Mahfud hingga Achmad Santosa Bahas Tantangan Keamanan Laut di RI, Apa Saja?

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melangsungkan seminar dan lokakarya tentang keamanan laut Indonesia bertajuk Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025 - 2045 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan sejumlah pembicara, salah satunya Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia.

Acara ini dilangsungkan sebagai bentuk dukungan visi Indonesia Emas 2045 terutama dalam hal keamanan. Keamanan laut disebut jadi salah satu pilar pendukung utama.

"Memiliki sistem keamanan laut yang responsif dan tangguh merupakan dasar pembangunan," kata Mas Achmad Santosa, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, dalam sambutannya.

Kata Mas Achmad, berbagai inisiatif pemanfaatan pembangunan dan perlindungan ekosistem laut di tingkat global, regional, dan nasional akan terkendala tanpa dengan sistem keamanan laut yang baik.

Sehingga saat ini, lanjut dia, negara-negara di dunia sedang mendorong tata kelola pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan.

Meski di sisi lain, juga terdapat ancaman kerusakan lingkungan dari penambangan mineral dasar laut. Ada juga situasi geopolitik terkait laut China Selatan, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang juga berimplikasi pada peningkatan aktivitas militer dan semi militer di laut.

"Belum lagi kita bicara mengenai banyaknya nyawa yang harus hilang di laut akibat krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut. Juga banyaknya warga negara Indonesia yang hilang nyawanya akibat kerasnya kondisi kerja di atas kapal ikan asing, akibat dari perbudakan modern," tambah Mas Achmad.

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

Perlindungan HAM di laut juga menjadi topik yang sangat diperhatikan akhir-akhir ini. Menurut Mas Achmad, semua itu harus bisa dijawab oleh Indonesia untuk menuju generasi emas 2045.

"Hal-hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita, karena secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada Indonesia karena pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2030 seharusnya juga merespons isu-isu di atas sehingga berbagai dinamika dapat kita antisipasi dan atasi," kata dia.

"IOJI berkomitmen untuk terus menyuarakan dan mendukung pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif untuk penguatan sistem keamanan laut Indonesia," tegasnya.

Dukungan tersebut diwujudkan dalam seminar dan lokakarya yang kemudian akan diusulkan dalam RPJPN. "Kami berharap semangat penguatan sistem keamanan laut akan terus hidup," pungkasnya.

Dalam seminar kali ini, IOJI menghadirkan sejumlah pembicara: Christina Aryani, Anggota Komisi I dan Badan Legislasi DPR RI; Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia, Kepala Bakamla; dan Laksamana Muda TNI Denih Hendrata, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut TNI AL.

Ada juga Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota Komisi 1 dan Co-Chair Kaukus Kelautan DPR RI; Bogat Widyatmoko, Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bappenas; dan Collin dari Nanyang Technological University, Singapore.