Walikota Sebut Pemerintah Pusat Lamban Bangun Terminal di Padang

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri peringatan HUT Kota Padang ke-350 (Foto: Humas Pemko Padang)

Langkan.id, Padang - Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah sebut pemerintah pusat lamban dalam menindaklanjuti rencana pembangunan terminal tipe A yang akan dibangun di kawasan Anak Air, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Selain itu, persoalan pembangunan terminal tersebut juga terkendala proses pembebasan lahan.

Dikatakan Mahyeldi, pembangunan terminal tipe A di Kota Padang, bukan lagi kewenangan Pemerintah Kota (Pemko), sudah sepenuhnya diserahkan ke pemerintah pusat.

“Kita (Pemko Padang-red) sudah menyerahkan lahan seluas 2,5 hektar. Kewenangan pembangunan ini ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya usai menghadiri Festival Pawai Telong-telong dalam memperingari Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Padang ke-350 di Kawasan Danau Cimpago, Padang, Selasa (6/8) malam.

Lambannya pemerintah pusat dalam rencana pembangunan tipe A di Kota Padang, Mahyeldi mengaku sudah mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk ambil alih. Namun, tidak bisa, karena proses pembangunan sudah tercantum dalan undang-undang.

“2018 lalu, saya sudah sampaikan kepada salah seorang direktur di kementerian, kalau pusat tidak mampu, serahkan saja ke kami (Pemko Padang-red). Biar kita yang bangun, karena kita merasa penting dan merasa urgent dengan keberadaan terminal tersebut,” jelasnya.

Namun, karena undang-undang yang menyatakan bahwa pembangunan terminal itu kewenagan pusat, bagaimana lagi. “Aset tanah kita diminta untuk menyerahkan, ya kita serahkan,” ucapnya.

Hingga saat ini, kata Mahyeldi, proses pembangunan hanya menunggu keseriusan pemerintah pusat.

Dia meminta, jika pemerintah pusat tidak serius dan hanya memperlamban pembangunan, serahkan saja proses pembangunan itu ke Pemko Padang. “Kami akan bangun,” katanya.

2018 lalu, menuurt Mahyeldi, Pemko Padang sudah mendapat dana sebesar Rp7,5 miliar. Begitu juga tahun 2019, anggaran sudah masuk untuk proses pembangunan fisik jalan. Namun, pembebasan lahan untuk jalan belum sepenuhnya terlaksana, baru bisa dilaksanakan seluas lima hektar.

“Insyaallah akhir 2019 akan ada perubahan, mulai kita buat perencananya. Untuk jalan, insyaallah tahun 2020 nanti, lahan bisa kita bebaskan. Mudah-mudahan diwaktu yang sama, pembangunan terminal juga dimulai,” ucapnya.

Menurut Mahyeldi, seharusnya pembangunan terminal tidak harus menunggu pembangunan akses jalan. Namun, ia tidak mengetahui alasan kenapa pemerintah pusat mensyaratkan hal tersebut.

“Ini yang membuat proses pembangunan terminal terlambat,” ungkap orang nomor satu di Kota Padang tersebut. (Irwanda)