Peringatan dari KPK soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

23 April 2024 18:05 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat diwawancarai wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat diwawancarai wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, bicara terkait program kerja dalam janji kampanye Prabowo-Gibran yakni makan siang gratis. KPK akan mencermati desain program tersebut, sebelum melakukan pengawasan.
ADVERTISEMENT
Pahala mengaku belum terbayang bagaimana program makan siang gratis ini dapat berjalan.
"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa ngadain makan siang tiap hari di desa-desa sana," ujar Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).
Pahala menyebut akan mencermati seperti apa metode distribusi dari program makan siang ini. Ia pun tak masalah untuk anggaran yang digunakan berasal dari mana.
Prabowo tinjau makan siang gratis di China. Foto: Dok. Istimewa
"Saya baca dulu ya, kayak apa sih dia metode pendistribusiannnya. Kalau anggaran kita enggak pusing lah mau diambil dari mana terserah, itu kan wewenang pemerintah," ucap Pahala.
ADVERTISEMENT
Pahala juga mengatakan akan berfokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaan program makan siang gratis tersebut.
"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital. Atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," tuturnya.
Menurutnya penerima dari program makan siang gratis ini jangan menggunakan pendataan baru, tapi menggunakan DTKS dari Kemensos. Sebab, akan menciptakan masalah lagi seperti penerimaan yang salah sasaran.
"Jangan capcipcup milih orang baru, ceritanya kan sama tuh kalo massal se-Indonesia salah orang, orangnya benar eh kemahalan, sudah harganya benar kualitasnya enggak benar di lapangan. Kisahnya gitu-gitu saja," imbuh dia.
"Kita pengin lihat mekanisme sampai ke bawah kayak apa nanti kita lihat," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Ia juga meyakini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, akan mengajak pihak KPK untuk memonitor pengamanannya.
"Dugaan saya sih Pak Suharso pasti ngajak kita juga bagaimana sih pengamanannya," jelas Pahala.
Ia juga belum terbayang bagaimana idealnya program makan siang gratis dijalankan. Ia juga belum tahu siapa yang akan menjadi penerimanya.
"Gak kebayang bagaimana idealnya. Di level mana, kabupaten apa provinsi enggak tahu itu. Belum tahu saya, yang mau dikasih siapa saja saya enggak tahu," kata Pahala.
Lebih lanjut, dari Kedeputian Pencegahan KPK, Pahala akan melihat dari sisi monitoringnya.
"Dari monitoring. Kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau dia kan rekomendasi, ya. Rekomendasi perbaikan. Paling enggak jalan dulu, baru direkomendasikan. Atau yang namanya CRA Corruption Risk Assesment, apa yang dikeluarin coba kita lihat," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Progam makan siang gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024. Menurut Prabowo, sema