Polemik Wacana Trisakti Beri Gelar Putera Reformasi untuk Jokowi

Gedung Universitas Trisakti. Foto: Instagram/@trisaktiuniversity

Beredar surat yang menerangkan rencana Universitas Trisakti menganugerahkan Presiden Jokowi gelar 'Putera Reformasi'. Hal ini tertuang dalam surat Trisakti yang ditujukan ke Sekretaris Kabinet, dan beredar luas.

Dalam surat tertanggal 12 September itu, penghargaan ini diberikan sebagai bagian rangkaian acara Dies Natalis ke-54 Februari lalu.

"Penghargaan ini kami persembahkan atas karya dan keberhasilan dalam mendukung cita-cita gerakan reformasi yang diawali peristiwa 12 Mei 1998 di kampus Trisakti," demikian petikan surat tersebut yang dikutip kumparan, Minggu (22/9).

Surat ini sudah beredar luas di lingkungan internal Trisakti. Para alumni memastikan surat itu valid, tapi mereka mempertanyakan latar belakang penganugerahan ini.

Salah satu yang menolak adalah politikus Gerindra Andre Rosiade, alumnus jurusan Akuntansi Trisakti tahun 1997. Andre yang juga merupakan Presiden Mahasiswa tahun 2000-2001 menilai, Jokowi tak layak diberikan gelar 'Putera Reformasi'.

"Tahun 1998 dia belum jadi apa apa. Mungkin bisa waktu itu jadi tukang mebel di Solo. Gara gara reformasilah beliau jadi wali kota, gubernur, dan reformasi," kata Andre kepada wartawan, Minggu (22/9).

Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Alumni Trisakti lain, Usamah Abdul Aziz, mengungkapkan, penolakan sudah ramai dibicarakan di kalangan alumni. Termasuk di kalangan mahasiswa aktif.

"Beredar dari kemarin memang sudah ada penolakan. Surat itu sudah dikonfirmasi ke rektorat oleh mahasiswa dan memang (surat penganugerahan) valid," tutur Usamah yang juga Wakil Presiden Mahasiswa tahun 2010-2011.

Menurut Usamah, kriteria yang menjadikan Jokowi sebagai 'Putera Reformasi' tidak jelas.

Wacana ini ikut ditolak secara tegas oleh BEM Trisakti. Mereka menilai wacana ini tidak jelas latar belakangnya. Apalagi, kata dia, Jokowi belum menuntaskan kasus 12 Mei 1998.

"Ini enggak sejalan dengan perjuangan mahasiswa di HAM, khususnya kasus penuntasan 12 Mei dan penghargaan gelar pahlawan ke abang abang kita yang jadi korban '98," kata Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah kepada kumparan, Minggu (22/9).

Saat ini, kata dia, pihaknya masih berupaya mengklarifikasi isu ini ke Plt Rektor Trisakti Ali Ghufron. Ia dan kawan-kawannya siap melancarkan aksi untuk menolak hal ini.

"Kami masih menunggu jawaban. Tapi besok rencananya akan ada aksi. Nanti kami infokan lagi kepastiannya," tutur dia.

Penolakan juga muncul dari luar Trisakti. Direktur Lingkar Madani yang juga aktivis '98 Ray Rangkuti menolak wacana pemberian gelar 'Putera Reformasi' ke Presiden Jokowi oleh Universitas Trisakti. Ray menilai, kepemimpinan Jokowi selama lima tahun terakhir bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi.

"Pembenahan birokrasi tidak jalan, pembenahan institusi polisi dan Kejaksaan tidak jalan. Padahal menurut saya kelanjutan reformasi adalah membenahi tiga ini," kata Ray dalam diskusi di Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9).

"Tiga ini dalam lima tahun Jokowi berkuasa, tidak berasa. Oleh Karena itulah, beliau tidak patut diberi gelar putera reformasi," sambung Ray.

Ray Rangkuti. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selain itu, menurutnya, kebijakan Jokowi belakangan ini semakin jauh dari cita-cita dan amanat reformasi.

"Presiden dalam satu bulan terakhir betul-betul menggambarkan semangat yang berlawanan dengan reformasi. KPK diperlemah, RKUHP dimasukkan kembali prinsip-prinsip yang ditolak reformasi sejak awal. Mulai dari UU Pertanahan dan macam-macam yang bertentangan dengan semangat reformasi," papar Ray.

Tidak hanya menolak Jokowi, alumni UIN Jakarta itu juga mengkritik mudahnya obral gelar reformasi kepada tokoh-tokoh lainnya. Sebab menurutnya, reformasi terjadi melalui perjuangan panjang. Sehingga yang menjadi tolok ukur reformis tidak mudah.

"Jadi jangan sembrono gelar sono gelar sini. Kita sudah melihat bapak reformasi yang gagal. Gagal menjadi bapak reformasi. Jadi jangan terlalu mudah mengobral gelar reformasi itu," ucapnya.

Wasekjen PKB, Faisol Reza. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Namun, ada pula yang mendukung wacana tersebut. Salah satunya adalah aktivis 98, Faisol Reza. Dia justru mendukung penghargaan karena Jokowi selama ini telah berkerja dengan baik sesuai semangat reformasi.

"Saya belum mengikuti persis soal pro kontranya. Tapi saya mengikuti bagaimana Pak Jokowi bekerja selama ini baik saat menjadi presiden 2014 sampai hari ini maupun sebelumnya saat jadi gubernur. Ada banyak pikiran dan aksi-aksi beliau yang senafas dengan semangat reformasi. Kalau itu yang dimaksud saya mendukung diberikan penghargaan," ujar Faisol kepada kumparan.

Faisol berpendapat, masalah stagnasi pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya terjadi di periode Jokowi, tetapi juga pada presiden-presiden sebelumnya.

"Ya mereka juga punya hak menyampaikan sikapnya. Kalau terkait pelanggaran HAM berat, memang belum ada perkembangan lebih maju. Tapi presiden sebelumnya juga sama. Hanya dalam HAM dalam bidang sosial ekonomi budaya, ada banyak yang dilakukan beliau yang diakui atau tidak bisa kita saksikan," kata aktivis korban penculikan itu.

Meski banyak menuai penolakan dari berbagai pihak, khususnya alumni Trisakti, hal itu tak mengubah pikiran Faisol. Dia mengatakan, reformasi yang terjadi pada 1998 saat itu bukan hanya sumbangsih mahasiswa Trisakti, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

"Reformasi kan bukan hanya soal Trisakti, banyak sekali gerakan mahasiswa saat itu. Tapi saya menghormati mereka yang protes soal penghargaan ini," tutup politikus PKB itu.

Belum ada konfirmasi dari pihak rektorat Universitas Trisakti soal kabar ini. Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang jadi tujuan surat tersebut, belum mengetahui.

"Saya cek ya," kata Seskab Pramono Anung saat dikonfirmasi.

Jadi, apakah kamu setuju dengan penganugerahaan gelar 'Putera Reformasi' kepada Presiden Jokowi? Sampaikan pendapatmu pada polling berikut.