Prof Wiku Bicara soal Kerumunan Penyambutan Jokowi hingga Vaksin Nusantara

Seorang tenaga kesehatan diperiksa sebelum mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Pemerintah terus berupaya mengatasi pandemi virus corona. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pengawasan prokes, penerapan PPKM, hingga penyuntikan vaksin.

Jubir Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito pun menjelaskan sejumlah hal terkait kondisi terkini pandemi corona di Indonesia. Berikut kumparan merangkumnya.:

Prof Wiku Bicara soal Kerumunan saat Penyambutan Jokowi di NTT

Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito Foto: Dok. BNPB

Prof Wiku angkat bicara soal kerumunan warga Maumere, Sikka, NTT, yang begitu antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Warga memadati sepanjang jalan dari Bandara Frans Seda Maumere hingga menuju Bendungan Napun Gete yang akan diresmikan.

Namun kerumunan ini disayangkan karena seharusnya dihindari di tengah pandemi corona. Wiku mengatakan, kerumunan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi pemda setempat.

"Mohon agar pemerintah daerah antisipatif terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan," kata Prof Wiku kepada kumparan, Selasa (23/2).

Warga saat menyambut Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Pulau Sumba, Selasa (23/2). Foto: Dok. Istimewa

Sementara terhadap warga, Wiku mengimbau untuk menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan selalu patuh prokes saat berada di luar rumah.

"Juga pada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang berpotensi kerumunan. Kita semua harus melakukan penyesuaian agar bisa meminimalisasi penularan COVID-19," tutur Wiku.

"Harus disesuaikan dan diatur sehingga tertib dan teratur," pesannya.

Dorong Skrining Ketat Pengungsi Banjir Lewat Rapid Test Antigen

Pelayanan rapid test antigen. Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Wiku mengingatkan pentingnya skrining dan pemeriksaan corona di pengungsian korban banjir.

Ia pun meminta petugas kesehatan meningkatkan skrining melalui rapid test antigen guna memastikan tak ada pengungsi yang terinfeksi corona dan tinggal di satu lokasi dengan pengungsi lainnya.

"Timbulnya pengungsi akibat banjir di tengah pandemi COVID-19, menjadi suatu hal yang harus diantisipasi dengan baik sehingga penularan COVID di lokasi pengungsian dapat dicegah. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan ketat termasuk skrining lewat rapid test antigen," ujar Wiku saat konferensi pers secara virtual, Selasa (23/2).

Wiku mengatakan, apabila nantinya ada pengungsi yang terinfeksi corona, maka dapat segera dipisah dan ditangani secepatnya. Sehingga ia berharap upaya ini dapat mencegah penularan di pengungsian.

Kapasitas Tempat Tidur RS di Sejumlah Provinsi Turun Berkat PPKM

Seorang dokter mengoperasikan alat bantu pernafasan di ruang ICU Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Wiku menjelaskan PPKM yang sudah berjalan selama ini membawa dampak positif dalam penanganan pandemi corona. Yakni, tren keterisian tempat tidur bagi pasien corona di rumah sakit rujukan semakin menurun.

Kondisi ini terjadi di sejumlah provinsi yang menerapkan PPKM. Jateng mengalami penurunan yang paling signifikan.

"Keterisian tempat tidur saat ini seluruhnya mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum PPKM. Penurunan paling signifikan terjadi di Jawa Tengah dari 74,9 persen pada sebelum PPKM, menjadi 35,76 persen per 19 Februari," kata Wiku.

Berikut data secara lengkap kondisi tempat tidur RS rujukan di 7 provinsi yang menerapkan PPKM:

DKI Jakarta

- Sebelum PPKM: 86,45%

- PPKM tahap I: 86,15%

- PPKM tahap II: 73,44%

- 19 Februari 2021: 67,15%

Banten

- Sebelum PPKM: 87,59%

- PPKM tahap I: 80,51%

- PPKM tahap II: 65,66%

- 19 Februari 2021: 63,22%

Jawa Barat

- Sebelum PPKM: 78,89%

- PPKM tahap I: 75,97%

- PPKM tahap II: 59,51%

- 19 Februari 2021: 57,25%

Jawa Tengah

- Sebelum PPKM: 74,90%

- PPKM tahap I: 65,17%

- PPKM tahap II: 44,59%

- 19 Februari 2021: 35,76%

Jawa Timur

- Sebelum PPKM: 78,82%

- PPKM tahap I: 69,72%

- PPKM tahap II: 54,20%

- 19 Februari 2021: 46,19%

DIY

- Sebelum PPKM: 84,47%

- PPKM tahap I: 81,54%

- PPKM tahap II: 63,04%

- 19 Februari 2021: 52,21%

Bali

- Sebelum PPKM: 47,30%

- PPKM tahap I: 67,76%

- PPKM tahap II: 60,95%

- 19 Februari 2021: 58,28%

Rapor Corona di Jakarta Paling Baik Saat PPKM

Petugas yang mengenakan kostum berbentuk virus corona membawa poster saat sosialisasi penggunaan masker di kawasan Sarinah, Jakarta. Foto: Wahyu Putro A/Antara Foto

Wiku turut menjelaskan rapor pelaksanaan PPKM di 7 provinsi yang mengarah ke kondisi yang baik. Dalam rapor tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam menangani pandemi corona.

Baik terkait kasus aktif corona dan kematian yang menurun, serta angka kesembuhan yang terus meningkat. Berikut datanya:

Minta Warga Antre Saat Vaksinasi Bukan Berarti Harus Berkerumun

Vaksinasi corona bagi petugas pelayanan publik dan pedagang di Pasar Tanah Abang, jakarta, Rabu (17/2). Foto: Youtube/Kementerian Kesehatan

Wiku mengingatkan warga yang akan disuntik vaksin corona untuk tetap menjaga prokes saat menunggu giliran atau antre. Pasalnya dalam pelaksanaan vaksinasi tahap II muncul sejumlah kerumunan, seperti antrean di Pasar Tanah Abang yang membeludak.

Wiku pun mengimbau antrean vaksinasi harus bisa kondusif dan meminta kesadaran semua pihak.

"Saya ingatkan untuk mari kondusifkan jalannya vaksinasi tahap II ini, mengantre bukan berarti harus berkerumun. Mohon kerja sama untuk setiap pihak yang terlibat baik penyelenggara dan penerima saling jaga ketertiban selama proses kesiapan sampai pasca-vaksinasi," tegas Wiku.

Dorong Uji Klinis Vaksin Nusantara Harus Melalui Tahapan yang Ketat

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock

Wiku menegaskan pemerintah pada prinsipnya terbuka untuk seluruh pengembangan vaksin corona dalam negeri. Termasuk Vaksin Nusantara yang digagas eks Menkes Terawan Agus Putranto dan para ahli Undip dan RSUP dr Kariadi Semarang.

"Dalam masa pandemi pemerintah terus dukung dan mengawal perkembangan vaksin yang tentu harus didasarkan pada ilmu, metode ilmiah, dan diuji di laboratorium sampai hasilkan kandidat vaksin yang potensial," kata Wiku.

Namun Wiku memastikan Vaksin Nusantara juga harus tetap melalui uji klinis sesuai standar yang ditetapkan dan beberapa tahapan yang ketat, serta melibatkan BPOM.

"Seluruh proses pengembangan vaksin harus dipublikasikan sesuai kaidah ilmiah. Pemerintah berharap semua pengembangan vaksin yang ada di Indonesia dapat sejalan dengan prinsip-prinsip ini," terang Wiku.