Pemotongan Gaji Polisi Pemicu Kerusuhan Berdarah di Papua Nugini

Warga berlarian membawa membawa barang-barang rampasan di tengah kerusuhan di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (10/1/2024). Foto: STR/AFP

Kerusuhan mematikan di Papua Nugini ternyata dipicu oleh amarah ASN di bidang pertahanan dan polisi yang menerima gaji kurang dari nominal seharusnya. Mereka pun mengadakan mogok kerja sebagai bentuk protes — yang kemudian dimanfaatkan oknum tertentu untuk membuat kegaduhan lebih parah.

Sejak protes gabungan antara aparat keamanan dan warga sipil pecah pada Rabu (10/1), sedikitnya 15 orang telah dilaporkan tewas sejauh ini. ABC News melaporkan, 8 orang tewas di Ibu Kota Port Moresby sementara 7 lainnya di Lae.

Para demonstran menyerbu kantor perdana menteri, menjarah toko-toko yang ada di kota, membakar mobil hingga pos penjagaan, dan merusak berbagai fasilitas publik.

Situasi tidak dapat dengan cepat dikendalikan, karena banyak polisi dan aparat yang tidak menjalankan tugasnya. Sehingga, perilaku para demonstran menjadi tidak terkontrol, tidak tertib, dan semena-mena — mengetahui tidak ada juga yang melarang mereka.

Foto udara kepulan asap yang mengepul dari gedung yang terbakar di tengah penjarahan dan pembakaran selama protes atas pemotongan gaji polisi di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (10/1/2024). Foto: Femli Studio/via REUTERS

Dikutip dari Reuters, Gubernur Distrik di Ibu Kota Nasional Powes Parkop mengungkapkan kekacauan sedemikian rupa belum pernah terjadi di negara Pasifik ini.

"Kami telah melihat tingkat perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota kami, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kota dan negara kami," kata Parkop saat diwawancarai media lokal.

Pemerintahan Perdana Menteri James Marape kemudian buka suara dan menanggapi amarah para demonstran. Dijelaskan, pemotongan gaji itu bukan disebabkan oleh pajak baru yang dibebankan terhadap upah para ASN dan polisi secara tiba-tiba.

Dalam konferensi pers pada Rabu (10/1), Marape meminta maaf atas 'kesalahan administratif' yang memicu pemotongan gaji secara tidak disengaja itu.

Menurut Marape, kesalahan administratif terjadi akibat keputusan pemerintah tahun lalu untuk menaikkan pendapatan yang tidak kena pajak menjadi USD 5.300 (Rp 82 juta) secara keliru tidak ditetapkan pada pembayaran gaji pertama di tahun ini.

Reaksi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape saat berbicara dalam wawancara di Sydney pada 11 Desember 2023. Foto: Andrew KUTAN/AFP

"Saya ingin menunjukkan kepada semua pegawai negeri, termasuk polisi kita dan termasuk semua anggota pasukan keamanan kita yang lain, bahwa ini bukan kenaikan pajak dalam elemen pendapatan pajak 2024 kita. Faktanya, tidak ada kenaikan pajak pada tahun 2024," jelas Marape.

"Kami akan mengoreksi hal ini pada gaji berikutnya — apa pun yang telah dipotong akan diisi kembali," tegas dia.

Terlepas dari kesalahan itu, Marape menyayangkan aksi anarkis yang ditimbulkan para demonstran hingga menyebabkan sejumlah orang kehilangan nyawa.

"Ketidakdisiplinan di kepolisian tidak akan ditoleransi, ketidakdisiplinan dalam pertahanan tidak akan ditoleransi, Anda dapat memiliki satu momen di bawah sinar matahari tetapi momen ini tidak akan bertahan selamanya," tegas Marape.