Presiden Jokowi Kunjungi Afrika, Indonesia Dapat Apa?

Presiden Jokowi Bersiap Menuju Afrika. Sumber Gambar: BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan bersejarah ke negara-negara Afrika pada 21-24 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kenya, Tanzania, Mozambique, dan Afrika Selatan untuk menghadiri undangan KTT BRICS.

Hal menarik dari kunjungan Presiden Jokowi ke negara-negara Afrika adalah upaya Indonesia untuk mengembalikan Spirit of Bandung, menekankan kerja sama Global South, dan saling menguatkan sesama negara berkembang.

Sebelumnya, Afrika merupakan salah satu prioritas Politik Luar Negeri Indonesia yang diimplementasikan melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Insfrastructure Dialogue. Sejarah hubungan Indonesia dengan Afrika sendiri telah berlangsung sejak masa kebangkitan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi negara-negara Asia dan Afrika, yang berujung pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Hubungan yang bersifat politik ini telah terjalin sejak lama, namun belum adanya spill over kerja sama pada bidang ekonomi dan perdagangan. Padahal Indonesia mampu untuk menjadikan Afrika sebagai mitra perdagangan yang saling menguntungkan.

Mungkin saja dulu masih terdapat anggapan bahwa Afrika adalah benua miskin dan terbelakang. Namun, saat ini rerata pertumbuhan ekonomi negara-negara Afrika telah mencapai 4-9% sejak tahun 2010-2019. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang konsisten meningkat berada di Afrika Timur, seperti Ethiopia, Rwanda, Tanzania, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Mozambique, dan Zambia.

Dengan dinamika politik dan ekonomi global, Bank Dunia memprediksi rata-rata pertumbuhan di seluruh negara Afrika, termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang konsisten akan ikut terkoreksi. Banyak negara-negara Afrika yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan agrikultur akan dengan mudah terdampak gonjang-ganjing perekonomian global.

Sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke empat negara Afrika, didahului oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan telah berupaya menjalin relasi dengan negara-negara Afrika untuk menyiapkan kerja sama ekonomi saat mengikuti acara World Economic Forum.

Ekspansi Investasi dan Perdagangan Indonesia ke Pasar Non Tradisional

Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden Kenya. Sumber gambar: BPMI Setpres

Dengan kehadiran Presiden Jokowi ke empat negara Afrika ini diharapkan dapat membuka pasar baru bagi crude palm oil (CPO). Di mana Indonesia masih memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Tak hanya itu, negara-negara Afrika membutuhkan sabun, garmen/tekstil, footware, sabun, minyak dan gas, dan pertambangan, di mana Indonesia siap untuk berinvestasi, mengekspor, bahkan merelokasi pabrik garmen ke Afrika.

Hambatan dari hubungan perdagangan Indonesia dengan empat negara Afrika tersebut adalah masalah tarif. Presiden Jokowi menginisiasi untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kerja sama penurunan tarif melalui Preferential Tariff Agreement, Bilateral Investment Treaty atau secara signifikan membentuk Comprehesive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Sebagai dasar kerja sama yang saling menguntungkan, Kenya yang memiliki Pelabuhan Mombasa dapat dijadikan sebagai salah satu hub perdagangan Indonesia ke negara-negara Afrika.

Terlebih Kenya juga memiliki Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat (AS) sehingga hal ini akan memudahkan Indonesia untuk mengirim barang ke AS. Sedangkan Kenya membutuhkan tekstil, farmasi yang akan disediakan oleh Biofarma, oil refinery dan geothermal yang dapat disediakan oleh PT Pertamina.

Menteri Luhut juga mengungkapkan bahwa menyelesaikan masalah harga daging yang mahal, Indonesia akan mengimpor daging dari Kenya sehingga dapat melakukan diferensiasi impor dari Australia. Bahwa inti dari kerja sama Indonesia dengan empat negara Afrika adalah upaya win-win untuk melengkapi kepentingan nasional masing-masing.

Sikap Indonesia Mengenai BRICS

Presiden Jokowi menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan. Sumber gambar: BPMI Setpres

BRICS adalah adalah organisasi internasional yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), dan Afrika Selatan, yang melakukan pertama high-level-meetings pada Juni 2009 di Rusia. BRICS hingga saat ini telah mewakili hampir seperempat wilayah dunia dan setengah populasi global.

Secara ekonomi, BRICS. Pada KTT Ke-15 BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan yang diselenggarakan pada 24 Agustus 2023 terdapat beberapa negara yang telah menyampaikan surat Expression of Interest untuk bergabung dengan BRICS.

Sejak 1 Januari 2024, keanggotaan BRICS akan bertambah menjadi Arab Saudi, Argentina, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang tetap mempertahankan posisinya menjadi pengamat di BRICS.

Presiden Jokowi diundang dalam KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, sebagai Presiden Indonesia dan Ketua ASEAN. Posisi strategis Indonesia secara ekonomi dan geopolitik memberikan daya tarik yang besar untuk “diajak” bergabung dengan BRICS.

Sesuai dengan amanat konstitusi Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif, Indonesia masih tetap mempertahankan statusnya sebagai pengamat dalam BRICS. Hal ini dimaksudkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar Indonesia tidak terjebak dalam “against other”.

Ilustrasi BRICS Summit. Foto: Shutterstock

Pertimbangan ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan siapa pun namun Indonesia tidak dapat didikte. Namun, Indonesia tetap mengkaji secara komprehensif langkah untuk bergabung dengan BRICS.

Alasan ini memperkuat bahwa Indonesia masih mempertahankan prinsip Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif. Apalagi secara de facto, keberadaan BRICS dalam panggung internasional merupakan challenger bagi dominasi barat.

Secara ekstrem negara-negara BRICS telah mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dan lebih banyak menggunakan mata uang lokal. Dengan adanya konflik Rusia-Ukraina juga membangun sentimen negative atas hipokrasi barat dan NATO dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut.

Jika Indonesia bergabung dalam BRICS dapat dipandang politis dan tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Mengapa dianggap politis? Karena jika terdapat hal-hal politis dalam BRICS yang terdampak dari konflik Rusia-Ukraina dan berpengaruh setidaknya dalam menentukan sikap Indonesia di dunia internasional.

Alasan rasional lainnya adalah secara diplomatik Indonesia memiliki hubungan bilateral dan multilateral yang baik dengan negara-negara BRICS.