Pemda Sulteng Akan Serahkan Aset Wisata FDP ke Pemkab Poso

Tampak bangunan di lokasi Festival Danau Poso yang terletak di kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terlihat ditumbuhi rerumputan dan tidak terawat. Foto: Deddy/PaluPoso

Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah dalam waktu dekat ini akan menyerahkan aset pariwisata di lokasi Anjungan Festival Danau Poso (FDP) di kota Tentena, Kabupaten Poso, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Rencana tersebut sudah disetujui oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

"Dalam waktu dekat aset wisata di lokasi Anjungan FDP ini akan kami serahkan kepada Pemkab Poso. Agar mereka melakukan pemeliharaan terhadap sarana pariwisata ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulteng, I Nyoman Sriadijaya, Kamis (21/1).

Rencana ini kata I Nyoman, pernah diutarakan pihak Dinas Pariwisata ke Bupati Poso. Saat itu, Bupati Poso mengakui belum memiliki anggaran untuk dana pemeliharaan.

Sebelum aset dan bangunan FDP itu diserahkan ke Pemkab Poso kata I Nyoman, Dinas Pariwisata Sulteng akan memusnahkan bangunan kayu yang telah berumur sekitar dua puluh tahunan itu. Selanjutnya, akan diganti dengan pembangunan sarana kolam renang dan tempat pentas budaya agar ada iven-iven budaya dipentaskan di tepi Danau Poso yang sejuk ini.

"Tahun ini kemungkinan kami akan membangun kolam renang untuk sarana tempat pentas seni. Agar aset yang sebagiannya telah direnovasi ini dapat digunakan dan tidak mubasir. Saya sangat setuju jika lokasi ini diserahkan ke Pemda Poso agar pemeliharaannya terjamin," katanya.

Sarana Pariwisata di loksi FDP yang sedang dibangun oleh Pemprov Sulteng melalui Dinas Pariwisata. Foto: Deddy/PaluPoso

Sementara mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, Rudy Rompas, mengaku merasa heran jika pihak Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng, yang sebelumnya getol mempertahankan aset FDP tersebut tetap menjadi aset mereka, kini tiba-tiba akan menyerahkannya ke Pemkab Poso.

“Kenapa sekarang tiba-tiba setuju untuk diserahkan ke Poso ada apa,” kata Rudy dihubungi melalui telepon, Kamis (21/1).

Ia mengungkapkan, ketika dirinya menjabat Kadis Pariwisata Poso, pernah mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi agar aset itu diserahkan ke Pemkab Poso. Namun, oknum pejabat di Dinas Pariwisata Sulteng tetap pertahankan lokasi itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Ia menduga karena saat itu pihak Kementerian terkait masih mengucurkan dana pemeliharaan untuk aset dan bangunan di lokasi FDP itu.

“Sedangkan, coba ditelusuri pembangunan sarana fisiknya hanya seperti itu. Padahal, jika aset FDP tersebut diserahkan ke Poso akan meningkatkan PAD daerah ini," kata Rudy. ** (Deddy)