PDIP Sebut Jokowi Beri Legacy Buruk: Hilangkan PPP dari Senayan

25 Maret 2024 17:57 WIB
·
waktu baca 2 menit
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menganggap Presiden Jokowi meninggalkan legacy yang buruk pada akhir masa jabatannya. Hasto menilai legacy buruk itu karena menghilangkan Partai Persatuan Pembangunan dari parlemen.
ADVERTISEMENT
PPP yang dalam hasil penetapan KPU, perolehan suaranya tidak mampu tembus pada ambang batas parlemen 4 persen. Hasto menyebut PDIP tetap bersama mendukung PPP.
“Kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah, tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini,” kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/3).
Hasto menuding terancam tak lolosnya PPP itu karena adanya campur tangan dari pihak yang tak sejalan dengan koalisi pendukung Ganjar-Mahfud.
“Persoalan terkait dengan PPP ini karena berbagai operasi-operasi politik di mana seluruh pendukung Ganjar-Mahfud itu partainya dikecil-kecilkan, PPP, Perindo, Hanura, dan PDI Perjuangan,” ucapnya.
PPP gelar Harlah di Makassar tanpa dihadiri Presiden Jokowi. Foto: Dok. Istimewa
Hasto menegaskan koalisinya tetap solid dan membantu PPP sebagaimana Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjaga amanat dari salah satu pendiri NU Maimoen Zubair.
ADVERTISEMENT
“Padahal partai Ka'bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini, ini operasi politik yang luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika,” ucapnya.
“Karena ketika Ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika moral dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia,” tutup dia.