Taliban dan Junta Militer Myanmar Belum Diizinkan Jadi Wakil Negara di PBB

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid berbicara kepada unit militer Badri 313 di bandara Kabul, Afghanistan, Selasa (31/8). Foto: Taliban/Handout via REUTERS

Keputusan soal siapa yang akan merepresentasikan Afghanistan dan Myanmar di panggung PBB ditunda oleh Komite Kredensial PBB pada Rabu (1/12).

Oleh karenanya, Taliban di Afghanistan dan junta militer Myanmar belum diizinkan untuk bergabung dengan PBB.

Komite Kredensial PBB yang terdiri dari sembilan anggota, termasuk China, Rusia, dan Amerika Serikat, melakukan pertemuan di Markas Besar PBB di New York, AS.

Mereka membahas kredensial dari 193 negara anggota pada sesi Majelis Umum PBB kali ini.

Ketua komite, Perwakilan Swedia untuk PBB Anna Karin Enestrom, mengkonfirmasi penundaan keputusan komite ini. Tetapi, ia tidak menjelaskan apakah perwakilan Afghanistan dan Myanmar yang sekarang masih akan mewakili negaranya atau tidak.

Panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Foto: Alexander Zemlanichenko/Pool/REUTERS

Komite ini akan mengirimkan laporan kredensial kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB sebelum akhir tahun ini.

Seperti diketahui, baik Taliban di Afghanistan maupun junta militer Myanmar saling berebut klaim kursi di PBB dengan perwakilan-perwakilan dari pemerintahan sebelumnya.

Taliban dan militer Myanmar pada tahun ini menggulingkan pemerintahan di negara masing-masing.

Taliban mengusulkan salah satu juru bicaranya, Suhail Shaheen, sebagai perwakilan Afghanistan untuk PBB.

Sementara Ghulam Isaczai, perwakilan Afghanistan untuk PBB yang ditunjuk oleh pemerintahan Ashraf Ghani, menyatakan kursi di PBB adalah miliknya.

Delegasi Afghanistan untuk PBB, Ghulam Isaczai. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Pemerintahan Afghanistan digulingkan oleh Taliban pada 15 Agustus 2021.

Sedangkan Pemerintahan Myanmar digulingkan lewat kudeta oleh militer pada 1 Februari 2021.

Di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing, junta militer mencalonkan purnawirawan militer Aung Thurein sebagai perwakilan Myanmar di PBB.

Namun, Kyaw Moe Tun, perwakilan Myanmar untuk PBB yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya, juga meminta pembaruan akreditasi di PBB.

Kyaw Moe Tun kerap mendapat ancaman kekerasan dan menjadi target pembunuhan akibat penolakannya terhadap kudeta.