Kronologi Mundurnya PM Malaysia Muhyiddin Yassin

16 Agustus 2021 19:02 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Nasional untuk pertemuan dengan raja, di Kuala Lumpur, Malaysia 16 Agustus 2021. Foto: Lim Huey Teng/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Nasional untuk pertemuan dengan raja, di Kuala Lumpur, Malaysia 16 Agustus 2021. Foto: Lim Huey Teng/REUTERS
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin (16/8). Muhyiddin hanya berkuasa di Malaysia kurang lebih satu setengah tahun.
ADVERTISEMENT
Kepemimpinannya yang tak tegas soal penanganan pandemi disebut sebagai awal mula penarikan dukungan terhadap Muhyiddin oleh para anggota parlemen koalisi pemerintah.
Berikut adalah kronologi turunnya Muhyiddin dari posisi perdana menteri Malaysia.
24 Februari 2020
Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri akibat runtuhnya koalisi pemerintahan.
Raja Malaysia Sultan Abdullah meminta Mahathir melanjutkan jabatannya hingga PM baru terpilih.
29 Februari 2020
Setelah bertemu dengan anggota parlemen, raja menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri. Raja menilai bahwa Muhyiddin mungkin mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Foto: Mohd Rasfan/AFP
1 MARET 2020
Muhyiddin dilantik sebagai perdana menteri.
13 MEI 2020
Ketua parlemen menunda mosi tidak percaya pada kepemimpinan Muhyiddin dengan alasan perlunya fokus pada penanganan pandemi COVID-19.
13 Oktober 2020
ADVERTISEMENT
Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, bertemu raja untuk membuktikan bahwa dia memiliki dukungan untuk membentuk pemerintahan. Istana mengatakan Anwar tidak menyebutkan nama anggota parlemen yang mendukungnya.
23-26 Oktober 2020
Muhyiddin meminta raja untuk memberlakukan keadaan darurat untuk mengendalikan virus corona. Anwar menyebut rencana Muhyiddin itu sebagai taktik untuk mempertahankan kekuasaan. Raja pun lantas menolak permintaan Muhyiddin.
Raja baru Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri Abdullahayatuddin Al-Mustafa Billah Shah duduk selama upacara penobatan di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: REUTERS/Departemen Informasi Malaysia
26 November 2020
Muhyiddin memenangkan persetujuan parlemen untuk anggaran tahun 2021-nya, yang dilihat sebagai ujian nyata pertama di parlemen.
12 Januari 2021
Raja mengumumkan keadaan darurat hingga 1 Agustus karena meningkatnya infeksi COVID-19. Parlemen ditangguhkan, hingga akhirnya memungkinkan Muhyiddin untuk melanjutkan rencananya.
Oposisi mengecam langkah itu sebagai upaya untuk mempertahankan kendali pemerintahan.
28 Maret 2021
ADVERTISEMENT
Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang merupakan partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, mengatakan tidak akan bekerja sama dengan aliansi Muhyiddin dalam pemilihan berikutnya.
9 Juni 2o21
Raja bertemu dengan para pemimpin partai politik ketika kemarahan publik muncul atas penanganan pemerintah terhadap krisis virus corona setelah Malaysia memasuki lockdown nasional pada bulan Juni.
16 Juni 2021
Raja menyerukan parlemen untuk berkumpul kembali sesegera mungkin untuk menggelar diskusi terbuka terkait tata cara darurat dan rencana pemulihan virus corona.
Konferensi para penguasa yang beranggotakan sembilan orang, termasuk raja akhirnya pun memutuskan untuk tidak perlu memperpanjang masa darurat di luar 1 Agustus.
7 Juli 2o21
Muhyiddin menunjuk anggota parlemen UMNO dan menteri pertahanan Ismail Sabri Yaakob sebagai wakilnya untuk meraih dukungan.
ADVERTISEMENT
8 Juli 2021
UMNO menarik dukungan dan menyerukan Muhyiddin untuk mengundurkan diri karena salah dalam mengambil sikap dalam menangani pandemi.
26 Juli 2o21
Muhyiddin mengadakan sidang khusus parlemen atas permintaan Raja. Menteri Hukum, Takiyuddin Hassan mengatakan, kepada parlemen bahwa pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang keadaan darurat dan mengatakan peraturan darurat itu akan segera dicabut.
29 Juli 2021
Lewat pengumuman kepada publik, istana mengatakan pencabutan peraturan darurat dilakukan tanpa persetujuan raja dan bertentangan dengan konstitusi dan hukum.
3 Agustus 2o21
Muhyiddin setuju untuk mempertimbangkan adanya undang-undang darurat di parlemen, mengurangi kebuntuan dengan monarki.
4 Agustus 2021
Muhyiddin menegaskan dia mempertahankan dukungan mayoritas dan mengatakan akan membuktikannya dalam mosi tidak percaya ketika parlemen bersidang kembali pada bulan September.
ADVERTISEMENT
13 Agustus 2021
Muhyiddin mengaku tidak memiliki suara mayoritas. Dia mendesak anggota parlemen oposisi mendukungnya dalam mengeluarkan mosi percaya dengan imbalan reformasi dan mengatakan pemilihan akan diadakan pada Juli 2022, tergantung pada situasi pandemi.
Namun, Partai oposisi dan UMNO menolak tawaran tersebut.
16 Agustus 2021
Muhyiddin mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja.
***
Saksikan video menarik di bawah ini: