Energi Berkeadilan - Wujud Konkrit Pemihakan Energi Untuk Rakyat

Energi Berkeadilan – wujud konkrit pengelolaan energi untuk bangsa

Untuk mendorong mahasiswa memahami pengelolaan energi dan sumber daya mineral, Kementerian ESDM – SKK Migas melaksanakan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Nommensen Medan, pada tanggal 4 – 5 April 2019.

Sampe L. Purba, dari KESDM – SKKMigas menuturkan bahwa kegiatan ini sangat strategis dan penting disampaikan kepada para mahasiswa dan civitas akademika universitas, dengan beberapa pertimbangan, antara lain :

Pertama, mahasiswa adalah generasi muda calon intelektual pemimpin bangsa dan para pelaku pembangunan di masa depan. Dalam hal ini para mahasiswa perlu dibekali secara komprehensif pemahaman kebijakan pengelolaan energi pada tingkat nasional yang mempertimbangkan berbagai dimensi. Kedua, mahasiswa adalah juga dipandang sebagai kaum yang kritis konstruktif, yang diharapkan memiliki kredibilitas tinggi, sebagai penyampai informasi secara tepat kepada masyarakat. Informasi dari mahasiswa yang didasarkan pada data, argumen dan analisis yang rasional adalah sangat penting.

Lebih jauh, dalam kuliah umum tersebut Pak Sampe menyatakan bahwa energi berkeadilan itu adalah kebijakan dan upaya Pemerintah untuk menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memacu pertumbuhan dan investasi. Definisi ini mencakup tiga spektrum, yaitu pertama penyediaan energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau.

Implementasi dari kebijakan tersebut antara lain adalah penyediaan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah hadir dan memastikan itu. Hingga tahun 2018 telah diresmikan 160 SPBU kompak bbm satu harga di pelosok pelosok nusantara. Selanjutnya adalah elektrifikasi seluruh Nusantara. Hingga tahun 2018 rasio elektrifikasi kita saat ini sudah mencapai 98,3%. Pemerintah juga membantu para nelayan dengan menyediakan konverter kit BBM, sehingga dapat menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk melaut. Ini mengurangi biaya operasional melaut hingga Rp. 50.000/ hari.

Pemerintah juga hadir menyediakan sumur bor di daerah daerah sulit air. Hingga tahun 2018 telah dibangun 2.290 titik sumur bor air tanah yang diperuntukkan bagi 6,6 juta jiwa. Pembangunan jaringan gas kota juga ditingkatkan. Hingga tahun 2018 telah terpasang lebih dari 460.000 sambungan rumah. Ini menghemat pengurangan biaya rumah tangga sekitar Rp. 90.000 per bulan per keluarga. Lebih praktis, bersih, dan aman.

Pada tataran makro, dalam meningkatkan penerimaan negara melalui APBN, sektor ESDM menyumbang sangat signifikan. Dalam tahun 2018 realiasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor ini ada sebesar Rp. 217,5 triliun , yakni 181% dari target APBN. Sektor ESDM menyumbang 53,4% dari seluruh PNBP Nasional. Hal inilah juga yang dapat membantu untuk mendukung proyek proyek infrastruktur rakyat. Dalam tahun 2018, di bawah kebijakan Menteri Ignasius Jonan yang mengimplementasikan arahan Presiden, sebesar 54% anggaran Kementerian ESDM adalah untuk infrastruktur rakyat.

Dalam kaitannya dengan kebijakan yang bersifat strategis jangka panjang, beberapa prestasi utama yang ditorehkan oleh Kementerian ESDM sebagai implementasi dari nawacita di bidang pembangunan energi. Di antaranya adalah pengembalian pengelolaan blok gas terbesar Mahakam, dan blok Minyak terbesar Kampar yang dipercayakan pengelolaannya kepada Pertamina. Hal ini akan mendorong peningkatan peran nasional dan daerah, peningkatan penerimaan negara serta memperkuat ketahanan energi kita.

Penguasaan divestasi 51% Saham PT Freeport adalah salah satu prestasi strategis lainnya. Selain memberi manfaat langsung dari hasil laba perusahaan, penguasaan mayoritas tersebut akan lebih mendorong pembangunan smelter yang mengolah dalam negeri sehingga nilai tambah industri ini semakin besar.

Pemerintah juga mengupayakan subsidi energi yang makin tepat sasaran, sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang lebih produktif. Subsidi energi dalam tahun 2012 - 2014 ada sebesar Rp. 958 triliun, dipangkas menjadi Rp. 477 triliun dalam kurun 2015-2018. Selisih tersebut dipergunakan Pemerintah untuk belanja modal, investasi dan infrastruktur yang lebih produktif. Dengan demikian, pengelolaan energi kita juga mempersiapkan untuk yang bersifat jangka panjang.

Untuk menjaga kontinuitas penyediaan energi, Pemerintah mendorong proyek proyek migas besar seperti lapangan Jangkrik di lepas pantai Kalimantan Timur, Jambaran Tiung Biru di Cepu, Tangguh di Papua dan Masela di perbatasan selatan Maluku.

Dalam rangka menjaga kehandalan pasokan listrik, mendukung dan mengantisipasi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Dalam tahun 2014 kapasitas pembangkit terpasang ada sebesar 53 GW, jumlah ini meningkat menjadi 62,6 GW di tahun 2018.

Selain mendorong perluasan jaringan transmisi dan distribusi, Pemerintah juga menjaga harga energi untuk kelistrikan. Bauran energi primer pembangkit listrik itu 60,5% menggunakan batu bara, dan 22,1% berbasis gas. Untuk menjaga agar harga listrik tetap terjangkau Pemerintah menetapkan harga batu bara dan gas untuk kelistrikan.

Sebagai bagian dari diversifikasi dan konservasi energi, Pemerintah juga saat ini mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis lokal, seperti tenaga air, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.

Saat ini sedang dikembangkan peningkatan bio diesel dari B20 hingga nanti menjadi B 100, artinya 100% bahan bakar berbasis biomassa seperti kelapa sawit. Ini adalah langkah strategis, untuk membuka pasar kelapa sawit agar dapat ditampung di domestik, sehingga tidak lagi tergantung kepada volatilitas permintaan pasar di luar negeri.

Untuk meningkatkan daya saing, dan investasi yang ramah serta pelayanan yang lebih baik, perizinan dan birokrasi disederhanakan. Tercatat sekitar 186 perizinan/ regulasi dicabut. Selain itu pelayanan bersifat transparan dan on line system digalakkan.

Tentu saja seluruh upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, memerlukan skala prioritas. Kesabaran, ketekunan serta konsistensi arah pengembangan energi dan sumber daya mineral kita, akan semakin memperkokoh ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

Sekali lagi, peran serta serta masukan konstruktif dari seluruh stakeholders termasuk mahasiswa akan sangat berarti dan merupakan penyemangat bagai Pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik.

Demikian, antara lain pak Sampe menyampaikan dalam kuliah umum tersebut.