Rezim Berganti, Pemuda Pancasila Kokoh Berdiri (3)
Presiden Jokowi melontarkan protes kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dalam HUT ke-58 PP di Solo, 28 Oktober 2017. Jokowi heran karena Japto tak pernah menemuinya lagi saat ia sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan presiden. Padahal, ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi rajin menyambangi Japto.
“Dulu saat saya masih Wali Kota Solo, kalau Pak Japto ini ulang tahun, saya (selalu) diundang ke rumah beliau yang ada di Solo. Tapi, begitu saya pindah ke Jakarta—jadi gubernur, presiden—enggak tahu, (kayaknya) lupa (ngundang),” kata Jokowi, mengundang tawa hadirin.
Kedekatan Jokowi dan Japto sudah lama terbina. Japto merupakan salah satu tokoh sekaligus bangsawan Solo. Ia cucu Sultan Mangkunegara V. Gelarnya Kanjeng Pangeran Haryo. Sewaktu Jokowi maju menjadi capres pada 2014 dan 2019, Japto dan Pemuda Pancasila-nya juga mendukung Jokowi.
Malahan, Japto dan Pemuda Pancasila tak hanya dekat dengan Jokowi, tapi juga presiden-presiden sebelumnya, dari Orde Baru sampai Reformasi. Rezim boleh berganti, Pemuda Pancasila terus kokoh berdiri. Pada tiap zaman, organisasi berusia 62 tahun ini punya 1001 strategi.
Pemuda Pancasila berdiri pada 28 Oktober 1959. Organisasi ini berada di bawah Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang diprakarsai oleh para petinggi militer seperti AH Nasution dan Gatot Subroto.
Peneliti studi Asia Tenggara, Loren Ryter, dalam makalahnya, “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s Order ” yang dimuat di jurnal Indonesia terbitan Cornell University Press Oktober 1998, merujuk ke majalah internal PP, Pancasila Abadi edisi Juni 1966, yang menyebut bahwa Pemuda Pancasila dibentuk untuk mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.
PP juga punya tugas penting untuk memberangus komunisme yang saat itu tumbuh subur. PP harus mengimbangi organisasi Pemuda Rakyat bentukan Partai Komunis Indonesia.
“Kami ada bukan diciptakan, tapi karena panggilan sejarah untuk menghantam kekuatan komunis—dulu Barisan Tani, Pemuda Rakyat, segala macam underbow komunis,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Arif Rahman, di kantornya, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Selasa (30/11).
Yorrys Raweyai, politisi dan anggota DPD yang bergabung dengan Pemuda Pancasila di akhir 1970-an, membenarkan. Ia menyatakan bahwa organisasinya berdiri untuk membela Pancasila dari ancaman komunis dengan segala cara. Di sinilah militansi anggota PP tumbuh.
Yorrys tak menampik ada jalan kekerasan ditempuh. Hal itu, menurutnya, tak terelakkan karena dahulu Pancasila dirongrong. Gesekan pun terjadi di sana-sini antara para anggota Pemuda Pancasila dengan berbagai underbow PKI.
Di Sumatera Utara, misalnya, PP berseteru dengan Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Pemuda Rakyat kerap menyebut kader PP bandit, setan, hingga borjuis kota. Hal tersebut tak jarang menyulut konflik.
Masih menurut Loren Ryter dalam makalahnya, pada November 1965, PP menyerang Kampung Kolam di Deli Serdang, Sumut. Kampung itu disebut-sebut sebagai markas BTI, pusat berkumpul para anggota PKI.
“Kampung Kolam itu tempat kader-kader Pemuda Pancasila dibantai oleh komunis. Setiap G30S pasti diperingati di situ karena menjadi simbol perjuangan kader PP,” kata Arif.
Sementara di Jakarta, PP yang konon beranggotakan 5.000 orang turut dalam penggerebekan properti milik PKI dan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), termasuk kantor Committee Central PKI di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.
“Proses itulah yang membuat orang melihat PP begitu militan, ‘beringas’. Stigma itu karena situasi yang ada waktu itu. Kami dulu yang penting otot,” kata Yorrys.
Usai komunis tumpas, Orde Baru bersinar. Pemuda Pancasila digambarkan “tidur nyenyak” pada 1970-an. Tak ada gejolak seperti era 1960-an. Namun, menurut Yorrys, PP terus mengawal Pancasila, menjaga situasi politik kondusif, dan melebarkan sayap dengan melakukan rekrutmen. Yang direkrut bukan hanya pemuda, tapi juga preman.
Banyak kader PP yang kemudian menyediakan jasa pengamanan tempat hiburan, bioskop, hingga lokasi judi—yang saat itu legal. Semua itu untuk ladang penghidupan para anggotanya.
“Pemuda Pancasila di Medan dengan sengaja merekrut sebagian besar preman kota, dan hingga tahun 1970-an terus menguasai hampir semua bioskop di Medan yang kemudian berkembang menjadi kompleks hiburan dan perjudian skala kecil sebagai sumber pendapatan,” tulis Loren Ryter.
