Survei LSI: 32,8% Pemuka Opini Anggap Kinerja Jokowi Cegah Korupsi Semakin Buruk

Presiden Joko Widodo usai meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19, di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait korupsi di Indonesia dengan responden para pemuka opini. Mereka berlatar belakang akademisi, pegiat LSM atau ormas, dan media massa.

Total 1.008 responden dilibatkan ke dalam survei melalui metode survei wawancara. Mereka dipilih secara proporsional berdasarkan tingkat keseringan mengemukakan opini di media nasional maupun lokal.

Hasilnya, 32,8 persen menilai kinerja Jokowi dalam mencegah korupsi semakin buruk dibanding tahun lalu. Sedangkan yang menilai kinerjanya semakin baik sebanyak 25,8 persen. Lalu, 41,1 persen menilai tidak ada perubahan dan 0,3 persen tidak menjawab.

Peneliti Djayadi Hanan. Foto: Johanes Hutabarat/kumparan

"Terlihat di sini evaluasi yang negatif di kalangan pemuka opini yang menyatakan kinerja presiden mencegah korupsi itu semakin banyak dibandingkan yang menyatakan kinerja presiden mencegah korupsi itu semakin baik," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat konferensi pers, Minggu (7/2).

Survei dilakukan pada Desember 2020 sampai Januari 2021. Menurut Djayadi, nilai yang dikemukakan pemuka opini tidak berbeda jauh dengan opini publik dalam survei yang dilakukan pada November hingga Desember 2020.

"Ini tidak terlalu berbeda dengan masyarakat umum meskipun kalau masyarakat umum penilaian positif negatifnya agak terbelah, 26 persen menyatakan buruk, 28 persen menyatakan baik," kata Djayadi.

Pemuka opini memberikan penilaian lebih positif saat ditanya kinerja Jokowi dalam menghadapi keluhan masyarakat terhadap layanan publik. Sebanyak 32,2 persen pemuka opini menilai semakin baik, lalu 20,4 persen menilai semakin buruk, sedangkan 46,9 persen tidak ada perubahan dan 0,4 persen tidak menjawab.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai disuntik vaksin corona Sinovac saat vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Youtube/@Sekretariat Presiden

"Jadi nilainya masih positif, meskipun yang menyatakan semakin baik itu belum mencapai 50 persen. Kebanyakan merasakan tidak ada perubahan," kata Djayadi.

Meski begitu, saat ditanya kinerja pemerintah dalam mencegah korupsi, responden justru memberikan penilaian yang positif. Penilaian terhadap pemerintah lebih umum dibanding kepada Presiden Jokowi yang personal.

"Jadi secara umum, kita tanyakan apakah pemerintah sekarang sudah bekerja dengan baik dalan memberantas korupsi? Pemuka opini menilai sudah bekerja dengan baik, 54 persen menyatakan sudah. Meskipun yang menyatakan belum bekerja secara baik dalam memberantas korupsi juga cukup banyak 43 persen," kata Djayadi.

LSI juga menanyakan kepada responden terkait upaya pemerintah memberantas korupsi di sejumlah bidang, seperti di bidang kesehatan, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan pengadilan, implementasi anggaran, penggunaan dana desa, dan pengurusan administrasi publik.

"Umumnya dinilai ada upaya pemerintah, tapi umumnya upaya tersebut belum efektif. Kecuali beberapa urusan seperti urusan mengatasi korupsi di universitas negeri, kemudian administrasi publik. Secara keseluruhan negatif dari efektivitasnya," kata Djayadi.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.