Rapat Perdana Prabowo di DPR: Diwarnai Interupsi dan Dukungan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, akhirnya mengikuti rapat kerja perdananya bersama Komisi I DPR. Ini merupakan raker perdananya di DPR usai dilantik menjadi Menhan.

Dalam rapat yang secara resmi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu, Prabowo membeberkan sejumlah hal terkait visi dan kebijakan umum yang akan dilakukannya selama lima tahun ke depan.

Salah satunya, Prabowo menjelaskan soal sistem pertahanan nasional yakni konsep pertahanan rakyat semesta.

"Pertahanan kita harus mendasar dan menggunakan pertahanan rakyat semesta," ujar Prabowo saat memaparkan programnya dalam raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

"Semua bertumpu pada pemahaman kita pada tujuan negara, yang sangat penting sesuai amanat UUD 1945. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," sambung Prabowo.

Rapat perdana Prabowo kali ini diwarnai interupsi dan dukungan. Interupsi dilontarkan anggota DPR di awal rapat. Saat itu, Prabowo baru saja selesai memaparkan kebijakan umum Kemenhan. Kemudian, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon melontarkan interupsi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) saat Rapat Dengar Pendapat Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Effendi meminta Prabowo menjabarkan anggaran Kemenhan. Namun Effendi meradang kala Prabowo menolak merinci anggaran Kemenhan karena hal tersebut termasuk rahasia.

Padahal, menurut Effendi, para anggota telah disodorkan sejumlah data oleh pihak Kemhan terkait penggunaan anggaran.

"Interupsi, Pimpinan. Minta sekaligus dipaparkan dukungan anggaran. Tadi hanya visi misi. Tolong disampaikan, jadi ini bahan bahasan dalam rapat kita," ucap Effendi.

Prabowo mengatakan, anggaran teknis, selazimnya dibahas di dalam rapat tertutup, mengingat rincian penggunaan dana berkaitan dengan bentuk pertahanan negara nantinya.

"Di penyelenggaraan bidang pertahanan negara seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," urai Prabowo.

Kendati demikian Effendi berkukuh, bahwa hal itu dapat diungkapkan di rapat terbuka.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Rapat Dengar Pendapat Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Tapi ininya (dokumen anggarannya) terbuka. Lazimnya, Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja termasuk dukungan anggaran (secara terbuka)," tutur Effendi.

Untuk menegahinya, Ketua Komisi I Meutya Hafid memberikan penjelasan. Keputusan tertutup atau terbukanya rapat, kata Meutya, didasarkan pada tata tertib sidang termasuk melihat pembahasan dari isi rapat.

Dukungan bagi Prabowo agar pembahasan anggaran dilakukan tertutup disampaikan oleh anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha. Tak hanya PPP, TB Hasanuddin dari PDIP, Syarif Hasan dari Demokrat dan Sugiono dari Demokrat juga setuju bahwa anggaran harus dibahas tertutup.

Effendi pun mereda, ia memilih mengikuti suara mayoritas anggota yang menginginkan rapat dijalankan secara tertutup. Rapat pun berjalan secara tertutup selama hampir 3 jam.

Sekitar pukul 16.30 WIB sidang pun kembali dibuka dengan kesimpulan dari Ketua Komisi. Suasana tegang di awal rapat, pun hilang saat Meutya selaku ketua menyampaikan seluruh anggota Komisi I mendukung Prabowo.

"Tidak ada satu pun fraksi yang tak mendukung Bapak untuk memperbaiki pertahanan negara," kata Meutya.

Kesimpulan singkat Meutya itu pun disambut tepuk tangan riuh para anggota rapat yang sekaligus menutup jalannya raker perdana Prabowo bersama Komisi I DPR.

Tepuk tangan itu pun berakhir dengan jabat tangan hangat para anggota Komisi I yang bergantian menyalami Prabowo sesaat setelah Ketua menyatakan rapat ditutup.