Hal yang sama terjadi di Jakarta. Loren mewawancarai petugas bank di Jalan Sudirman yang mengeluhkan kedatangan anggota PP secara berkala ke bank. Mereka meminta bank membeli undangan seharga jutaan rupiah untuk acara sosial PP.
Musyawarah Besar III Pemuda Pancasila di Cibubur pada 1981 mengantarkan Japto Soerjosoemarno menjadi orang nomor satu di organisasi itu. Di era Japto, Pemuda Pancasila makin berkibar.
Kedekatan Japto dengan keluarga Cendana punya andil dalam memoles eksistensi Pemuda Pancasila. Japto yang putra Mayjen (Purn) Ir. KPH Soetarjo Soerjosoemarno juga merupakan sepupu jauh Siti Hartinah alias Tien Soeharto, istri Soeharto.
Maka pada era 1980-an, selain melanjutkan berbagai bisnis pengamanan dan pengelolaan lahan, Pemuda Pancasila disebut membantu melanggengkan kekuasaan politik Soeharto dan Golkar.
Aktivis prodemokrasi tahun 1980-an, menurut Loren Ryter, menyebut Pemuda Pancasila membantu kampanye Golkar dalam pemilu sejak 1982, dan menuding PP berada di balik gangguan kampanye PPP di Lapangan Banteng pada Pemilu 1982 sampai penyerangan ke markas besar PDI Megawati pada 27 Juli 1996.
Tudingan tersebut dibantah Yorrys. “Bukan Pak Harto memanfaatkan kami, tapi sistem dia menggalang semua kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk menghadapi dinamika sosial. Kebetulan founding father kami kan TNI AD, jadi terdorong ke situ.”
Japto pun, ujar Arif Rahman, berhubungan baik dengan Megawati Soekarnoputri. Sebelum Reformasi pecah, Japto sempat menyambangi kediaman Mega untuk menyerahkan lukisan milik ayahnya.
Sesungguhnya, lanjut Arif, relasi Japto dan Soeharto tak mulus-mulus amat. Saat MPR menetapkan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia pada 1983, Japto tak setuju. Menurut Japto, gelar mestinya diberikan setelah Soeharto tak lagi menjabat, bukan saat masih menjabat.
Memasuki era Reformasi 1998, Pemuda Pancasila ikut bertransformasi. Dalam Musyawarah Besar VII tahun 2001 di Bogor, PP bersalin rupa menjadi organisasi massa berbasis sosial kemasyarakatan yang lepas dari politik praktis.
“... induk organisasi mencanangkan suatu kebijakan: para kader Pemuda Pancasila ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana dengan jumlah anggota kurang lebih 7.000.000 anggota militan,” demikian termuat dalam Sejarah Pemuda Pancasila di situs BPK PP.
Meski menyatakan bebas dari kepentingan politik praktis secara organisasi, PP membebaskan anggotanya terjun ke dunia politik seiring menjamurnya partai-partai politik. Maka, banyak tokoh dan kader Pemuda Pancasila yang kemudian bergabung dengan parpol. Salah satunya Yorrys.
Yorrys Raweyai masuk Partai Golkar dan lambat laun mengakar di partai itu. Ia masuk ke struktur Golkar dan membina kedekatan dengan tokoh-tokoh Golkar lain dari Setya Novanto sampai Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada Pemilu 2014, Golkar mengusung Prabowo Subianto. Namun Yorrys, Luhut, dan beberapa tokoh Golkar lain mendukung Jokowi—yang kemudian memenangi pemilu. Luhut lalu menjadi orang kepercayaan Jokowi dan belakangan Golkar bergabung ke koalisi Jokowi.
Pada Pemilu 2019, Golkar mendukung Jokowi secara bulat. Pada saat yang sama, Pemuda Pancasila juga mendukung Jokowi, dan ini sudah mereka lakukan sejak 2014. Japto dan Yorrys menjadi jembatan Pemuda Pancasila ke pemerintahan Jokowi.
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, Yorrys beberapa kali dipanggil, biasanya bersama Luhut, pengurus Golkar, atau Pemuda Pancasila. Mereka membahas beragam isu, mulai politik hingga soal Papua, daerah asal Yorrys.
Menjaga komunikasi dengan pemerintah, ujar Yorrys, merupakan salah satu cara penting untuk bertahan.
“Politik kan soal komunikasi. Jika Anda mau dihargai, Anda harus menghargai. Apa pun coba kita komunikasikan. Lagi pula kami konsisten soal Pancasila,” kata Yorrys.
Tak hanya Yorrys, sejumlah kader PP lain juga masuk partai. Sebut saja Zainuddin Amali, Agung Laksono, dan Bambang Soesatyo di Golkar; Muhammad Ali di NasDem; Ahmad Riza Patria di Gerindra; Tjahjo Kumolo di PDIP; dan Oesman Sapta Odang di Hanura.
Para politisi kenamaan itu merupakan senior Arif di Pemuda Pancasila, yang sejak dini merintis karier di PP sebagai pengurus tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Setelah matang, barulah mereka masuk parpol. Hasilnya: kini Pemuda Pancasila kian berjaya.
