sosial. Karena kekurangan lokal, murid Kelas I SDN 01 harus berbagi lokal dengan kelas 2. Mereka pun akhirnya belajar di halaman sekolah.

Kejadian tersebut pun viral, hingga akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk memindahkan proses belajar-mengajar ke musala, seperti yang dialami hari ini.

Endah menjelaskan, sebelumnya pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Pekanbaru tidak pernah memberitahu kepada komite maupun wali murid mengenai kebijakan menggusur sekolah untuk kepentingan bisnis.

"Ini anak-anak, murid-murid dirugikan. Mereka telantar akibat kepentingan bisnis sesaat dari kebijakan diambil Pemko Pekanbaru," jelasnya.

Anak-anak murid SDN 01 Jalan Ahmad Yani terpaksa harus belajar di musala sekolah karena lokal tak ada.

Ada pun, ketiga sekolah yang berada dalam satu kompleks ialah: SDN 01, SDN 10, dan SDN 156. Itu artinya, ratusan murid ketiga SDN akan jadi korban kebijakan berorientasi bisnis.

Kompleks SDN tersebut terdiri dari dua lantai, untuk SDN 01 dan SDN 10, berada di bagian depan, mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Sedangkan SDN 156, berada di bagian belakang, mengarah ke Jalan Teratai, berdekatan dengan Pasar Kodim atau Pasar Senapelan.

Ketua Komite SDN 01, Syafrial Alidin, mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah kota itu mengejutkan para orang tua, lantaran tak adanya informasi terkait penggabungan ketiga sekolah itu.

“Diam-diam (Pemko), guru disuruh mengamankan wali murid, dilakukan penggabungan tiga SD di sini dijadikan SDN 01. Semua dihapus, SDN 156 dan SDN 10 dijadikan SDN 01,” kata Syafrial Alidin.

Ia menjelaskan, sejak awal, sekolah memang diminta untuk tidak menerima murid baru. Sejak itulah murid di sekolah itu pun sepi, setelah itu mulai berdatangan orang-orang ke sekolah untuk mengukur ke SDN 156, karena rencana alih fungsi sekolah menjadi pasar higienis.

Batalkan Merger Sekolah

Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membatalkan rencana merger tiga sekolah di Pekanbaru menjadi satu sekolah.

Para wali murid menggelar unjuk rasa di halaman SDN 01 Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning (Unilka) ini mengatakan, apabila rencana merger ini membuat para murid dirugikan, bahkan para murid harus belajar di halaman dan musala sekolah, maka pemko harus mengevaluasi rencana ini.

"Ya kalau sampai menelantarkan murid, tunda dulu mergernya. Pemko harus punya mekanisme jelas jika ingin mergerkan (gabungkan) sekolah. Kalau seperti ini kondisinya, batalkan segera," tegas Junaidi.

Junaidi bilang, dirinya tidak mempermasalahkan adanya rencana merger sekolah yang dilakukan Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan-nya. Namun, semua itu harus dilakukan dengan pengkajian secara cermat.

Selain itu, ia juga mengatakan, pemko juga wajib menyosialisasikan ini kepada publik agar masyarakat bisa memahami manfaat dari rencana merger ini. Namun, jika kondisi seperti sekarang yang terjadi sebaliknya, pemko wajib mengevaluasi rencana tersebut.

"Pasti ada salah dalam penerapan kebijakan itu, secara tegas saya katakan, jika memang menyebabkan siswa telantar, pemko harus segera bertindak untuk mencarikan solusinya," tutupnya.