Nusron Wahid soal PDIP Siap Jadi Oposisi: Itu Tidak Haram, Malah Mulia

15 Februari 2024 15:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Nusron Wahid saat diwawancara di program Info A1 kumparan. Foto: Fitra Andrianto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Nusron Wahid saat diwawancara di program Info A1 kumparan. Foto: Fitra Andrianto/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menegaskan partainya siap menjadi oposisi.
ADVERTISEMENT
Nusron menilai, menjadi oposisi bukan hal yang salah. Justru menurutnya itu adalah hal yang mulia.
"Menjadi oposisi dalam sebuah negara itu hal yang tidak haram, malah mulia," kata Nusron kepada wartawan, Kamis (15/2).
Menjadi oposisi, kata Nusron penting untuk menjalankan fungsi check and balance sebuah kepemimpinan.
"Melaksanakan fungsi check and balance dalam kekuasaan dan sistem demokrasi kita," ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tanggapi hasil quick count Pilpres 2024, Rabu (14/2/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Sebelumnya Hasto menegaskan PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan tugas check and balance. Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kata Hasto, kekuasaan yang terpusat bisa menimbulkan kemampuan manipulasi.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/4).
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, dia menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga akhirnya DPR membentuk hak angket. Saat itu, kata Hasto, muncul kesadaran untuk melindungi hak konstitusional warga negara.
Karena itu, kata dia, PDIP juga akan berjuang melalui jalur partai selain DPR. Dia menegaskan PDIP akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini, menurut Hasto, jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjut Hasto.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.
ADVERTISEMENT