Mengungkap Tantangan dan Keuntungan Dwi Kewarganegaraan dari Kasus di Iran

Paspor dengan warna yang berbeda-beda. Foto: THE BIG WORLD/Shutterstock

Menko Marves Luhut Pandjaitan menawarkan pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Usulan Luhut menuai berbagai reaksi dari dalam negeri.

Ternyata soal dwi kewarganegaraan sudah menjadi perhatian dunia. Sebuah riset pada 2022 oleh Ladan Rahbari di University of Amsterdam menggali isu kewarganegaraan ganda dan dampaknya terhadap warga Iran yang tinggal di luar negeri.

Iran merupakan satu dari banyak negara di dunia yang memberlakukan kewarganegaraan ganda. Hal itu berlaku bagi warga Iran ketika seseorang dianggap sebagai warga negara oleh dua negara.

'Undang-undang Jus Sanguinis' pemerintah Iran juga memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak secara otomatis jika ayahnya berkewarganegaraan Iran.

Studi ini mengambil contoh kasus Nazanin Zaghari-Ratcliffe, seorang warga negara ganda Iran-Inggris yang ditahan di penjara Iran selama lima tahun.

Temuannya mengungkap bahwa warga Iran dengan kewarganegaraan ganda, juga menghadapi pemeriksaan perbatasan dan visa yang intensif, tuduhan kriminalitas, interogasi, pemenjaraan, dan pengecualian dari partisipasi penuh oleh pemerintah negara kelahiran mereka.

Zaghari-Ratcliffe adalah warga negara ganda Iran dan Inggris. Ia lahir di Teheran, Iran, dan tinggal di London, Inggris.

Berdasarkan hukum internasional, hal ini berarti Iran berhak memperlakukannya sebagai orang Iran, dan Inggris berhak memperlakukannya sebagai orang Inggris.

Ini juga berarti bahwa, ketika Zaghari-Ratcliffe berada di Iran, Inggris tidak dapat menuntut agar Iran mengakui kewarganegaraan Inggrisnya.

Faktanya, ketika dia berada di Iran, dia hanyalah orang Iran. Ketika dia di Inggris, dia hanya orang Inggris.

Perempuan berkewarganegaraan ganda itu ditahan di Iran pada 3 April 2016.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe Foto: Oli Scarff/AFP

Kasus Nazanin Zaghari-Ratcliffe adalah sebuah peristiwa yang mencuat ke publik pada 2016.

Dia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Iran dengan tuduhan melakukan aktivitas mata-mata dan propaganda terhadap pemerintah Iran. Saat itu Nazanin tinggal di London bersama suaminya, Richard Ratcliffe, dan putri mereka yang masih kecil.

Nazanin ditangkap pada April 2016 di Bandara Imam Khomeini, Teheran, bersama putrinya yang berusia dua tahun.

Pihak berwenang Iran menuduhnya melakukan kegiatan mata-mata untuk Inggris, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Nazanin dan pemerintah Inggris. Nazanin diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Suaminya, Richard Ratcliffe, memulai kampanye keras untuk memperjuangkan pembebasan istrinya. Dia menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, untuk memperjuangkan keadilan dan meminta pemerintah Inggris untuk melakukan lebih banyak upaya diplomasi guna membebaskan Nazanin.

Selama masa tahanan Nazanin, dia mengalami kondisi penahanan yang sulit dan menghadapi tekanan psikologis yang berat. Richard Ratcliffe dan keluarga Nazanin berjuang untuk membawa kasus ini ke sorotan internasional dan mendesak Iran untuk membebaskan Nazanin atas dasar kemanusiaan.

Demonstran mengibarkan bendera Iran menggunakan mobil saat mereka berada di kawasan Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Minggu (14/4/2024). Foto: ATTA KENARE / AFP

Richard Ratcliffe menggunakan strategi media sosial menggunakan tagar #FreeNazanin untuk menyebarkan kampanye kebebasan istrinya.

Pemerintah Inggris berulang kali gagal menjamin pembebasannya. Pada 2019, Nazanin dan Richard Ratcliffe memulai serangkaian mogok makan untuk memprotes pemenjaraannya yang tidak adil.

Pada Maret 2022, Nazanin dibebaskan setelah menghabiskan hampir enam tahun di penjara. Pembebasannya dianggap sebagai hasil dari negosiasi diplomatik antara Inggris dan Iran.

Pemerintah Inggris membayar utang sebesar 393,8 juta pound sterling ke Iran. Masyarakat menduga hal itu sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan dan alasan 'sebenarnya' penangkapan Zaghari-Ratcliffe.

Meskipun akhirnya dibebaskan, ia juga menghadapi intimidasi dan pelecehan di media sosial.

Studi Ladan itu menyajikan gambaran yang kompleks tentang manfaat dan tantangan memiliki kewarganegaraan ganda bagi warga Iran.

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump berbicara pada kontes perdana kandidat presiden dari Partai Republik yang digelar di Des Moines, Iowa, AS, Senin (15/1/2024), Foto: Brian Snyder/REUTERS

Ladan juga mengaitkan risetnya dengan kejadian Januari 2017 silam. Presiden AS pada saat itu, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah presiden yang dikenal sebagai 'Larangan Muslim' atau 'Larangan Perjalanan Muslim'.

Perintah ini bertujuan untuk membatasi perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Larangan itu menghapus status kewarganegaraan ganda dari enam negara tersebut.

Hal ini, menurut Ladan, menunjukkan bahwa status kewarganegaraan ganda tidak selalu memberikan akses yang sama terhadap hak-hak kompensasi. Bahkan dapat mengarah pada ketidakamanan, terutama dalam konteks peraturan perjalanan dan kebijakan imigrasi yang berubah-ubah.

Menurut Ladan, meski dapat membuka pintu bagi perjalanan, pekerjaan, atau studi di luar, namun kewarganegaraan ganda juga dapat membawa tantangan, terutama saat terjadi perubahan kebijakan perjalanan atau peraturan imigrasi dari negara asal atau tujuan.

Dalam kesimpulannya, penelitian itu juga mendorong berbagai negara untuk lebih memperhatikan masalah ini dalam konteks kebijakan dan hukum kewarganegaraan global.