Operasi Lilin 20 Desember-2 Januari, 129 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Polri bersiap menggelar Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasi ini dilakukan mulai 20 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan pihaknya telah melakukan persiapan pengamanan. Sigit menyebut, di tahun ini diperkirakan ada 107,6 juta warga yang melakukan mobilisasi selama masa Nataru.

"Yang tentunya ini harus kita kelola dengan baik sehingga di dalam proses perjalanannya betul-betul bisa berjalan aman dan lancar," kata Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/12).

Sigit mengatakan, sebanyak 129.923 personel TNI-Polri dilibatkan dalam Operasi Lilin kali ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meninjau pasukan saat Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personel baik Polri, TNI maupun seluruh stakeholder terkait," ungkapnya.

Sigit mengatakan, diperkirakan akan terjadi dua kali puncak arus balik dan arus mudik, yaitu saat menjelang Natal dan menjelang malam Tahun Baru. Untuk mengantisipasi puncak arus balik dan arus mudik, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari pengaturan contraflow hingga one way.

"Dan ini tentunya kita sudah memiliki rumus traffic counting yang kemarin sudah kita coba pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri," tuturnya.

Sementara untuk pengamanan ibadah Natal, Sigit mengatakan personel Polri sudah disiapkan untuk melakukan sterilisasi terhadap tempat ibadah yang akan digunakan untuk menampung jemaah beribadah Natal.

"Dan juga tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang yang akan melaksanakan atau umat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah terganggu karena tidak ada tempat, maka kewajiban dari Forkompimda, pemerintah daerah untuk memfasilitasi," pungkasnya.