Pengadaan Mobil Mewah Bupati Donggala Diduga Tanpa Persetujuan DPRD

Mekanisme pengadaan mobil mewah jenis Toyota Alphard pelat DN 1 B yang kini digunakan Bupati Donggala, Kasman Lassa, menuai polemik.

DPRD Kabupaten Donggala menilai, pengadaan mobil senilai Rp 1,15 miliar di awal tahun 2019 itu tidak melalui pembahasan anggaran di dewan, sementara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengeklaim sudah sesuai prosedur.

Kepala Bidang Aset DPKAD Donggala, Fikri, mengakui jika pembelian mobil mewah Toyota Alphard itu sudah sesuai mekanisme penganggaran karena melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Donggala, saat dihubungi Sabtu (16/3).

"Sesuai mekanisme, Pak. Seluruh belanja APBD melalui pembahasan DPRD," kata Fikri menjawab PaluPoso melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/3).

Bahkan, Fikri membantah jika mobil Toyota Alphard itu tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Donggala.

"Sumber dana pembelian kendaraan dari APBD tahun anggaran 2019, Pak," ujarnya.

Dua orang ASN Donggala berswafoto di depan mobil baru Alphard Bupati Donggala DN 1 B. Foto: Istimewa

Pengakuan Kepala Bidang Aset DPKAD Donggala bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Donggala, Abd Rasyid.

Politisi PKS ini menyatakan, kalau pembelian mobil Alphard tidak melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Donggala.

"Kami hanya menyetujui pembelian mobil Dinas Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Donggala yang kena likuefaksi," kata Rasyid.

Rasyid menambahkan, DPRD Donggala telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mengundang instansi terkait mengenai pengadaan mobil mewah tersebut. Namun hingga saat ini agenda rapat dengar pendapat tersebut tak pernah terealisasi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Donggala, Asegaf, dihubungi namun belum berkomentar kapan jadwal rapat dengar pendapat itu akan dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, pembelian mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,15 miliar di awal tahun 2019 menjadi saorotan tajam masyarakat Donggala, Sulawesi Tengah. Daerah yang baru saja dilanda bencana gempa bumi bersama Kota Palu dan Kabupaten Sigi, masih dalam kondisi pemulihan bencana.

Belum lagi indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Donggala yang relatif rendah. Menurut laporan BPS, IPM Kabupaten Donggala pada 2017 tercatat pertumbuhan IPM nya terendah di Sulawesi Tengah, yakni hanya 0,24 poin atau 0,37 persen.

Bahkan, kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Kasman Lassa itu, termasuk daerah yang tergolong tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak bersih pada 2017, yakni sebesar 52,39 persen.

Dua orang warga saat berswafoto di mobil baru Alphard Bupati Donggala yang berpelat nomor polisi DN 9999 KL (Kasman Lassa). Foto: Istimewa

TIM