Wiranto soal Densus Tipikor: Semua Niat Baik, Tak Ada Masalah Politis

Wiranto (Foto: Adim Mugni/kumparan)

Wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri masih menuai polemik hingga kini. Tak sedikit pihak yang menolak pembentukan Densus dengan beragam alasan, salah satunya khawatir pembentukan tersebut merupakan upaya pelemahan terhadap KPK.

Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar banyak menanggapi polemik itu. Ia meyakini pembentukan Densus Tipikor berdasar atas niat baik polisi untuk membantu upaya pemberantasan korupsi.

"Semua niat baik, bukan masalah-masalah politis, bukan tendensi ketidakpercayaan. Masing-masing punya satu niat mengambil bagian memberantas korupsi, yang saat ini cukup marak dari banyaknya tokoh pejabat," ujarnya di Istana Bogor, Rabu (18/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, banyak pihak yang juga khawatir fungsi Densus Tipikor kelak akan tumpang tindih dengan kewenangan KPK. Menurut Wiranto, pihaknya kelak akan mengambil peran agar hal tersebut tak terjadi.

"Ada semangat dari berbagai institusi untuk mengambil bagian dari konsep antikorupsi itu. Tapi tentu kita tertibkan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya," jelas Wiranto.

"Nanti saya minta penjelasan dari Kapolri dulu ya. Kan (sementara ini) belum dirataskan, itu ya namanya belum (terbentuk). Jadi nanti kita lihat perkembangannya saja. Ya kita tunggu saja. Kita tunggu," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menggelar rapat beberapa kali dengan Komisi III DPR terkait pembentukan Densus Tipikor. Ia menjelaskan bahwa kedudukan Densus Tipikor nantinya akan berada di bawah Kapolri langsung, dengan jumlah personel 3.560 anggota, dan total anggaran Rp 2,6 triliun.

Sementara itu terkait pembagian tugas, KPK akan menangani kasus-kasus korupsi skala besar, sementara Densus Korupsi nantinya bertugas menangani kasus-kasus korupsi yang berada di pusat sampai ke tingkat desa.