Ralat: Sepak Terjang Aung San Suu Kyi di Dunia Politik Myanmar
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
(Redaksi meralat berita ini yang sebelumnya berjudul "Sepak Terjang Politisi Myanmar yang Hadapi Hukuman Mati, Aung San Suu Kyi". Telah terjadi kesalahan penerjemahan pada berita tersebut. kumparan memohon maaf atas kesalahan tersebut).
ADVERTISEMENT
Nama aktivis prodemokrasi Aung San Suu Kyi (76) kembali memenuhi pemberitaan. Junta Myanmar yang menggulingkan Suu Kyi tahun lalu, mengumumkan hukuman mati bagi anggota partai yang dipimpinnya.
Suu Kyi ditangkap secara ilegal, ditahan tanpa dasar hukum, disidang secara tertutup, dan didakwa rentetan tuduhan yang bisa menghasilkan hukuman penjara selama 150 tahun.
Akibatnya, tokoh dunia hingga aktivis hak asasi manusia telah melayangkan kecaman keras terhadap Junta. Namun, arus kritik itu tidak membuat pihaknya mengurungkan niat untuk menggantung wanita berusia 76 tahun itu.
Menyadur dari berbagai sumber, berikut telah kumparan rangkum kiprahnya dalam dunia politik:
Advokasi Prodemokrasi
Karier Suu Kyi bermula dari latar belakang yang cemerlang. Ayahnya adalah pahlawan kemerdekaan, Jenderal Aung San, sedangkan ibunya ditunjuk sebagai duta besar untuk India pada 1960.
ADVERTISEMENT
Mengikuti jejak sang ayah, Suu Kyi kemudian bekerja untuk pemerintah Persatuan Myanmar usai menyelesaikan kuliah pada akhir 1980-an. Dia sempat mengenyam pendidikan di luar negeri, tetapi akhirnya harus pulang ke tanah air.
Kepulangan Suu Kyi bertujuan untuk merawat ibunya yang sakit. Namun, protes prodemokrasi sedang memuncak ketika dia melangkahkan kaki ke Myanmar.
Demonstrasi besar-besaran meletus di seantero negara seiring pasukan keamanan mulai menembaki dan membantai ratusan pengunjuk rasa.
Menyaksikan hal itu, Suu Kyi tergerak untuk menorehkan namanya dalam sejarah dengan mengadvokasi demokrasi. Dia menyerukan demokrasi untuk pertama kalinya di hadapan kerumunan berjumlah 150.000 orang di Yangon pada 26 Agustus 1988.
Bentuk Partai
Tak lama kemudian, Suu Kyi membantu pembentukan partai oposisi, Liga Demokrasi Nasional (NLD). Setahun setelahnya, dia dihukum dengan tahanan rumah pada 1989. Hukuman itu berlanjut secara berkala selama 22 tahun berikutnya.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, perjuangan Suu Kyi mulai menampakkan kemajuan. Partai politiknya menang telak dalam pemilihan umum pada 27 Mei 1990. Tetapi, Junta membatalkan hasil pemilu dan menolak menyerahkan kekuasaan mereka.
Mengarungi jalan terjal, Suu Kyi lantas mendapatkan Nobel Perdamaian berkat perjuangannya mendorong demokrasi pada 14 Oktober 1991.
Suu Kyi meneruskan warisan perjuangan itu kepada para pendukungnya. Mereka mengikutinya dengan setia dalam tur politik ke seluruh negeri. Namun, upaya mereka tidak lepas dari serangan oleh oposisi.
Selama tur politik di wilayah utara Myanmar pada 30 Mei 2003, rombongan Suu Kyi disergap dan sejumlah pendukungnya dibunuh.
ADVERTISEMENT
Mereka memprotes keputusan Junta untuk membatalkan subsidi bahan bakar dan meningkatkan harga pasokan, mengikuti saran Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Gerakan tersebut diberantas habis oleh Junta. Pada 7 November 2010, partai yang didukung militer juga kemudian memenangi pemilu meski disebut-sebut menerapkan aturan yang tidak adil.
