PKS: Jika Kerumunan di TPS Tak Diantisipasi, Pilkada Akan Panen Kasus Corona

Petugas KPPS mendampingi pemilih yang menggunakan sarung tangan dan masker, memasukan surat suara ke kotak, saat simulasi pemilihan serentak di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (21/11). Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

Sebanyak 100.359.152 pemilih di 270 daerah akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada Rabu (9/12) besok. Sejumlah pengamat mengkhawatirkan terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah agar benar-benar memerhatikan keselamatan rakyat dengan melakukan langkah antisipasi lonjakan kasus.

"Pemerintah harus memerhatikan keselamatan rakyat dengan mengantisipasi risiko munculnya klaster-klaster baru penularan COVID-19," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (08/12).

Anggota Komisi IX DPR itu menyebut, kerumunan massa di TPS pada hari pemilihan dan penghitungan suara sangat potensial menjadi ajang penularan COVID-19 jika tidak dilakukan upaya pencegahan.

Petugas memeriksa suhu tubuh warga saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11). Foto: Abriawan Abhe/ANTARA FOTO

Kekhawatiran itu tak berlebihan, sebab selama proses Pilkada terutama kampanye, ramai-ramai kandidat dan tim juga pendukung melanggar protokol corona baik tak memakai masker atau tak menjaga jarak.

"Kita tak boleh meremehkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran demi pelanggaran begitu saja," tegasnya.

Netty juga menyoroti soal pemberian hak memilih bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan. Menurut Netty, setiap warga yang memenuhi persyaratan undang-undang memang memiliki hak pilih, namun keselamatan warga yang lain juga perlu dipikirkan.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Pribadi

Netty menyarankan agar sebaiknya pengambilan suara pasien COVID-19 bersifat ambil bola. "Jika ada permohonan dari pasien, baru petugas mendatangi yang bersangkutan. Jika tidak, dianggap absen atau blanko. Anggap saja sama dengan yang sehat, jika tidak mau mendatangi TPS, maka suaranya hilang," paparnya.

Lebih lanjut, Netty meminta agar pemerintah meningkatkan jumlah testing di daerah-daerah. Terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Testing harus ditingkatkan agar masyarakat yang berkumpul relatif lebih aman. Berharap hanya kepada penerapan prokes tidak menjamin tidak adanya penularan COVID-19" kata Netty.

"Selain itu, sarana dan prasarana untuk menerapkan prokes harus tersedia lengkap. Di tempat pencoblosan harus ada fasilitas mencuci tangan dan untuk penerapan 3M lainnya. Pemerintah harus mengaturnya secara serius agar Pilkada tidak menjadi bencana" tandasnya.