Setahun Jokowi-Ma'ruf, NasDem Soroti Masalah Komunikasi Publik Istana

21 Oktober 2020 13:54 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Politisi Nasdem, Willy Aditya. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Politisi Nasdem, Willy Aditya. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Berbagai kritik dan masukan mewarnai setahun era kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, termasuk dari salah satu partai pengusung utama pemerintah, Partai NasDem. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyoroti buruknya komunikasi publik Istana yang menjadi titik lemah banyak lembaga pemerintahan.
ADVERTISEMENT
"Soal komunikasi publik ini memang krusial, dan sayangnya ini jadi salah satu titik lemah banyak lembaga negara dan pemerintahan kita. Itu harus berani kita akui," kata Willy, Rabu (21/10)
"Seruan Presiden beberapa hari lalu terkait perbaikan komunikasi publik para jajarannya, itu sudah cukup tepat. Apalagi menyangkut hal-hal sensitif seperti vaksin COVID-19, kerja sama dengan luar, dan sebagainya," imbuhnya.
Willy mengakui, komunikasi publik di lingkaran istana terkait isu-isu kontroversial memang lemah dan membuat publik tak bisa mendapat informasi utuh. Misalnya soal Mensesneg dan Seskab yang jarang muncul, hingga jubir presiden yang kurang komunikatif.
Ia menduga, ada alur distribusi yang belum jelas di antara para jajaran pembantu presiden. Hal itulah yang menurut Willy perlu dibenahi.
ADVERTISEMENT
"Nah, ini dulu dibenahi agar komunikasi publiknya menjadi lebih baik lagi. Karena komunikasi ini vital. Salah salah bisa sesat publik kalau komunikasi publik dari istana lemah," papar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.
Willy berpendapat, perbaikan komunikasi publik juga harus menjadi perhatian seluruh stakeholder terkait. Sebab, jangan sampai kegagalan komunikasi publik ini menyeret niat baik pemerintah gagal sampai ke publik dan menjadi bahan hoaks.
Di sisi lain, ia menilai, komunikasi publik yang baik juga membantu meningkatkan performa dan akuntabilitas pemerintahan Jokowi. Apalagi, ini merupakan salah satu hak publik terhadap pelaksana negara.
"Presiden sudah cukup tepat membidik titik krusial dari masalah yang selama ini sering terjadi dalam pemerintahannya, yakni komunikasi publik," tandas Willy.
ADVERTISEMENT
***
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona