Produsen Khawatir Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Sulitkan Industri Komponen

23 Maret 2024 14:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pabrik Toyota Indonesia. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Pabrik Toyota Indonesia. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen tahun depan disebut akan sangat memengaruhi iklim industri otomotif. Demikian dikatakan Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam.
ADVERTISEMENT
Manufaktur yang bergantung banyak dengan beragam industri komponen, Bob menyebut, adanya kenaikan PPN dikhawatirkan membuat harga barang menjadi ikut terdongkrak.
"Pengaruhnya nanti akan ke rantai pasok," buka Bob ditemui di Senayan, Jakarta belum lama ini.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan pemangku kebijakan telah menyiapkan rencana dampak yang bertahap dari kenaikan PPN agar terhindar dari gejolak di industri. Supaya dengan skema PPN yang baru bisa memberi manfaat.
Produksi Toyota Yaris Cross di Karawang Plant 2 Foto: Gesit Prayogi/kumparan
"Mitigasi pemerintah diusahakan, yang tadinya berjenjang dibuat final saja. Karena sekarang jadinya berlipat, kalau lihat tetangga kisarannya (PPN) 7-9 persen. Daya saing kita nantinya akan tergerus (bila tak diiringi dengan mitigasi)," jelas Bob.
Beberapa waktu lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberi sinyal tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen tahun depan.
ADVERTISEMENT
Kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam aturan tersebut, tarif PPN bisa naik dari semula 11 persen menjadi 12 persen sebelum 1 Januari tahun 2025.
Airlangga tak menjawab spesifik PPN akan naik, tapi dia memberi kisi-kisi, pemerintah selanjutnya akan melanjutkan program pemerintah saat ini, termasuk regulasi yang disahkan di periode Jokowi.
"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan tentu berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan tetap dilanjutkan. Termasuk kebijakan PPN," kata Airlangga di kantornya dua pekan lalu.
***