UNAIDS Rilis Laporan Hari AIDS Sedunia 2023, Tegaskan Pentingnya Komunitas

Ilustrasi HIV AIDS. Foto: fizkes/Shutterstock

Pada 1 Desember setiap tahunnya, dunia memperingati World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia. Hari ini sangat penting untuk menegaskan kembali dukungan untuk orang-orang dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdekatan dengan peringatan ini, UNAIDS—aksi global pengentasan HIV dan AIDS di bawah PBB—turut meluncurkan laporan terbaru mereka.

Di laporan Hari AIDS Sedunia tahun ini, UNAIDS menyorot pentingnya dukungan terhadap komunitas-komunitas masyarakat sebagai garda depan pengentasan epidemi AIDS. Kepemimpinan komunitas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan terhadap ODHIV menjadi hal yang krusial dalam pengendalian epidemi ini, menurut Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima.

“Komunitas memainkan peranan penting dalam menghubungkan orang-orang dengan layanan HIV dan dalam menggapai populasi kunci yang paling terdampak HIV dengan layanan kesehatan, HIV, dan layanan dukungan,” ucap Winnie, sebagaimana dikutip dari laporan UNAIDS bertajuk Let Communities Lead.

“Inovasi dan tekad komunitas-komunitas mampu meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan. Komunitas telah membangun gerakan inspiratif untuk perubahan. Komunitas adalah pahlawan luar biasa dalam respons terhadap AIDS,” lanjutnya.

Pada konferensi peluncuran laporan 2023 World AIDS Day Asia Pasifik, Direktur Kawasan UNAIDS Asia, Pasifik, Eropa Timur dan Afrika Tengah, Eamonn Murphy, menegaskan hal yang sama.

“Organisasi yang dipimpin oleh komunitas dapat memberikan hasil yang tidak bisa dicapai entitas lainnya. Kepemimpinan mereka sangat krusial dalam mencapai orang-orang yang tertinggal. Negara-negara yang telah mencapai peningkatan dan dampak terbesar dalam merespons epidemi HIV adalah negara-negara yang telah bekerja sama dengan komunitas,” ucap Eamonn Murphy pada Kamis (30/11).

Meski begitu, ternyata masih banyak badan pemerintahan yang belum menyadari pentingnya peran komunitas dalam merespons HIV dan AIDS. Menurut laporan UNAIDS, justru masih banyak komunitas yang dihadapkan dengan tantangan seperti kekurangan sumber daya, kurang diakui, dan bahkan diserang.

Ilustrasi pita merah sebagai simbol untuk memerangi HIV dan AIDS. Foto: 4 PM production/Shutterstock

Menetapkan target untuk mengentaskan epidemi HIV

UNAIDS telah menetapkan target HIV 2025 lewat strategi 10-10-10 dan 95-95-95. Target ini meliputi kurang dari 10 persen ODHIV dan populasi kunci mengalami stigma dan diskriminasi; kurang dari 10 persen ODHIV, perempuan dan anak, serta populasi kunci mengalami ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender; dan kurang dari 10 persen negara yang memiliki kebijakan hukuman terhadap ODHIV dan populasi kunci.

Populasi kunci didefinisikan sebagai pekerja seks, laki-laki homoseksual, laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama (MSM), transgender, orang yang menggunakan napza suntik, hingga tahanan penjara.

Sementara itu, strategi 95-95-95 meliputi 95 persen orang berisiko HIV melakukan pencegahan terkombinasi; 95 persen tes HIV, perawatan, dan penekanan virus (viral suppression) pada orang dewasa dan anak-anak; 95 persen perempuan mendapatkan akses mudah terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual; 95 persen pencakupan layanan untuk mengentaskan penularan secara vertikal (ibu ke anak); 90 persen ODHIV memperoleh perawatan pencegahan TB; dan 90 persen ODHIV dan orang berisiko memiliki akses terhadap layanan kesehatan terintegrasi.

Dengan adanya target ini, UNAIDS berharap dapat mencapai tujuan 2030 bebas AIDS.

Peran komunitas masyarakat dalam mengentaskan HIV dan AIDS

Dalam laporan UNAIDS dijelaskan bahwa kepemimpinan komunitas dapat menyediakan layanan kesehatan seksual, reproduksi, dan HIV serta layanan hak yang mudah diakses oleh ODHIV dan populasi kunci. Layanan yang disediakan komunitas juga didasari oleh kebutuhan mereka yang membutuhkan sehingga mampu mencapai orang-orang yang paling termarginalisasi.

Itulah mengapa, rintangan yang menahan kepemimpinan komunitas harus dihilangkan; potensi komunitas dalam merespons HIV dan AIDS harus dibuka lebar. Caranya? UNAIDS mengatakan, pemerintah negara, pendonor, dan para stakeholder harus memberikan akses kepada komunitas.

Menurut UNAIDS, organisasi komunitas untuk merespons HIV dan AIDS harus diberikan pendanaan dan sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari memberikan pendanaan untuk membangun institusi yang berkelanjutan hingga menghilangkan alur yang kompleks dalam proses pendanaan.

UNAIDS juga menyuarakan agar pemerintah harus memberikan ruang aman untuk komunitas dalam melakukan tugasnya. Kebijakan-kebijakan keras dan hukuman yang berpotensi menghalangi komunitas harus dihilangkan.

“Lewat Deklarasi Politik atas HIV dan AIDS 2021, pemerintah telah berjanji untuk memastikan bahwa organisasi yang dipimpin oleh komunitas akan mampu menyediakan 30 persen layanan tes dan perawatan; 80 persen kegiatan pencegahan HIV; dan 60 persen program untuk mendukung pencapaian societal enabler,” tegas Eamonn.

Societal enablers didefinisikan sebagai respons HIV berdasarkan dengan HAM yang didorong oleh faktor struktural, meliputi komitmen politik dan advokasi, undang-undang, kebijakan, praktik, mobilisasi komunitas, pengurangan stigma, hingga respons lokal untuk mengubah lingkungan risiko.