PSBB Ketat di DKI Dinilai Tak Akan Tekan Kasus Corona Drastis, Kecuali Se-Jawa

12 September 2020 13:30 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
PSBB ketat bakal diterapkan lagi di DKI Jakarta mulai Senin (14/9). Keputusan tersebut diambil lantaran kasus positif dan kematian corona melonjak drastis sejak Agustus.
ADVERTISEMENT
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio, mendukung langkah PSBB tersebut. Meski demikian, Agus tak yakin PSBB yang hanya berlaku di Jakarta bisa menekan kasus positif secara drastis.
Menurut Agus, penurunan kasus corona secara drastis bisa tercapai apabila PSBB diberlakukan di seluruh daerah di Pulau Jawa.
"Saya agak ragu (PSBB di Jakarta bisa turunkan kasus corona secara drastis), kecuali seluruh Jawa kita lakukan PSBB," ujar Agus dalam diskusi yang digelar Populi Center dan Smart FM Network pada Sabtu, (12/9).
Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan
Agus mengusulkan agar pemerintah memberlakukan PSBB se-Pulau Jawa selama 2 minggu.
"Kalau tidak berhasil kita cari plan lagi. Tidak bisa hanya satu daerah saja, apalagi Jabodetabek," ucapnya.
ADVERTISEMENT
"Industrial harus berhenti. Kalau ada penambahan biaya harus dibayar negara. Contoh listrik bertambah ya harus dibayar, karena kalau daerah saja enggak bisa membiayai," lanjutnya.
Agus menilai, meledaknya kasus corona beberapa minggu terakhir lantaran pemerintah terlalu memaksakan membuka ekonomi saat kasus belum turun. Terlebih ketika awal corona mewabah di Indonesia, kata Agus, pemerintah enggan menerapkan lockdown dan hanya memilih PSBB.
"Dulu saya setengah mati supaya lockdown, karena tidak bisa, bagaimana kita mentracing tadi kalau tidak di lockdown. Tapi sudah berbeda sekarang, biaya sudah dikeluarkan sangat besar dan hampir tidak bisa membereskan ini," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: PPID Jakarta
Kini, lanjut Agus, diperparah dengan tidak kompaknya antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan corona. Hal itu nampak dari kebijakan PSBB dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dikritik para menteri Jokowi.
ADVERTISEMENT
Ia berpendapat apabila tidak kompaknya pemerintah terus berlanjut, masyarakat bakal terdampak semakin parah dan pandemi corona tak akan tertangani dengan baik.
"Sekarang kemudian (Anies) dihajar habis-habisan sama kabinet. Harusnya kan saling mendukung. Kalau saling menyalahkan ini bagiamana masyarakat?" kata Agus.
"Semua kabinet menyalahkan Anies, ngapain lagi nyalahin Anies? Di periode ini kan enggak ada yang menonjol. Padahal pesan positif harusnya keluar. Kekompakan ini tidak ada," tutupnya.