Beli Gas Elpiji 3 Kg Harus Pakai KTP, Efektif Atau Hanya Bikin Ribet?

Karyawan membongkar muat tabung gas LPG 3 kg di sebuah agen di Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Foto: Subur Atmamihardja/Antara Foto

Pembelian gas elpiji 3 kilogram mulai tahun depan harus menyertakan kartu tanda penduduk (KTP). Aturan ini dibuat oleh pemerintah supaya penyaluran gas elpiji 3 kilogram yang merupakan gas bersubsidi bisa lebih tepat sasaran.

Nantinya, masyarakat yang akan membeli gas elpiji 3 kilogram harus menunjukkan KTP yang datanya akan disesuaikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Jika data pemilik KTP tersebut tidak ada, maka akan dilakukan pembaruan data.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan seperti itu memang perlu dilakukan sebab selama ini penyaluran elpiji 3 kilogram lebih banyak yang tidak tepat sasaran, jumlahnya mencapai 70 persen.

Penyebab salah sasaran ini menurut dia terjadi karena sistem distribusi gas elpiji 3 kilogram menggunakan sistem terbuka, bukan tertutup. Artinya, siapa saja bisa membeli elpiji 3 kilogram tanpa ada pembatasan.

“Jadi sistem distribusinya itu mengacu pada subsidi by product, bukan by target. Kelemahan subsidi by product itu pasti salah sasaran,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi, Senin (26/12).

Namun, Fahmy tidak yakin jika pemerintah hanya menggunakan KTP sebagai instrumen yang digunakan untuk mendistribusikan elpiji 3 kilogram bisa efektif mengatasi masalah penyaluran elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran.

“Karena KTP itu kan tidak memberikan informasi apapun, apakah dia berhak menerima subsidi atau tidak,” kata dia.

Karyawan membongkar muat tabung gas LPG 3 kg di sebuah agen di Mampang Prapatan. Foto: Subur Atmamihardja/Antara Foto

Jika yang akan dimanfaatkan adalah sistem MyPertamina, permasalahan menurut dia malah akan semakin kompleks. Pasalnya untuk penyaluran BBM saja platform MyPertamina menurut Fahmy tidak efektif sama sekali.

“Apalagi ditambah elpiji 3 kilogram,” lanjutnya.

Karena itu, keputusan pemerintah untuk menggunakan data P3KE sudah cukup tepat. Pemerintah menurut dia sebenarnya juga bisa menggunakan data kemiskinan yang dimiliki Kementerian Sosial maupun yang tersedia di Kantor Wapres, yang sebelumnya juga digunakan untuk menyalurkan subsidi sebelum kenaikan BBM.

“Itu saja digunakan, maka yang berhak memperoleh atau membeli elpiji 3 kilogram ya yang namanya tercatat di data tersebut,” kata dia.

Mekanismenya bisa melalui berbagai cara. Misalnya orang yang masuk ke dalam data tersebut bisa diberi kartu yang di dalamnya terdapat barcode untuk pembelian elpiji dengan harga subsidi. Dengan begitu, maka potensi kecurangan dalam pembelian elpiji 3 kilogram juga bisa diantisipasi.

“Kalau dia tidak punya kartu itu, dia bisa beli elpiji 3 kilogram tapi dengan harga keekonomian, bukan harga subsidi, sama dengan harga elpiji yang 12 kilogram,” kata Fahmy Radhi.