Tito Sebut SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Negeri untuk Jaga Ideologi Negara

Mendagri Tito Karnavian mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (5/1/21). Foto: Dok. Kemendagri

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Seragam dan Atribut Sekolah telah ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim, Menag Yaqut Qoumas, dan Mendagri Tito Karnavian.

SKB ini hanya berlaku di sekolah negeri di luar Aceh. Keputusan itu diterbitkan setelah polemik penggunaan jilbab di SMK N 2 Padang.

Tito menegaskan, SKB itu bertujuan untuk menjaga ideologi negara Indonesia dan konsensus bernegara yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Juga menjadi langkah bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penyesuaian dengan peraturan yang ada,” ujar Tito dikutip dari Antara, di sela penandatangan SKB, Rabu (3/2).

Selain itu, lanjut Tito, SKB itu juga bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama. Ia menegaskan, Kemendagri dapat memberikan sanksi pada Pemda yang tidak sesuai dengan SKB Tiga Menteri itu.

Dalam SKB itu diatur, Pemda dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang mana sekolahnya mewajibkan penggunaan seragam dengan atribut keagamaan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

Dalam SKB tersebut dijelaskan juga penggunaan seragam dengan atribut keagamaan merupakan keputusan pribadi dan bukan keputusan sekolah maupun Pemda.

Tito menekankan pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, dan kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati.