Sekjen MUI Usul Al-Fatih Jadi Nama Jalan: Lebih Setara dengan Sukarno

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan. Foto: Bayu Prasetyo/ANTARA

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menilai tokoh Turki, Muhammad Al-Fatih, lebih cocok dijadikan nama jalan di Jakarta dibandingkan Mustafa Kemal Ataturk. Polemik ini bermula ketika Turki mengusulkan nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di Jakarta, yang kemudian memicu penolakan dari berbagai pihak.

“Nama ini [Muhammad Al-Fatih] merupakan tokoh yang sangat legendaris, yakni penaklukan Konstantinopel,” kata Amirsyah dalam pernyataan, Rabu (19/10).

Menurutnya, Muhammad Al-Fatih lebih setara dengan Sukarno. Nama Presiden ke-1 RI ini digunakan di Turki sebagai nama jalan di depan kantor baru KBRI Ankara.

“Sukarno adalah nama seorang nama proklamator Republik Indonesia yang telah berjasa untuk memproklamirkan sekaligus mempertahankan kemerdekaan, dan nama ini adalah nama yang ditetapkan di Turki,” jelas dia.

“Dua nama yang hemat saya adalah equal, dibanding dengan Mustafa Kemal Ataturk, seorang tokoh yang banyak menimbulkan upaya sekularisasi yang terjadi di Turki ketika itu,” lanjutnya.

Kemal Ataturk, atau Mustafa Kemal. Foto: AFP PHOTO

Ia berharap agar penamaan jalan di Jakarta tidak dilakukan secara sepihak dan dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Indonesia sebagai negara yang menghargai jasa para pahlawan. Karena itu, harus mencari nama-nama yang sesuai dengan usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat Indonesia,” tutup Amirsyah.

Banyak pihak yang menyuarakan penolakan terhadap nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di Jakarta. Wakil Ketua MUI Anwar

Sebelumnya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas telah mengutarakan penolakan yang sama. Ia bahkan menyayangkan jika nama Mustafa Kemal Ataturk menjadi nama jalan.

“Bagaimana mungkin sebuah negara yang bernama Indonesia yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu pemerintahnya akan menghormati seorang tokoh yang sangat sekuler dan melecehkan agama Islam yang menjadi agama dari mayoritas rakyat di negeri ini,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu, (17/10).