Tekan Penyebaran Corona, Pemprov Aceh Diminta Lockdown Lokal Selama 21 Hari
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
ADVERTISEMENT
Permintaan itu berasal dari Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bersama Dewan Profesor dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Unsyiah. Usulan tersebut telah disampaikan dalam bentuk Surat Rekomendasi Penerapan Isolasi Terbatas di Aceh , yang dikirimkan kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada Sabtu (28/3).
Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal, berpendapat penerapan lockdown lokal penting. Musababnya, berdasarkan model matematika yang dilakukan Satgas COVID-19 Unsyiah, virus corona di Aceh akan menyebar dalam kurun waktu 21-22 hari ke depan, jika tak ada langkah tegas.
“Untuk itu dibutuhkan langkah cepat untuk mematikan ruang gerak virus tersebut,” kata Samsul dalam keterangannya, Jumat (28/3).
Samsul menyebut, lockdown lokal harus segera dilakukan agar jumlah kasus positif COVID-19 Aceh tidak terus bertambah. Penyebaran virus dinilai semakin membahayakan, karena terbatasnya pengujian swab dan kurangnya pengawasan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan penanganan Pasien Dalam Pemantauan (PDP).
ADVERTISEMENT
Bila terjadi peningkatan jumlah PDP, kata dia, penanganan medis di Aceh diperkirakan terkendala karena minimnya fasilitas kesehatan, terbatasnya alat proteksi diri (APD) tenaga kesehatan, dan berkurangnya jumlah tenaga kesehatan karena harus mengisolasi diri setelah menangani pasien. Kondisi itu, menurut Samsul, akan semakin mempersulit keadaan dan menjadi ancaman bagi masyarakat.
“Untuk itu, kami mengusulkan Aceh segera diisolasi terbatas sebelum keadaan semakin memburuk. Langkah cepat harus dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19,” ujarnya.
Dalam rekomendasinya, Unsyiah menyampaikan 16 usulan upaya pencegahan yang harus dilakukan Pemprov Aceh agar lockdown lokal dapat berjalan dengan baik. Seperti memberlakukan aturan tegas bagi masyarakat agar mengisolasi diri, menetapkan Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai Koordinator Pelaksana penerapan isolasi.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya melibatkan TNI dan Polri untuk memantau ketat masyarakat hingga ke kampung, menyediakan karantina bagi PDP di seluruh Aceh, pendataan akurat penyebaran ODP dan PDP, melakukan rapid test, hingga menyediakan akomodasi bagi tenaga kesehatan yang melakukan isolasi diri.
“Kita juga menilai penting bagi Pemprov untuk segera menutup jalur masuk ke Aceh baik darat, laut, dan udara dan menghentikan transportasi publik antarkota. Sebab selama ini, kasus positif COVID-19 di Aceh, hampir semuanya memiliki riwayat perjalanan dari luar Aceh. Tentu penutupan ini ada pengecualian, terutama bagi transportasi logistik dan kepentingan medis,” ungkapnya.
Selain itu, Unsyiah juga merekomendasikan untuk menutup seluruh tempat publik seperti lokasi wisata, warung kopi, taman, pasar malam, serta meliburkan kantor pemerintahan dan swasta.
Pemprov Aceh juga diminta melarang bentuk keramaian, termasuk kegiatan sosial keagamaan. Selain itu, Pemprov Aceh diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran virus, melakukan disinfekTAN di tempat umum dan perumahan, serta melaksanakan fardhu kifayah terhadap PDP dan pasien positif yang didampingi pihak keamanan dan mengikuti ketentuan dari MPU Aceh.
ADVERTISEMENT
“Jika isolasi terbatas ini jadi dilaksanakan, penting juga bagi Pemprov untuk menyediakan bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin yang dapat didistribusikan oleh perangkat gampong dan aparat keamanan,” ucapnya.
Samsul berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan acuan Pemprov Aceh dalam mengambil tindakan. Ia berharap langkah cepat dapat segera dilakukan demi kemaslahatan masyarakat Aceh.
“Kita pernah diuji saat kondisi darurat konflik dan tsunami, jika harus diisolasi, insyaallah masyarakat Aceh mampu survive dengan izin Allah SWT,” pungkas Samsul.
***
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!