KPK Tahan Eks Anggota DPRD Tersangka Makelar Tanah RTH Kota Bandung

Tersangka mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

KPK menahan mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar. Tontom merupakan tersangka dalam perkara korupsi di kasus makelar tanah Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung 2012-2013.

Menyelesaikan pemeriksaan sebagai tersangka, Tomtom keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia juga terihat mengenakan borgol di kedua tangannya.

Tersangka mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Selain Tomtom, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat, juga turut ditahan penyidik. Herry juga tersangka dalam kasus ini.

Sama seperti Tomtom, Herry pun memakai rompi oranye serta borgol.

Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat, ditahan KPK, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan

"Ditahan untuk 20 hari pertama," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Senin (27/1).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah swasta bernama Dadang, eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat; dan dua anggota DPRD Bandung 2009-2014 Tomtom serta Kadar Slamet.

Berawal ketika RPJMD Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menetapkan perlu adanya kawasan lindung berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal itu dilakukan untuk menghadapi ancaman permasalahan ketersediaan air dan penurunan kualitas air yang terjadi di Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut dalam APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012, dilakukan pembahasan antara Hery Nurhayat bersama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksana harian banggar dan anggota banggar

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2012 yang disahkan dengan Perda Kota Bandung Nomor 22 tahun 2012, Agus menuturkan terdapat alokasi anggaran untuk RTH sekitar Rp 123,9 miliar. Dana itu terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk total 6 RTH.

Dua RTH di antaranya yaitu RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sebesar Rp 80,7 miliar.

Tomtom dan Kadar diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota tim banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH tersebut. Selain itu keduanya juga diduga sebagai makelar dalam pembebasan lahan

Sementara untuk Dadang, ia diduga menjadi makelar tanah. Ia diduga berkongkalikong untuk mengakali penjualan tanah untuk pengadaan RTH.

Dadang diduga menggunakan kedekatannya dengan mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, untuk jual tanah ke Pemkot. Edi diduga memerintahkan Herry membantu Dadang.

Dadang diduga sudah membeli tanah terlebih dahulu dengan nilai lebih rendah dari NJOP. Setelah tanah tersedia, pemkot membayar Rp 43,65 M kepada Dadang. Namun Dadang hanya membayar Rp 13,5 miliar ke pemilik tanah.

Dadang diduga mendapatkan keuntungan sekitar Rp 30 miliar. Uang tersebut Rp 10 miliar diberikan kepada Edi Siswadi. Belakangan diketahui uang Rp 10 miliar itu digunakan suap hakim di perkara lain.

Meski Edi Siswadi sudah terendus perannya, namun ia hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi.