Pasien Ditolak Rumah Sakit di Minahasa, Begini Reaksi DPRD Sulawesi Utara

Ilustrasi surat sakit. Foto: jannoon028/Shutterstock

MINAHASA - Viral di media sosial aksi penolakan pasien rujukan oleh petugas medis yang diduga dari Rumah Sakit Umum Noongan Minahasa. Video viral itu memperlihatkan seorang keluarga pasien yang menanyakan mengapa mereka tak mau menerima pasien yang dalam kondisi memerlukan penanganan medis segera.

Tak hanya itu, ada juga bagian dalam video itu yang menunjukkan dua orang pegawai pria rumah sakit milik pemerintah itu mengusir keluarga pasien yang sebelumnya beradu argumen dengan para perawat terkait pelayanan di rumah sakit tersebut.

Dalam video itu, keluarga pasien menyesalkan sikap dari para tenaga medis di rumah sakit tersebut, karena tak mementingkan atau mendahulukan pelayanan kepada pasien dengan berbagai alasan termasuk mengaku jika kondisi rumah sakit dalam kondisi penuh.

Hal ini memantik reaksi keras dari DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Careigh N Runtu meminta kepada pemerintah untuk serius dalam penanganan hal itu. Dikatakannya, rumah sakit Noongan adalah milik pemerintah dan harusnya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakan Careig, jika alasan kapasitas rumah sakit sudah penuh, harusnya ada jalan keluar atau solusi yang diberikan, seperti menangani pasien terlebih dahulu sebelum merujuk ke rumah sakit lain. Anehnya menurut Careig, pasien justru langsung diusir tanpa penanganan.

"Bagaimana bisa rumah sakit tak memberikan penanganan dan langsung menolak pasien. Ini benar-benar luar biasa kejadiannya," kata Careig.

"Untuk itu, permasalahan ini adalah tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) RSU Noongan selaku pimpinan di Rumah Sakit Rujukan Regional Provinsi Sulawesi Utara itu.”

Lanjut dikatakan Politisi Golkar ini, pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam persoalan itu, terutama oknum-oknum di RSU Noongan yang mengusir keluarga pasien.

“Persoalan ini jadi preseden buruk program Operasi Daerah Selesaikan Kesehatan atau ODSK. Ini masalah penting dan harus diselesaikan. Harus ditindak tegas, kalau perlu harus diberhentikan,” ujarnya kembali.

Senada disampaikan Brayen Waworuntu. Politisi NasDem ini meminta kepada Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Kepala UPTD RSUD Noongan. Menurutnya, hal ini menjadi aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan Minahasa.

"Perlu tindakan nyata agar ke depan tidak ada lagi hal-hal serupa terjadi," ujar Brayen kembali.

febry kodongan