Sisi Kemiskinan Kota Sorong: Demi Air Bersih, Warga Tampung Air Hujan

Penampakan daerah kumuh di Kota Sorong. Dok: kumparan.

Menjadi ibu kota dari Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong dijuluki sebagai pintu gerbang tanah Papua dan merupakan kota termaju kendati dibandingkan dengan daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Sebelum menjadi ibu kota, pembangunan di Sorong sudah berkembang pesat. Berdiri megah hotel-hotel mulai dari bintang 4 sampai bintang 5, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.

Ironisnya, ternyata masih banyak warganya orang asli Papua (OAP) yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di kawasan kumuh.

Dibeberkan Musa'ad, terdapat 6 kawasan kumuh di Sorong yang sampai sekarang masih ditempati oleh warganya yang merupakan orang asli papua:

"Saya sudah berkeliling melihat kawasan-kawasan kumuh yang ada di Sorong, sangat menyedihkan sekali melihatnya. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat, maka kita akan berdosa besar. Karena kita diberikan amanah untuk itu," ujar Musa'ad.

Tidak Ada Air Bersih

Saat berkeliling itu, Musa'ad melihat rumah yang sangat tidak layak, sanitasi yang tidak sehat, hingga tidak tersedianya air bersih.

"Kemiskinan ada di situ, stunting juga ada di situ. Bagaimana anak-anak mau tumbuh sehat kalau rumah yang mereka tempati tidak layak huni dan kumuh," ujar Musa'ad.

Kolong rumah-rumah di kawasan tersebut hanyalah rawa-rawa yang dipenuhi sampah.

penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad. Dok: kumparan.

Akan Dibentuk Tim Gabungan

Musa'ad mengatakan jajarannya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Sorong.

"Harus segera dibentuk tim gabungan dan tahun ini mulai dilakukan pembenahan kawasan-kawasan kumuh yang ada di kota Sorong. Ini sudah bukan lagi bicara kewenangan, karena kalau bicara kewenangan maka akan jadi perdebatan dan diskusi lagi. Sebenarnya ini menjadi kewenangan Kota Sorong, tapi karena ini merupakan persoalan kehidupan maka sebagai gubernur, saya mengedepankan aspek itu," tandasnya.

Menurutnya, kewenangan bisa dibicarakan nanti sepanjang itu untuk kepentingan rakyat yang dalam posisi "mereka sedang teraniaya di lingkungannya".

"Rumah warga OAP yang selama ini tampak kumuh tahun ini juga akan direnovasi menjadi tempat tinggal yang layak huni dan itu menjadi tugas dari teman-teman teknis. Yang penting rumahnya harus sehat, bisa hidup layak sesuai dengan kondisinya dan sanitasi harus dijamin kebersihannya," ujar Musa'ad.

Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tegasnya, adalah merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya.