Rektor UII Soal Kabar Ada Kampus Diintervensi: Suarakan Apa yang Diyakini

Rektor UII Prof Fathul Wahid bersama civitas akademika UII menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan" di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sejumlah kampus di Indonesia dikabarkan mendapatkan intervensi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun telah mengeluarkan pernyataan mengecam aksi intimidasi terhadap civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi yang mengkritik Jokowi.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY Prof Fathul Wahid memberi respons.

"Menyuarakan aspirasi itu hak konstitusional warga negara, selama itu disampaikan dengan cara yang baik, kanal yang baik, dan juga lewat cara yang secara konstitusional tidak bermasalah," kata Fathul, Selasa (6/2).

Fathul melanjutkan, ketika ada suatu pihak yang melawan hak konstitusional itu maka ini bukan hal baik. Karena melanggar hak warga negara untuk bersuara untuk berpendapat.

Seharusnya pernyataan sikap dan kritik dari perguruan tinggi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

"Dan kampus ini tidak punya pretensi apa-apa, kepentingan jangka pendek. Tapi lebih kepada menyuarakan moral yang dianut, nilai yang dipegang, kebenaran yang diyakini. Sehingga justru ini harus dilihat sebagai kecintaan anak bangsa terhadap bangsanya, terhadap negaranya," katanya.

Kepada kampus lain yang sedang mengalami intervensi, Fathul berpesan untuk tetap suarakan apa yang diyakini.

"Suarakan apa yang diyakini benar, sampaikan dengan cara yang elegan yang konstitusional. Ketika keberanian itu muncul, bersuaralah bersama-sama. Dan jangan sampai ada agenda-agenda terselubung yang itu bisa mencederai suara-suara baik," katanya.

Rektor UII Prof Fathul Wahid Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Apabila dilarang bersuara itu berarti pula mengikis peran kampus. Kampus harus dihormati kebebasan akademiknya. Itu bagian dari cara mengawal praktik berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Fathul mengatakan sampai saat ini tak ada anggota Aptisi DIY yang mengalami intervensi maupun intimidasi.

"Alhamdulillah tidak ada laporan masuk ke saya. Saya sempat bertanya ke teman-teman tidak ada yang merespons (telah) mendapat intimidasi. Mudah-mudahan aman-aman seperti kenyataan deh," katanya.

Bagi kampus anggota Aptisi, Fathul meminta untuk tak segan melapor apabila mendapatkan intervensi.

"Nanti kan kita bisa coba diskusikan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mengatakan intimidasi juga dialami organisasi masyarakat sipil yang punya pandangan kritis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

"YLBHI mencatat intimidasi terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat. Di antaranya adalah adanya dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus dengan modus mewawancarai mereka untuk mendapatkan 'tanggapan positif' terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa," kata Isnur dalam keterangannya, Senin (5/2).

Intimidasi juga dilakukan dalam bentuk pesan WhatsApp seperti yang dialami Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo. Pesan itu dikirim oleh seseorang berseragam yang mengaku alumni UI.

Di sisi lain, cawapres 03 Mahfud MD juga menyinggung adanya intervensi ke kampus. Dia mengaku menerima laporan dari sejumlah rektor, mereka disuruh untuk membuat pernyataan Presiden Joko Widodo baik. Hal ini menyusul banyaknya kampus yang membuat pernyataan sikap dan mengkritisi Jokowi.

"Ini laporan kepada saya, dari beberapa rektor disuruh membuat pernyataan menyatakan Pak Jokowi itu orangnya negarawan baik. Yang kedua Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga pemilu berjalan baik dan sebagainya," kata Mahfud ditanya wartawan usai acara Tabrak Prof di Koat Kopi Seturan, Kabupaten Sleman, Senin (5/2).

Mahfud mengatakan ada beberapa rektor disuruh membuat pernyataan. Templatenya sama.

"Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu seperti rektor Universitas Soegijapranata, Unika di Semarang itu memberi tahu kepada kami, 'kami disuruh buat seperti ini, ini teman kami sudah membuat pernyataan ada pernyataan rektor yang sama isinya kaya template tapi ada yang samar-samar', dan sebagainya," kata Mahfud.