DPRD Sitaro Temukan Distribusi BLT Kompensasi BBM Masih Berpolemik

Konten Media Partner
5 April 2023 5:10 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kegiatan Rapat Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro terkait LKPJ Tahun Anggaran 2022 di Kantor Kecamatan Siau Barat.
zoom-in-whitePerbesar
Kegiatan Rapat Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro terkait LKPJ Tahun Anggaran 2022 di Kantor Kecamatan Siau Barat.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
SITARO - Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022, menemukan persoalan distribusi BLT kompensasi kenaikan BBM yang menimbulkan polemik.
ADVERTISEMENT
Pada rapat yang digelar di kantor Kecamatan Siau Barat, pansus mendapatkan laporan dari warga di Pulau Makalehi yang menyebutkan jika mereka tak menerima BLT tersebut, padahal menganggap masuk kriteria sebagai seorang penerima.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Pansus, Heddy W Janis mengingatkan para kapitalau (sebutan kepala desa) agar memperhatikan proses distribusi bantuan termasuk melakukan pendataan yang benar-benar akurat sehingga tidak ada yang dirugikan.
Heddy yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sitaro itu menyebutkan jika BLT yang merupakan kompensasi kenaikan harga BBM memiliki esensi untuk membantu warga dan bukan justru menimbulkan polemik di tengah warga.
"Maka dari itu proses pendataan hingga distribusi harus menjadi perhatian penting, karena Pemerintah Kampung itu ujung tombak dari Pemerintah Daerah," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Ketua DPRD Sitaro, Djon P Janis menjelaskan jika proses penyaluran bantuan BLT BMM bagi warga di Pulau Makalehi diarahkan untuk warga yang memang benar-benar berprofesi sebagai nelayan.
Sehingga pada prosesnya Pemerintah Kampung perlu melakukan validasi secara mendetail, dengan penyaluran bantuan diserahkan kepada mereka yang memang hanya bergantung hidupnya pada kegiatan melaut.
Bendahara Umum DPC PDI Perjuangan Sitaro ini menambahkan jika solusinya adalah kapitalau diminta melakukan pendataan kembali, karena harus diakui rata-rata penduduk di Pulau Makalehi berprofesi sebagai nelayan.
"Yang didata haruslah mereka yang benar-benar sebagai nelayan. Hal ini dimaksud agar bantuan lebih fokus pada sasarannya," ujarnya kembali.
Adapun pada kegiatan itu turut dihadiri sejumlah anggota pansus, Sekretaris DPRD Masri Kasehung, Camat Siau Barat Buyung Manganguane, para kapitalau dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
franky salindeho