Ambisi Kepresidenan
Suu Kyi mengalami kekalahan signifikan, tetapi iklim politik tampaknya semakin mengarah kepadanya. Pada 6 Juli 2012, Suu Kyi mengumumkan ambisinya melalui situs Forum Ekonomi Dunia (WEF). Dia berniat mencalonkan diri sebagai presiden Myanmar pada 2015.
Namun, konstitusi yang diskriminatif menjegal upayanya. Dia tidak bisa mencalonkan diri untuk kepresidenan lantaran seorang janda dan ibu dari orang asing -- Suu Kyi memiliki dua anak dari perkawinannya dengan penulis asal Inggris, Michael Aris.
Meski begitu, NLD tetap kembali meraih kemenangan telak dalam pemilu pada 8 November 2015. Partai itu merenggut setidaknya 255 kursi di DPR dan 135 kursi di Dewan Kebangsaan Myanmar. Suu Kyi juga memenangi pemilihan untuk kembali ke DPR.
ADVERTISEMENT
Suu Kyi kemudian meyakinkan, dia akan memegang kekuasaan nyata dalam setiap pemerintahan yang dipimpin NLD meski dilarang menjadi presiden Myanmar.
Pada 1 Februari 2016, Myanmar membentuk parlemen dengan NLD yang memimpin mayoritas.
Setara Perdana Menteri
Suu Kyi akhirnya dilantik menjadi kepala pemerintahan pada 6 April 2016. Suu Kyi tampak telah melesat ke tampuk kekuasaan, tetapi dia juga sempat kehilangan banyak pendukungnya.
Suu Kyi dan Rohingya
Seorang pemberontak menyerang pasukan keamanan Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus 2017. Dia mengaku mewakili minoritas muslim Rohingya.
Militer lantas menanggapi serangan itu dengan kampanye kontra-pemberontakan yang brutal. Mereka meluncurkan pembunuhan massal, pembakaran, pemerkosaan, sehingga mendorong pengusiran 730.000 orang Rohingya ke Bangladesh.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dukungan terhadap Suu Kyi sempat menyusut, namun NLD kembali merebut kemenangan ats kursi parlemen pada 8 November 2020. Mereka bahkan mendapatkan kekuasaan lebih besar daripada saat pemilu pada 2015.
Kudeta
Pada 1 Februari 2021, Suu Kyi dan rekan-rekannya ditahan oleh militer. Menyebut pemilu sebelumnya sebagai penipuan, Junta menggulingkan Suu Kyi.
Junta lantas menahan dan mendakwanya dengan sejumlah tuduhan kejahatan. Pada 6 Desember, pengadilan mengeluarkan putusan pertamanya terhadap Suu Kyi.
Dia dinyatakan bersalah atas hasutan terhadap militer, pelanggaran pembatasan COVID-19, pelanggaran undang-undang telekomunikasi, dan kasus korupsi.
Kudeta itu tentu memicu protes dan kerusuhan yang diredam Junta dengan tindakan keras. Pertempuran berkobar ke seluruh negeri seiring kelompok pemberontak etnis Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) berkembang biak untuk melawan pasukan Junta.
ADVERTISEMENT
Pemantau HAM melaporkan, Junta telah menewaskan 1.800 warga sipil dan menahan lebih dari 13.000 lainnya sejak itu.
Suu Kyi sendiri mendekam dalam tahanan militer selepas ditangkap Junta. Dia berada di lokasi yang tidak diketahui di ibu kota yang dibangun militer, Naypyidaw.
Komunikasi Suu Kyi dengan dunia luar pun dibatasi hanya untuk pertemuan pra-persidangan singkat dengan pengacaranya.
Pada 25 Mei 2022, kerabat Suu Kyi mengajukan pengaduan di hadapan pengawas PBB, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (WGAD). Mereka menggambarkan situasi itu sebagai penculikan yudisial.
"Penangkapannya ilegal, penahanannya tidak memiliki dasar hukum apa pun, dan persidangannya yang berbeda melanggar aturan dasar yang mengatur prosedur hukum apa pun," bunyi pengaduan tersebut, dikutip dari AFP, Jumat (3/6).
ADVERTISEMENT
"Ini adalah penculikan yang disamarkan sebagai persidangan. Dia ditahan tanpa komunikasi yang bertentangan dengan semua keadilan dan dia melawan dengan siksaan psikologis yang tidak dapat diterima," imbuhnya.