Bamsoet menjadi Ketua MPR, Tjahjo Kumolo jadi menteri dua periode, Riza Patria jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Zainuddin Amali menjadi Menpora. Jangan lupa pula mereka yang berkipran di dunia bisnis seperti Ketua Kadin Arsjad Rasjid.
“Jadi bukan ujug-ujug. Mereka berproses dari bawah. Mereka tokoh yang punya basis massa, lalu bertransformasi,” kata Arif.
Oleh sebab itu, menurut Ketua Bidang Kaderisasi Pemuda Pancasila, Yahya Habib, “Aneh kalau di media (disebut PP punya) backing-backing-an. Orang memang mereka anggota kami dari dulu.”
Terdapat lebih dari 20 anggota DPR yang merupakan kader Pemuda Pancasila. Itu belum termasuk anggota PP yang menjadi kepala daerah.
“Di antaranya ada 9 gubernur dan 3 wagub (dari PP),” kata Arif yang kini menjadi Stafsus Wapres Ma’ruf Amin.
Selain para senior, struktur pengurus Pemuda Pancasila kini banyak diisi tokoh muda. PP menyadari, untuk bisa eksis melintasi zaman, mereka harus beradaptasi dan bertransformasi. Misalnya, sekarang bukan zamannya lagi mengandalkan otot semata.
“Selama berapa dekade kami pakai otot. Sekarang ada otak yang dimainkan,” kata Yahya Habib.
Pemuda Pancasila punya slogan 3 O, yaitu otot, otak, dan olah. Setelah sekian lama banyak menggunakan otot, kini otak hendak dikedepankan. Lalu “olah” untuk pengelolaan—merekrut massa, memiliki jaringan, meniti karier politik, dan lain-lain.
Prinsip 3 O itulah yang menjadi dasar rekrutmen dan kaderisasi PP saat ini.
Gurita Jaringan Pemuda Pancasila
PP merangkul banyak kalangan. Jaringannya menyebar mulai dari masyarakat kelas atas hingga bawah—pemuda, pelajar, mahasiswa, pelajar, pengangguran, pengusaha, sampai pejabat.
Ada adagium di internal PP bahwa ormasnya bak kebun binatang—ada semut hingga gajah, ada preman (atau free men menurut mereka) hingga pejabat pemerintah, ada ‘sajadah’ hingga haram jadah.
Pemuda Pancasila juga membuat lembaga-lembaga otonom seperti lembaga hukum (LPPH), lembaga bela negara (Koti Mahatidana), lembaga perempuan (Srikandi), lembaga pelajar dan mahasiswa (Sapma), dan lembaga buruh. Semua itu untuk menaungi berbagai persoalan masyarakat, memperluas jangkauan organisasi, sekaligus menyediakan wadah berkarya bagi kader. Bukan zamannya lagi hanya berkutat di jasa pengamanan atau lahan parkir.
Rekrutan PP pun berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, anak ranting, ranting, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Pelatihan kader kemudian disesuaikan dengan tingkatan mereka. Ada latihan paramiliter di lapangan bagi kader pratama, latihan madya bagi kader yang menjadi calon pimpinan cabang di kotamadya, dan latihan utama bagi kader yang masuk Majelis Pimpinan Wilayah (provinsi) dan Majelis Pimpinan Nasional (pusat).
Pengkaderan PP biasanya mengundang instruktur dari TNI-Polri. Peserta yang ikut pun membayar pelatihan dengan kocek masing-masing. Tingkat pratama Rp 400–450 ribu, madya hampir Rp 600 ribu, dan utama Rp 1 juta lebih.
Yahya Habib menyebut bahwa kunci utama kaderisasi kuat di PP adalah doktrin Pancasila dan soliditas. “Kalau satu kader tercubit, semua merasa dicubit. Satu kader sakit, semua sakit.”
Kini, PP ingin fokus pada kegiatan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Arif, organisasinya semasa pandemi aktif membantu masyarakat. Jaringan pengurus mereka di tingkat provinsi hingga RT memudahkan bantuan terdistribusi. PP pun saat ini turun membantu warga Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru.
Tentu, tetap ada kader PP yang menjadi juru parkir dan menyediakan jasa pengamanan. Menurut Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Tangerang, Zulkarnain, ini terkait soal perut. Rezeki barang Rp 1.000–2.000 pun sangat berarti untuk anggotanya.
“Kalau tidak ada PP yang bantu jaga, bisa-bisa motor atau mobil banyak yang hilang, apalagi kayak di pasar,” kata dia.
Jasa pengamanan properti individu atau swasta oleh kader PP, ujar Ketua MPC Jakarta Timur Norman Silitonga, harus jelas mekanismenya.
“Ajukan kerja sama dengan pengusaha—datangi, bicara baik-baik, bersurat, silaturahmi, ‘Apa yang bisa kami bantu? Bisa enggak jadi tukang sapu atau apa?’” kata Norman, yang menampik anggotanya kerap minta setoran.
Arif Rahman mengakui, Pemuda Pancasila tak bisa sepenuhnya lepas dari stigma preman. Malahan, PP sejak dulu merasa bertanggung jawab untuk membina preman. Hal ini dianggap sebagai kontribusi PP bagi negara.
