Komitmen Sultan Wujudkan Kalurahan Jadi Patrap TriMuka di Sapa Aruh 10 Tahun UUK

Gubernur DIY, Sultan HB X saat Sapa Aruh Peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY di Kepatihan, Rabu (31/8). Foto: Humas Pemda DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menggelar sapa aruh untuk memperingati 10 tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, Rabu (31/8). Salah satu yang disampaikan oleh Sultan melalui pertemuan itu adalah bagaimana mengoptimalkan potensi kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengingatkan komitmen mewujudkan kalurahan sebagai patrap TriMuka,” kata Sri Sultan HB X, Rabu (31/8).

Patrap TriMuka merupakan visi yang diusung oleh Pemda DIY untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa.

Ada tiga poin utama yang tercantum dalam visi patrap TriMuka tersebut, di antaranya menjadikan kalurahan sebagai wujud kedaulatan politik; arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi; serta pemberdayaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warga kalurahan sebagai wujud kedaulatan budaya.

“Kesemuanya yang tertera itu, hendaknya janganlah hanya berhenti pada teks tanpa konteks,” lanjutnya.

Sultan yakin, jika potensi keunggulan Yogyakarta dilancarkan melalui kalurahan, maka niscaya kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus jadi ujung tombak pemberantasan kemiskinan. Konsep ini menurutnya relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan, terutama untuk mengejar kemajuan perkotaan.

“Karena sumber potensinya toh berada di kalurahan. Kesemuanya itu bermuara pada reformasi kalurahan sebagai basis keistimewaan DIY,” kata dia.

Selaras dengan itu, predikat istimewa juga akan semakin bermakna. Seiring dengan keragaman yang tercipta dalam kreativitas, adat istiadat, tradisi hidup masyarakat Yogyakarta, serta sumbangsih seluruh masyarakat yang tinggal di Yogyakarta. Sebab, untuk memberikan sumbangsih dan menjadi ‘orang Yogya’, menurut Sultan tidak harus lahir di Yogya atau memiliki darah keturunan Jawa.

“Sudah semestinya, keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja, adalah menjadi Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Sultan juga menyampaikan bahwa keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemai di masyarakat, untuk kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran.

Misalnya dalam konteks sosial-ekonomi. Saat ini perlu ditinjau lagi peran budaya sebagai solusi atas berbagai permasalahan di tengah masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalurahan.

Idealnya, kemiskinan menurutnya jangan hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka. Tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng-update nilai-nilai gemi, nastiti, dan ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian melalui intervensi literasi keuangan.

“Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis, yang seharusnya disuntikkan dalam setiap sendi pelaksanaan keistimewaan,” kata Sri Sultan HB X.