Dibalik Pesan Bahasa Pragmatis “Kepak Sayap Kebhinekaan Puan Maharani”

Dibalik Pesan Bahasa Pragmatis “Kepak Sayap Kebhinekaan Puan Maharani” (foto: twitter.com)

Beberapa bulan terakhir ini masyarakat dibuat terheran-heran dengan banyaknya baliho besar dari ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di jalan-jalan besar. Baliho-baliho tersebut diisi dengan foto besar beliau bertuliskan kalimat “Kepak Sayap Kebinekaan”. Hal ini sempat menimbulkan polemik pro dan kontra di telinga masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa baliho tersebut mengandung makna tersirat dari sesuatu yang menarik simpati menjelang pilpres, promosi meningkatkan elektabilitas pribadi dan parpol yang dominan di Indonesia hingga tanggapan nyinyir seperti minta disembah, diperhatikan, sampai dengan diagungkan bagaikan “ratu” DPR. Ini menegaskan bahwa kenyataan di lapanganlah yang akhirnya bersuara dan berhak menilai dari kalimat-kalimat para penguasa di negeri ini.

Namun, terlepas dari pro dan kontra pendapat-pendapat tersebut, ada hal yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam dari kata-kata tersebut secara bahasa pragmatik. Pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana cara konteks mempengaruhi cara kita menafsirkan kalimat. Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari tentang ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu dengan memperhatikan konteks tertentu (Tarigan, 2003). “Kepak Sayap Kebhinekaan” secara bahasa pragmatik memiliki unsur ilokusi. Yaitu tindak tutur untuk melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu pula. Tindak tutur ini dapat dikatakan sebagai the act of doing something (Rahardi, 2005). Lebih khusus lagi disebut ilokusi asertif yang memiliki maksud bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan tersebut.

Pertama, kebenaran yang dimaksud dalam kalimat “Kepak Sayap Kebhinekaan”adalah menyatakan bahwa nilai-nilai keberagaman dan kebudayaan rakyat Indonesia sudah tertuang dalam butir-butir pancasila yang tercipta sejak dahulu kala ketika negara ini dipimpin oleh Bapak Proklamator, yaitu kakeknya sendiri Soekarno. Butir pancasila yang berjumlah lima ini merupakan aplikasi dari rasa kebhinekaan tersebut. Selain itu, dalam lambang negara kita yaitu burung garuda memiliki sayap yang membentang luas, maksudnya kita harus siap terbang ke angkasa menyusul negara-negara lain yang sudah maju dalam segala aspek kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan menyatakan adanya dinamika dan semangat juang untuk selalu menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

Kedua, kalimat tersebut juga bisa berarti menyarankan kepada semua rakyat Indonesia agar selalu menjunjung tinggi rasa kebhinekaan dan persatuan Indonesia di segala situasi baik senang ataupun sedih. Apalagi di masa-masa kritis seperti pandemi sekarang ini, semua segi kehidupan pastinya terdampak dalam kesedihan dan keprihatinan. Rasa gotong-royong yang merupakan ciri khas kebudayaan kita sudah seharusnya tertanam di masing-masing warganya.

Hindarilah perpecahan dan perceraian antar suku, ras, golongan dan ambisi kepentingan pribadi yang menyengsarakan rakyat. Akar persatuan yang sudah tertanam dari sejak zaman penjajahan Jepang dan Belanda selayaknya bisa dipupuk kembali untuk mengatasi problematika yang dialami negara dalam mengatasi pandemi sekarang ini, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan. Tidak usah saling menyalahkan pemerintah dan kondisi negara kita, mari bertanding tangan wujudkan rasa kebhinekaan dalam hati kita. Maka, jika ini bisa terwujud seharusnya kita akan bisa terbang lebih tinggi melewati masa-masa sulit dari segala macam musibah.

Jadi, dengan adanya bahasa pragmatik ini paling tidak bisa membantu masyarakat dalam menafsirkan maksud kalimat atau tuturan yang banyak bertebaran di baliho-baliho yang ada di pinggir jalan. Ambil pesan positifnya, buanglah pesan negatifnya. Dengan memahami bahasa pragmatik kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih tepat dan jelas serta bisa mengetahui informasi penting yang terkandung di dalamnya.

Di sisi lain, mengingat pentingnya media informasi berupa baliho tersebut, hendaknya ketika akan membuat media baliho isinya adalah kalimat-kalimat postif, santun, dan jauh dari provokatif. Sehingga dapat membangkitkan selera rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan tidak lagi salah tangkap dalam menafsirkan kalimat tersebut.

M. Lukman Leksono, S.Pd., M.Pd. (Dosen Bahasa Indonesia IT Telkom Purwokerto)