Mahfud Ungkap Ada Laporan PPATK Tak Sampai ke Sri Mulyani: Ditutup dari Bawah

Rapat komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak sampai ke tangan Sri Mulyani selaku menteri. Laporan tersebut terkait 15 entitas yang melakukan transaksi janggal hingga Rp 189 triliun.

"Penjelasan Bu Srimul karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah," kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (29/3).

Mahfud tak menjelaskan data kekeliruan apa yang sempat disampaikan oleh Sri Mulyani. Termasuk siapa yang menutup akses yang dimaksud.

Namun, Mahfud membeberkan momen saat Sri Mulyani mendapatkan data laporan Rp 189 triliun transaksi mencurigakan dari PPATK. Saat itu, Sri Mulyani kaget dan langsung mengkonfirmasi kepada pejabat eselon 1 di Kemenkeu. Tak disebutkan siapa.

"Ketika ditanya oleh Bu Sri itu "Ini apa kok ada uang Rp 189 [triliun] ?" kata Mahfud menirukan respons Sri Mulyani.

"Itu pejabat tingginya yang eselon I itu bilang, 'ini enggak ada Bu'," lanjut Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD saat di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Rabu (8/3/2023). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

"Ini tahun 2020?" tanya Sri Mulyani kepada pejabat tersebut, masih diceritakan ulang Mahfud.

"Enggak ada," jawab pejabat itu.

"Baru dia, "Oh iya nanti dicari." dan itu nyangkut Rp 189 triliun. Dan itu adalah dugaan pencucian uang cukai dengan 15 entitas," kata Mahfud.

Pencucian uang yang dimaksud Mahfud ini diduga terkait dengan impor emas yang seharusnya dikenakan cukai, tetapi hanya dibayarkan pajaknya saja. Modusnya, emas tersebut diimpor dalam bentuk jadi, tetapi seolah-olah emas mentah yang akan diproses di Surabaya.

Laporan PPATK itu sudah disampaikan 2 kali ke Kemenkeu, yakni pada 2017 dan 2020. Namun Sri Mulyani baru menerima laporan itu baru-baru ini saat kasus Rp 349 triliun transaksi mencurigakan mencuat ke publik.

"2017 diberikan, tidak pakai surat tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kemenkeu yang diwakili Dirjen Bea Cukai, Irjen Kemenkeu, dsb. Kenapa enggak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. Dua tahun enggak muncul. Tahun 2020 dikirim lagi, enggak sampai lagi ke Bu Srimul. Jadi bertanya lagi ketika kami jelaskan itu," pungkas Mahfud.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Di sisi lain, Sri Mulyani sempat mengatakan pihaknya belum menerima surat apa pun dari PPATK saat Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan ke publik terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Sri Mulyani mengaku baru menerima surat rekap PPATK dari tahun 2009 hingga 2023 pada Senin (13/3).

"Senin, 13 Maret 2023, kepala PPATK mengirim surat kepada Kemenkeu dengan nomor SR/3160/AT.01.01/III/2023, nah surat hari Senin ini jumlah halaman lampirannya 43 hal yang berisi daftar 300 surat, di situ ada angka Rp 349 triliun," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (27/3).