Unesa Surabaya Bersikap: Dorong ASN, TNI/Polri, hingga Pejabat Tidak Memihak

Civitas academica Unesa menyampaikan pernyataan sikap mengawal demokrasi, Senin (5/2/2024). Dok: Farusma Okta Verdian/kumparan

Civitas academica Universitas Negeri Surabaya (Unesa) deklarasi pernyataan sikap "Mengawal Demokrasi, Menjaga NKRI".

Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Unesa, Dr. Martadi, serta para guru besar, dosen dan mahasiwa di Unesa, Lidah Wetan, Surabaya, Senin (5/2).

Berikut isi pernyataan sikap civitas academica Unesa Surabaya:

Martadi menyampaikan, pernyataan sikap ini merupakan salah satu bentuk partisipasi akademisi dalam politik di Indonesia.

"Kami sebagai civitas academica yang menjadi moral force untuk keberlangsungan bangsa ini ingin berkontribusi untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik hari ini berkembang. Dan itu kalau dibiarkan akan berpotensi memecah persatuan dan kesatuan, maka tugas kita adalah ikut berkontribusi, ikut memberikan spirit moral agar mengingatkan semua komponen bangsa bahwa pemilu bukan segalanya," ujar Martadi usai membacakan pernyataan sikap civitas academica Unesa, Senin (5/2).

Martadi menjelaskan bahwa pernyataan sikap ini tidak ditujukan kepada salah satu pihak saja, melainkan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan.

"Kami tentu tidak mengarah pada satu pihak tertentu. Kami lebih memberikan pesan kepada siapa pun, kepada pimpinan, pejabat, masyarakat bahwa apa pun pesta demokrasi berjalan kita harus mengawal agar berlangsung dengan aman, damai, jurdil, dan kita semua harus tetap pada koridor-koridor yang etik, koridor-koridor rule, demokrasi yang sehat, sehingga bangsa kita ini tetap bisa utuh, kemudian pemilu melahirkan kebaruan, pemimpin yang membawa bangsa ini ke bangsa Indonesia yang adil dan makmur," ucapnya.

Terkait dengan apakah ada dorongan khusus terhadap Presiden Jokowi, kata dia, pihaknya menegaskan tidak menyerukan kepada salah satu kelompok atau seseorang.

"Kami tidak mengarah, pada satu pihak tertentu. Karena kami harus tetap menjaga objektivitas, menjaga netralitas, karena itu adalah roh dari akademik. Sehingga pasti kalau kita bicara elemen bangsa semuanya akan menjadi bagian di situ. Jadi enggak harus kami menyebut satu pihak tertentu. Tetapi bahwa ketika berbicara elemen bangsa, kemudian pemerintah, ASN, TNI/Polri, maka seluruh elemen itu punya tanggung jawab untuk menjaga netralitas," ujarnya.