Pidato yang Dinilai Provokasi Warga NTT dan Bantahan Victor Laiskodat

Politisi Nasdem, Victor Laiskodat (Foto: Youtube MUTIARA KATA PENUH MAKNA)

Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Laiskodat, di Kupang NTT, menuai polemik. Ada kalimat 'kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh' yang disampaikannya sebagai sikap protes khilafah, dianggap provokatif.

Bagaimana yang terjadi?

kumparan (kumparan.com), mendapati isu itu ramai pertama kali dari akun Twitter @panca66 yang menuliskan: 'Victor Laiskodat (Nasdem) memprovokasi warga NTT dgn statemen menyesatkan Gerindra, Demokrat, PKS, PAN adalah partai pendukung khilafah'.

Namun video itu hanya berdurasi 0.45 detik, bukan pidato utuh. Turut diposting juga tanggapan politikus Partai Demokrat, Benny Harman, yang juga satu daerah pemilihan dengan Victor di Nusa Tenggara Timur (NTT), atas pidato Victor.

Isi penggalan pidato dalam video itu sebagai berikut:

Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi, tetapi orang Timur yang semua itu berarti tunggu nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh (warga tertawa). Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk.. Perppu Nomor 2 tahun 2017. (selanjutnya percakapan dengan warga).

Benny Harman lalu menerbitkan rilis berjudul 'Tuduhan Tak Berdasar dan Keji' yang berisi pernyataan mengecam pidato Victor. (Baca: PD Protes Pidato Politikus Nasdem yang Dinilai Provokasi Warga NTT).

Lalu muncul video versi agak panjang berdurasi 02.06 menit yang diposting politikus PAN Azis Subekti dan diretweet @panca66. Berikut video dimaksud:

Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau di negara NKRI, dong mau ganti dengan nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti ... NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran, intoleran itu ... intoleran. Yang dong suka orang lain, dong .. suka .... agama lain .... suku ... bangsa ... Ini catat baik-baik, yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR, yang dari partai tadi tersebut, kalau tusuk tertusuk tumbuh untuk sampeyan pilih itu, maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah. Mangerti negara khilafah? Semua wajib solat. ... lagi di gereja, mangerti? Mangerti? Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat.

Saya tidak provokasi, tetapi orang Timur yang semua itu berarti tunggu nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh (warga tertawa). Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk Perppu Nomor 2 tahun 2017. (Dialog dengan warga).

Victor Laiskodat (Foto: Twitter/@Victorlaiskodat)

Video berdurasi 02.06 menit itu juga muncul di Youtube. Namun belum ada video utuh pidato Victor Laiskodat di NTT. Meski begitu, pidato itu menuai kecaman lebih luas yang tidak hanya dari Demokrat, tapi juga partai lain yang dianggap menolak Perppu Ormas, yaitu PAN, PKS dan Gerindra sebagaimana disampaikan Victor.

"Pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkis yang membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan dapat merusak tradisi demokrasi," ucap Waketum PAN Viva Yoga kepada kumparan, Jumat (4/8).

"Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horisontal di masyarakat," imbuh Viva yang mengaku hanya melihat video yang berdurasi 02.06 menit itu.

Fraksi Gerindra bahkan berencana melaporkan Victor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sementara PKS akan melaporkannya ke polisi.

Respons Victor dan Nasdem

Saat dikonfirmasi kumparan Kamis (3/8) kemarin, Victor menyampaikan bahwa dia tidak bermaksud untuk memprovokasi warga NTT, apalagi mengajak mereka untuk membunuh. "Enggak ada, enggak ada itu," ucap Victor kepada kumparan, Kamis (3/8).

Victor mempertanyakan sumber pidatonya yang membuat partai-partai protes. Menurutnya, mereka tidak menyimak pidato secara utuh. Karena yang dimaksud Victor pada intinya bahwa ormas anti-Pancasila sebagaimana diatur Perppu, tidak boleh berdiri di Indonesia.

"Saya menyoroti partai yang menginginkan adanya ormas anti-Pancasila. Enggak ada urusan bunuh bunuh seperti PKI. Kalau (disebut ormas anti-Pancasila) tidak layak hidup di Indonesia mungkin," tutur Ketua Fraksi Nasdem itu.

"Silakan saja mereka (protes) kalau ada rekamannya. Biarin aja," tegas Victor.

Victor Laiskodat (Foto: www.fraksinasdem.org)

Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Manik, juga sudah mengklarifikasi kemarin, bahwa pidato rekannya itu hanyalah kelakar. Bukan provokasi apalagi ajakan bunuh membunuh dan mengumpamakannya dengan kasus PKI.

"Apa yang disampaikan Victor itu tidak memprovokasi. Mana ada dia menyebut Demokrat, PAN, PKS,Gerindra? Itu kan dia cuma dalam konteks bercanda menyebut Gerindra yang tak setuju Perpuu Ormas," ucap Irma, Kamis (3/8) kemarin.

"(Soal eksekusi) itu konteksnya bukan saat ini, tapi konteks PKI. Jadi enggak ada hubunganya sama kondisi saat ini. Sudahlah tidak usah dibesar-besarkan," tegasnya.

Baca juga tanggapan Ketua DPP Nasdem Johnny G. Plate. Baca: Penjelasan Nasdem atas Pidato Victor Laiskodat di NTT

Tapi meski sudah diklarifikasi oleh Victor dan Nasdem, isu ini terus bergulir dan menjadi bahasan serius Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN.

Untuk diketahui, Perppu Ormas sudah diterbitkan Presiden Jokowi dan akan segera dibahas di DPR. Buntut Perppu ini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena dianggap anti-Pancasila dengan bercita-cita mendirikan khilafah atau mengganti dasar negara dengan ajaran agama.