AALCO Forum Negara Asia Afrika Bahas Kebijakan Hukum Internasional di Global

Menkum HAM, Yasonna H. Laoly bersama Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar. (Foto: Kemenkumham)

Jakarta–Asian–Africa Legal Consultative Organization (AALCO) adalah organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika dalam berbagai bidang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional.

“Dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global,” jelasnya di depan para duta besar negara anggota AALCO, Senin 2 Oktober 2023.

“AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia–Afrika,” tambahnya lagi.

AALCO merupakan hasil dari KTT Asia–Afrika digelar di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya pada berbagai bidang.

Seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain. Tahun ini, The 61st AALCO Annual Session berlangsung di Bali pada 16–20 Oktober 2023.

Beberapa agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session. Antara lain, isu-isu terkait pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing.

Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Terorganisir

Indonesia mengajukan concept note untuk mengategorikan illegal fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara.

Pasalnya, selama ini isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.

Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar.

Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan Senegal negara anggota AALCO.

“Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing. Kami mengajak negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional," ujar Yasonna Laoly.

AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerjasama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus,” tambahnya.

Selain itu,  The 61st AALCO Annual Session juga diisi beberapa diskusi lainnya antara lain Business and Investment Forum, Asset Recovery, International Humanitarian Law, dan Hague Conference on Private International Law.  Serta adanya diskusi panel menghadirkan pembicara ahli dari dalam dan luar negeri.

“Berbagai pembahasan di sidang sesi tahunan. Kami harapkan bisa menghasilkan rekomendasi konkrit dibawa dalam dialog di tingkat global bersama dengan organisasi lain. Seperti PBB atau badan dunia lainnya,” jelasnya.

Yos