Ma'ruf Amin soal Banyak Pejabat Belum Lapor LHKPN: Semua Harus Patuh

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) memberikan keterangan saat kunjungannya di kompleks pergudangan modern Perum BULOG di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi laporan KPK yang menyampaikan tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih rendah.

KPK mengatakan, LHKPN penyelenggara negara di tingkat legislatif baru sekitar 38 persen, eksekutif 53 persen. Sedangkan penyelenggara negara yang memiliki tingkat laporan cukup tinggi adalah yudikatif sebesar 94 persen.

Ma’ruf Amin mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga negara agar patuh menyampaikan LHKPN mereka dengan jujur dan tepat waktu.

“Kita terus meminta supaya laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya ya, baik yang eksekutif, tentu terutama juga kita harapkan dari legislatif, juga dari yudikatif, semua melaporkan ini dengan jujur,” kata Ma'ruf usai meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Wapres, Jumat (3/3).

Turut hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ketua GAPKI Joko Supriyono dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dalam kegiatan itu.

Suasana kegiatan Bimtek KPK di Papua terkait pelaporan e-LHKPN. Foto: Dok. Humas KPK

Ma'ruf mengatakan, masalah ini menjadi alarm bagi setiap penyelenggara negara. Ia meminta pejabat negara patuh menjalankan kewajibannya dalam melaporkan LHKPN.

“Apalagi sekarang KPK sudah membuat pernyataan. Nah itu pemerintah akan mendorong terus,” ucap Ma'ruf.

Eks Ketua Umum MUI itu menekankan kepada seluruh pimpinan di kementerian/lembaga agar terus berperan aktif mengingatkan seluruh jajarannya dalam kepatuhan pelaporan LHKPN.

“Kementerian kita harapkan terus mendorong karyawannya atau bawahannya untuk terus melaporkan LHKPN,” kata Ma'ruf.